SP – 002/WPB.08/2025

APBN Lampung Akhir Januari 2025:
Kinerja Pendapatan Menguat, Efisiensi Belanja Dijaga

Lampung, 25 Februari 2025 - Mengawali 2025, kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Januari 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan Negara terutama Pajak Perdagangan Internasional tumbuh akseleratif, sementara Belanja Negara dikelola lebih efisien, dengan percepatan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD).

Kinerja APBN Lampung Januari 2025 Tetap Solid di Tengah Kebijakan Efisiensi

Pendapatan Negara menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan signifikan di awal tahun. Hingga akhir Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara di Lampung mencapai Rp795,65 miliar, tumbuh 26,21% (yoy). Lonjakan positif ini terutama didorong oleh kuatnya kinerja Penerimaan Perpajakan yang mencatatkan pertumbuhan 30,70% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Perdagangan Internasional yang melesat hingga 638,50% (yoy), terutama pada komponen Bea Keluar akibat perbaikan ekspor yang berhasil mencatatkan penerimaan Rp295,12 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami pertumbuhan 3,93% (yoy), selaras dengan peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Belanja Negara tetap akseleratif, dengan efisiensi pada Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga), serta fokus dukungan pada penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD). Realisasi Belanja Negara hingga akhir Januari 2025 tercatat sebesar Rp3.184,89 miliar atau 10,08% dari total pagu, tumbuh 27,64% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh akselerasi penyaluran TKD, yang meningkat 34,73% (yoy), terutama dari komponen Dana Bagi Hasil, tersalur Rp19,98 miliar, tumbuh 61,38% (yoy); Dana Alokasi Umum, tersalur Rp1.999,85 miliar, tumbuh 54,51% (yoy); dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, tersalur Rp879,64 miliar, tumbuh 9% (yoy). Di sisi lain, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami kontraksi sebesar 16,84% (yoy) seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal.

APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi tantangan ekonomi. Hingga 31 Januari 2025, defisit anggaran regional Lampung mencapai Rp2.389,24 miliar, meningkat 28,12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelebaran defisit ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan dinamika geopolitik. Meskipun defisit meningkat, dampaknya diantisipasi melalui kinerja positif penerimaan negara serta pengelolaan belanja yang lebih efisien.

Fondasi Ekonomi dan Kesejahteraan Lampung Awal Tahun Prospektif

Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan ketahanan yang positif di tengah tantangan nasional dan global. Sepanjang tahun 2024, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 4,57% (ctc), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,45% (ctc). Namun, capaian ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% (ctc). Kinerja ini mencerminkan daya saing ekonomi Lampung yang tetap tumbuh, meskipun perlu penguatan struktural agar pertumbuhan dapat lebih optimal.

Kesejahteraan masyarakat Lampung terus membaik seiring dengan peningkatan kualitas hidup. Pada triwulan IV-2024, ekonomi Lampung tumbuh 5,32% (yoy), sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 73,13 (naik 0,65). Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari penurunan angka kemiskinan menjadi 10,62%, penurunan Rasio Gini menjadi 0,301, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,19%. Beberapa capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun regional Sumatera, mencerminkan perbaikan berkelanjutan.

Stabilitas harga menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada Januari 2025, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,04% (yoy), dengan deflasi sebesar 0,71% (mtm). Tren penurunan harga ini menunjukkan adanya stabilitas daya beli masyarakat dengan antisipasi pada sisi supply. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) regional Lampung terus berupaya memastikan harga bahan pokok tetap terkendali serta memperkuat ketahanan ekonomi sosial di tengah dinamika ekonomi global.

Perdagangan internasional yang membaik, menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi Lampung. Neraca perdagangan Lampung pada Desember 2024 mencatat surplus sebesar US$380,02 juta, menegaskan peran ekspor yang lebih baik. Ekspor tumbuh 14,99% (mtm), didukung oleh peningkatan permintaan terhadap komoditas unggulan Lampung seperti hasil perkebunan dan perikanan. Sementara itu, impor meningkat 63,25% (mtm), menggambarkan naiknya kebutuhan bahan baku dan barang konsumsi untuk mendukung industri dan daya beli masyarakat domestik.

Strategi pembangunan Lampung di masa depan perlu difokuskan pada pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjaga momentum positif ini, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas dan konektivitas sektor unggulan dan turunannya, memperkuat infrastruktur ekonomi, serta memperluas akses pendidikan dan keterampilan bagi tenaga kerja formal/informal. Dengan pendekatan yang terarah dan kolaboratif, Lampung diharapkan terus memperkuat fondasi ekonominya sehingga kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan dapat terwujud.

Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Hingga Akhir Januari 2025

Program MBG di Lampung mulai menunjukkan aktivitas peningkatan akses pangan bergizi bagi anak-anak sekolah. Hingga Januari 2025, program ini telah menjangkau 12.735 penerima manfaat di 70 sekolah yang tersebar di lima kecamatan, melalui lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan anggaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi dan total belanja harian sementara sekitar Rp191,59 juta di Lampung, program ini telah melibatkan beberapa pihak, termasuk supplier pangan, ahli gizi, pemerintah daerah, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian guna memastikan kelancaran distribusi. Partisipasi beragam pemangku kepentingan menunjukkan adanya proses peningkatan komitmen dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah.

Implementasi awal Program MBG menunjukkan perkembangan, dengan urgensi dukungan lebih lanjut di beberapa aspek. Dari sisi operasional, peningkatan sumber bahan pangan dan kapasitas distribusi, serta percepatan administrasi keuangan antara BGN dan mitra supplier perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran program. Selain itu, perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi penentuan sasaran penerima manfaat, khususnya bagi kelompok rentan, perlu diperkuat agar program ini semakin efektif. Dengan penguatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meringankan beban pengeluaran makan siang bagi rumah tangga miskin, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat gizi yang lebih luas, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Opsi strategi kebijakan yang menyinergikan MBG dengan program bantuan sosial lainnya menunjukkan potensi manfaat dan efisiensi kebijakan pangan kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya, integrasi atau interkoneksi Program MBG dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berpeluang untuk dapat memperluas manfaat bagi kelompok rentan dan memperkuat keberlanjutan program pro-sosial, tentunya melalui strategi yang semakin holistik dan terarah, evaluasi berkelanjutan, dan dukungan lintas sektoral.