Ambon, Agustus 2026 - Kinerja fiskal dan perekonomian Provinsi Maluku hingga 31 Juli 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Di tengah berbagai tantangan global dan penyesuaian fiskal nasional, APBN terus bekerja menopang pelayanan publik, pembangunan, aktivitas ekonomi, serta akses pembiayaan masyarakat. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku hingga April 2026 tumbuh positif dan terus mendorong penguatan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan wilayah kepulauan.

Kinerja pengelolaan keuangan negara di Provinsi Maluku hingga 30 Juni 2026 menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah berhasil menjaga momentum pertumbuhan penerimaan negara sekaligus memperkuat belanja negara untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dimana eskalasi konflik geopolitik perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran dan kondisi Selat Hormuz yang berada dalam ketegangan geopolitik yang sangat tinggi, memicu krisis energi dan mengganggu jalur pelayaran global, tekanan harga komoditas, dan tantangan perdagangan internasional.

Kinerja fiskal pemerintah di Maluku hingga Mei 2026 menunjukkan momentum yang kuat. Pendapatan negara mencapai Rp758,38 miliar dan tumbuh 14,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara terealisasi Rp7.232,04 miliar dan tumbuh 12,04 persen. Capaian ini menunjukkan APBN terus bekerja untuk menjaga

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku hingga Februari 2026 dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global. Eskalasi konflik geopolitik seperti perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran serta konflik Rusia–Ukraina berdampak pada terganggunya rantai pasok energi global, khususnya minyak, yang berpotensi mendorong inflasi

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku hingga April 2026 mencapai Rp305,92 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.006 orang.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku pada bulan Januari 2026 menunjukkan momentum positif yang mencerminkan aktivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.