SP – 001/WPB.08/2025

Menutup Tahun 2024 Dengan Kinerja Positif,
APBN Lampung Solid Mengawal Pembangunan dan Transisi Menuju 2025

Lampung, 17 Januari 2025 - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Lampung hingga tutup tahun 2024 terpantau sangat baik dengan indikator Pendapatan Negara melampaui target di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, Belanja Negara tumbuh akseleratif mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat regional.

Tensi geopolitik masih menjadi faktor pelemahan harga komoditas energi dan pangan. Selain itu, volatilitas kondisi manufaktur global juga memiliki andil dalam turunnya permintaan ekspor. Kedua faktor global tersebut, masih membayangi ekonomi Lampung pada akhir tahun 2024 terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri.

Meskipun demikian, Neraca Perdagangan hingga 31 November 2024 tetap melanjutkan tren surplus mencapai US$379,27 juta. Kinerja ekspor meningkat 17,38% (yoy) didorong Ekspor Industri Pertanian yang tumbuh 104,08% (yoy), Industri Pengolahan yang tumbuh 11,59 (yoy), namun Ekspor Industri Pertambangan terkontraksi -6,57% (yoy). Kinerja impor juga meningkat 2,38% (yoy) didorong meningkatnya Impor Konsumsi 18,41% (yoy) dan Impor Bahan Baku Penolong 2,72% (yoy) yang mendominasi nilai impor di Lampung, sementara itu Impor Barang Modal terkontraksi 36,10% (yoy).

Situasi makroekonomi Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun tetap perlu waspada pada beberapa faktor. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III tumbuh 4,81% (yoy) dan 0,75% (qtq) dengan kontribusi paling besar pada Konsumsi Rumah Tangga yaitu senilai 60,94%. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 1,30% (yoy) melemah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 3,30%. Sementara itu, inflasi Lampung pada Desember 2024 melanjutkan tren penurunan dari bulan-bulan sebelumnya, berada pada 1,57% (yoy) dan 0,47% (mtm) terjaga dalam batas aman sebesar 2,5±1%.

APBN Lampung Menutup Tahun 2024 dengan Kinerja Positif

Berdasarkan pantauan data oleh Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Lampung per 10 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara hingga 31 Desember 2024 menggembirakan dengan total pendapatan Rp12,31 triliun, tercapai 104,26% dari target, tumbuh 13,95% (yoy). Kinerja tersebut didorong oleh Pajak Dalam Negeri yang tercapai 100,72%, Pajak Perdagangan Internasional yang tercapai 104,33%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai 140,45%.

Kinerja positif Perpajakan Dalam Negeri tertinggi secara tahunan ditunjukkan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 16,67% (yoy) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 6,61% (yoy). Selanjutnya, kinerja positif Perpajakan Perdagangan Internasional tertinggi ditunjukkan oleh Bea Keluar (Pungutan Ekspor) sebesar 91,68%, dimana merupakan prestasi luar biasa di tengah pelemahan ekspor Lampung akibat ketidakpastian global. Kinerja PNBP juga meningkat sebesar 0,24% (yoy).

Realisasi Belanja Negara akseleratif mendukung pelaksanaan program Kementerian/Lembaga (K/L) dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp33,09 triliun, tercapai 97,51% dari pagu, bertumbuh 4,40% (yoy). Dalam perinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) atau Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp10,57 triliun, tercapai 94,52% dari pagu, bertumbuh 3,36% (yoy). Sedangkan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp22,52 triliun, tercapai 98,97% dari pagu, bertumbuh 4,89% (yoy).

Dilihat secara laju pertumbuhan year-on-year, mayoritas komponen belanja menunjukkan pertumbuhan positif. Belanja Pegawai meningkat 14,60% (yoy) dan Belanja Barang meningkat 1,57% (yoy), dan Belanja Bantuan Sosial juga meningkat sebesar 14,66% (yoy). Adapun Belanja Modal mengalami kontraksi -19,28% (yoy) dikarenakan alokasi pagu yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar -17,25% (yoy). Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) utamanya didorong oleh kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat 8,88% (yoy), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang meningkat 15,31% (yoy), serta DAK Non Fisik dan Dana Desa yang masing-masing tumbuh 0,57% (yoy) dan 1,34% (yoy). Adapun komponen Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi -33,44% (yoy) dikarenakan keterbatasan DBH Mineral dan Gas (Migas) sejalan dengan sektor sumber daya mineral dan gas yang tidak banyak di Lampung.

Defisit APBN 2024 Provinsi Lampung sebesar Rp20,78 triliun, menurun 0,55% (yoy). Penurunan defisit ini sejalan dengan peningkatan kinerja Pendapatan Negara dan efisiensi Belanja Negara selama tahun 2024.

Dengan kinerja positif per komponennya, APBN bekerja secara ekspansif mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal di Provinsi Lampung di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Postur APBN Provinsi Lampung Tahun 2025

APBN tahun 2025 disusun berdasarkan pertimbangan akan faktor ketidakpastian global dan dukungan pada kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN menjadi instrumen penting untuk membangun SDM berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, dan meniti jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Total APBN Provinsi Lampung tahun 2025 adalah Rp31,81 triliun. Fokus dukungan diarahkan melalui alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp23,05 Triliun, yang meningkat 2,75% (yoy) dari tahun sebelumnya, dengan mengambil porsi 72,48% dari keseluruhan total APBN Lampung 2025. Secara rinci, alokasi TKD Lampung 2025 mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp701,30 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,30 triliun, DAK Fisik sebesar Rp1,12 triliun, DAK non Fisik sebesar Rp4,51 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp126 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun.

Alokasi TKD difokuskan untuk memperkuat sinergi belanja pusat-daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan sumber ekonomi baru, serta mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, TKD juga diarahkan untuk memperkuat keuangan daerah melalui sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah (local taxing power), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga didukung oleh perbaikan mekanisme penyaluran TKD untuk menjaga stabilitas fiskal pemerintah daerah.

Selanjutnya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) atau Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,76 triliun telah dianggarkan dalam pagu belanja 2025. Beberapa highlights pagu anggaran Belanja K/L terbesar berdasarkan fungsi pemerintahan antara lain fungsi pendidikan sebesar Rp2,61 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp2,28 triliun, serta fungsi ekonomi sebesar Rp1,60 triliun.

Adapun Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 dilaksanakan dengan perspektif efisiensi belanja barang (non operasional), mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mendorong mobilitas dan produktivitas, serta mendukung perlindungan sosial yang berkeadilan.