SP – 009/WPB.08/2025

APBN Lampung Tumbuh didukung Ekspor yang Resilien serta Belanja Pendukung Daya Beli Masyarakat

Bandar Lampung, 30 Oktober 2025 – Ketidakpastian global masih membayangi prospek ekonomi dunia, seiring perlambatan permintaan dari negara mitra utama seperti India dan Tiongkok serta kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara. Meski menghadapi tantangan eksternal tersebut, kinerja APBN Regional Lampung tetap solid dengan pendapatan negara yang tumbuh kuat, belanja negara yang dikelola secara efisien, dan defisit anggaran yang semakin terkendali.

Ekspor Melonjak dan Impor Bahan Baku Naik Menandakan Aktivitas Produksi

Kinerja neraca perdagangan Lampung juga mencatat capaian menggembirakan. Pada Agustus 2025, neraca perdagangan tetap surplus sebesar US$462,11 juta, ditopang oleh peningkatan ekspor 244,44% (mtm). Sektor industri pengolahan tumbuh 21,99%, pertanian naik 40,56%, dan pertambangan meningkat 3,42% (mtm).
Kenaikan ini terjadi di tengah tren harga komoditas utama Lampung yang menguat pada September 2025: Harga Batubara Acuan naik menjadi US$105,33/ton (+3,04% mtm), Harga Referensi CPO mencapai US$954,71/MT (+4,81% mtm), dan Harga Kopi Global menguat ke 314,64 US cents/lbs (+1,28% mtm). Namun demikian, prospek jangka panjang masih dibayangi ketidakpastian global, terutama akibat penurunan impor kelapa sawit India sebesar 15,9% serta perlambatan PMI Manufaktur Indonesia (50,4) dan Indeks Kepercayaan Industri (53,02 poin).
Meningkatnya impor bahan baku dan penolong sebesar 198,78% (mtm) juga mencerminkan peningkatan aktivitas produksi industri domestik di Lampung, meskipun impor bahan modal turun tajam setelah lonjakan bulan sebelumnya.

APBN Lampung September 2025: Pendapatan Tumbuh Dua Digit dan Belanja Lebih Efisien 

Hingga 30 September 2025, Kinerja APBN Regional Lampung sampai dengan 30 September 2025 melanjutkan tren kinerja yang positif. Penerimaan negara terakselerasi terutama akibat lonjakan Bea Keluar. Di sisi lain, belanja negara dikelola secara lebih efisien dan mencatat percepatan penyaluran pada komponen DBH, DAU, serta DAK Non Fisik.
Pendapatan Negara terkumpul sebesar Rp7.985,38 miliar atau 71,68% dari target APBN, meningkat 11,99% (yoy). Kinerja ini terutama didorong oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 12,97% (yoy), khususnya dari Pajak Perdagangan Internasional yang naik 174,60% (yoy), dengan kontribusi utama dari Bea Keluar. Selain itu, PNBP tumbuh positif sebesar 7,13% (yoy), didukung PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
Realisasi Belanja Negara sebesar Rp23.092,24 M, tercapai 71,93% dari pagu, terkontraksi 6,04% (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan pergeseran prioritas belanja yang tercermin pada perlambatan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 17,89% (yoy) terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang terkontraksi masing-masing -38,77% (yoy) dan -35,69% (yoy). Transfer Ke Daerah juga terkontraksi sebesar -1,29% (yoy) akibat penurunan di sebagian komponen yaitu Belanja DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Defisit anggaran regional Lampung hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp15.106,86 miliar, menyempit sebesar 13,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit yang lebih terkendali ini mencerminkan optimalisasi penerimaan, disertai pengelolaan belanja negara yang lebih efisien. Strategi defisit menunjukkan bahwa APBN tetap berperan sebagai peredam gejolak (shock absorber) atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat.

Progress Program Strategis Pemerintah di Lampung

Update Program Strategis Pemerintah di Lampung hingga Oktober 2025 menunjukkan kemajuan nyata di berbagai sektor. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,75 juta penerima atau 86% dari target, dengan 560 SPPG aktif dan 897 supplier yang terlibat di seluruh kabupaten/kota. Fokus lanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas sanitasi dan distribusi makanan, percepatan survei dan laporan hasil sekolah (SLHS), serta pengawasan gizi anak. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus berkembang dengan 2.715 koperasi berbadan hukum dan 418 gerai aktif, meski masih memerlukan penguatan kapasitas pendamping dan akses pembiayaan formal agar perannya sebagai agregator ekonomi desa semakin optimal.
Pada sektor perumahan dan pendidikan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan 4.352 unit rumah senilai Rp520,43 miliar tahun ini, menambah total 28.558 unit sejak 2010. Sekolah Rakyat juga telah berdiri di tiga lokasi dengan fokus peningkatan kenyamanan dan mutu pembelajaran, sementara Program Revitalisasi Sekolah telah menjangkau 648 sekolah dengan realisasi anggaran Rp22,3 miliar (30%) dari total kontrak Rp74,4 miliar. Selain itu, pembangunan SMA Unggul Garuda di Lampung Selatan dan Mesuji telah memasuki tahap finalisasi lahan dan perizinan sebagai dasar pembangunan fisik tahap pertama.
Dalam bidang strategis lainnya, program Ketahanan Pangan mencatat realisasi Rp626,2 miliar (48%) dari alokasi Rp1,29 triliun, dengan penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) cetak sawah 4.000 hektare di empat kabupaten. Fokus perbaikan diarahkan pada percepatan konstruksi tahun 2025 dan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, di sektor Ketahanan Energi dan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT), Lampung masih menghadapi defisit daya sekitar 500 MW dari total kebutuhan puncak 1.200 MW. Untuk itu, pengembangan EBT perlu menjadi prioritas, meski masih dihadapkan pada tantangan biaya investasi awal, infrastruktur pendukung, serta kebijakan harga energi yang kompetitif. 

Perkembangan Belanja Sosial Pemerintah Pusat di Lampung selama 5 Tahun Terakhir

Belanja sosial dari pusat di regional Lampung terus memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Selama periode Januari 2020 hingga September 2025, total bansos yang telah disalurkan ke Provinsi Lampung mencapai Rp22,96 triliun, mencakup berbagai program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Prakerja, dan Bantuan Kuota Internet.
Realisasi bantuan ini mendukung penurunan tingkat kemiskinan Lampung dari 12,76% (September 2020) menjadi 10,00% (Maret 2025) serta penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,32% (2023) menjadi 0,90% (2024). Kabupaten dengan realisasi bantuan sosial tertinggi antara lain Lampung Tengah (11,57%), Lampung Utara (10,76%), dan Lampung Timur (10,25%), menunjukkan pemerataan manfaat bansos hingga ke wilayah pedesaan penopang ekonomi. Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, belanja sosial APBN terbukti menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Lampung dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan.