Ambon, 28 April 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 31 Maret 2025 pada Kamis (17/04/2025). Acara    dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Pada akhir triwulan I tahun 2025 ini kinerja APBN mendorong pengeluaran pemerintah sebagai economic buffer di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Seasonal trends  menunjukkan pergerakan perekonomian umumnya akan melambat pada Triwulan I tahun dibandingkan pada periode lainnya dalam satu tahun. Dari sektor moneter tingkat perputaran uang yang tinggi pada akhir Triwulan IV tahun 2024 menjadikan perputaran uang pada periode ini cukup mengalami tekanan. Evaluasi atas pendapatan dan belanja negara pada Triwulan ini terdapat kontraksi pada kedua sisi. Pendapatan yang masih rendah dikarenakan aktivitas perekonomian yang melambat sementara disisi lain pengeluaran pemerintah juga perlambatan pada awal periode dengan berbagai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta perubahan pejabat daerah turut serta mempengaruhi.

Jika melihat dari perkembangan perekonomian global sedikit banyak akan berdampak pada perekonomian nasional dan regional. Pada triwulan III dan IV tahun 2024, perekonomian global mengalami berbagai tantangan dan perubahan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai sekitar 3,2% pada tahun tersebut. Banyak negara mengalami penurunan inflasi, yang dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas energi serta kebijakan moneter yang lebih longgar. Kondisi ini diperparah dengan pengenaan tarif impor dari Indonesia oleh Amerika Serikat yang dapat memperparah perkembangan industri di Indonesia. Sebagaimana diketahui Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% yang banyak dikenakan pada industri manufaktur, tekstil, alas kaki, dan produk elektronik ringan. Selain industri, sektor UMKM yang umumnya melakukan ekspor ke Amerika Serikat akan mengalami penurunan permintaan karena tingginya biaya logistik. Belum lagi sektor industri di Indonesia juga berpotensi terdampak dari adanya perang dagang Amerika dan Tiongkok yang mana komponen produk Indonesia juga bergantung pada bahan baku dari Tiongkok.

Tekanan lainnya berasal dari kondisi geopolitik yang belum stabil. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, berpotensi menyebabkan fluktuasi harga komoditas, terutama energi, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Selain itu, harga pangan menjadi perhatian utama akibat dampak El Nino terhadap pasokan. Pertanian dan ketahanan pangan tetap menjadi isu strategis global dan menjadi prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku selaku pimpinan rapat memberikan arahan terkait arah kebijakan pemerintah pada tahun 2025 ini beserta sasaran prioritas pemerintah dalam pemberian layanan publik. Secara khusus sebagai perwakilan Kementerian Keuangan diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal keuangan negara demi tercapainya program-program nasional di wilayah Maluku. Kanwil DJPb Provinsi Maluku bersama Kanwil DJBC, KPP Pratama Ambon, KPKNL Ambon serta unit vertikal lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan layanan fiskal bagi pelaksanaan APBN di Provinsi Maluku. Dalam upaya tersebut diperlukan kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan seperti penyaluran TKD bersama dengan pemerintah daerah setempat. Memadukan kebijakan fiskal dan moneter dilakukan bersama Bank Indonesia untuk mendukung perekonomian. Koordinasi antara Kanwil DJPb juga dilakukan bersama Instansi vertikal Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Penajaman kebijakan pemerintah dalam bentuk riset dan penelitian dilakukan bersama para akademisi dalam berkaitan dengan kebijakan fiskal, serta dengan kerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan potensi investasi dan perekonomian daerah terus menerus dilakukan.

Dari sisi perekonomian regional diungkap bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 perkembangan harga telah kembali mengalami inflasi month to month sebesar 1,72% dan secara y-on-y berada pada tingkat inflasi 3,54% yang mana telah berada di atas target BI di angka 2,5% plus minus 1%, menandakan adanya dorongan dari permintaan yang tinggi mengingat bulan Maret bertepatan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan disertai dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN (sektor pemerintahan masih mendominasi dalam struktur perekonomian Maluku yang menjadi sektor kedua terbesar). Secara detail untuk masing-masing kota/kabupaten indeks inflasi di Maluku adalah sebagai berikut: Kota Ambon mengalami inflasi sebesar  2,23% y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,40% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 0,97% y-on-y. 

Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Triwulan IV-2024 mencapai Rp16,33 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp9,67 triliun. Kondisi ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,52% y-on-y. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 11,64%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor luar negeri yang meningkat sebesar 88,66%. Ekonomi Maluku Triwulan IV Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,37% secara q-to-q dan tumbuh sebesar 5,34% secara c-to-c.

Gambaran pelaksanaan APBN regional Maluku, pada tahun 2025 ini telah ditetapkan pagu anggaran belanja yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan belanja Transfer Ke Daerah telah mengalami efisiensi anggaran dengan pagu anggaran mencapai Rp20.590,53 miliar untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini mencapai Rp8.043,24 miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp3.513,53 miliar; Belanja Barang mencapai Rp2.820,65 miliar; Belanja Modal mencapai Rp1.685,67 miliar dan Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp23,40 miliar. Secara keseluruhan realisasi anggaran (BPP dan TKD) sampai dengan Bulan Maret telah mencapai 19,02%.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah dialokasikan untuk Provinsi Maluku mencapai Rp12.547,29 miliar dengan pembagian Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp8.686,90; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai alokasi sebesar Rp2.794,36 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai alokasi Rp1.018,36 miliar bagi 1.200 desa dan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2025 ini mencapai alokasi Rp47,46 miliar. Sampai dengan Bulan Februari 2025 belanja Transfer Ke Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp2.584,05 miliar atau sekitar 20,59%.

Dari sisi Penerimaan APBN, diperkirakan penerimaan APBN akan memiliki target mencapai Rp2.240,60 miliar dengan pembagian berupa Penerimaan Perpajakan dengan target mencapai Rp1.780,42 miliar selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp460,18 miliar. Kedua jenis penerimaan tersebut disumbang dari KPP Pratama Ambon, KPPBC TMP C Ambon dan Tual atas penerimaan bea masuk dan penerimaan cukai, KPKNL Ambon terkait pemanfaatan barang miliki negara, serta satuan kerja kementerian/lembaga (termasuk di dalamnya Badan Layanan Umum yaitu Universitas Pattimura, Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten, RS Bhayangkara Ambon, RS Poltekes Kemenkes Maluku, dan  RSUP Dr. J. Leimena) serta satuan kerja vertikal untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sampai dengan Bulan Maret penerimaan negara telah mencapai Rp382,08 miliar atau sekitar 17,05% dari target penerimaan.

Salah satu upaya pengembangan ekonomi regional yang dilakukan adalah bahwa Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan Kanwil DJBC Provinsi Maluku menekankan pentingnya ekspor langsung dari Provinsi Maluku untuk meningkatkan penerimaan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, kebijakan ekspor perlu diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Peningkatan ekspor langsung dari Maluku tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat pendapatan daerah, yang menjadi dasar penghitungan Dana Bagi Hasil bagi pemerintah daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran fiskal dan moneter guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional Maluku.

Kanwil DJPb Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan dana APBN sesuai dengan target pemerintah. Beberapa isu lain terkait dalam pembahasan yaitu adalah pelaksanaan efisiensi anggaran pemerintah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional. Diharapkan dengan adanya efisiensi anggaran ini organisasi pemerintah tetap mampu menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dan tetap menjaga fleksibilitas dan tetap menjadi organisasi yang agile. Penguatan ketahanan pangan di wilayah Maluku menjadi sangat penting dimana Provinsi Maluku harus mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah penguatan Bulog sebagai salah satu OIP di bidang pangan bertujuan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras dari dalam negeri. Dengan demikian kantong-kantong produksi beras di Maluku seperti Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku tengah diharapkan mampu menyediakan pasokan pangan ke depan. Hal ini sejalan dengan pembatasan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam rapat komite ALCo Regional adalah terkait pemanfaatan potensi unggulan provinsi maluku yang dapat menjadi potensi investasi. Sektor unggulan dengan kontribusi terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu sektor ini layak untuk dikembangkan ke depan. Selain perikanan salah satu potensi besar di Maluku adalah Perkebunan yaitu kelapa. Saat ini luar Perkebunan kelapa cukup potensial untuk terus dikembangkan yang mana tahun 2023 mencapai 116,80 ribu hektar yang terus mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan luas areal kelapa nasional, Maluku berada di urutan ke 9 yang memiliki luas sekitar 3,51% nasional. Angka ini terus menunjukkan pertumbuhan dari periode sebelumnya.

Perekonomian Provinsi Maluku sangat didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebagai sektor kedua terbesar diharapkan dengan realisasi belanja yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai. 

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Kementerian Keuangan

0813-8022-8410

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.