Jl. Pitu Ina No.7 Karang Panjang Ambon 

Berita

Seputar Kanwil DJPb

APBN Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Ditengah Melambatnya Perekonomian Regional

Ambon, Agustus 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi Juli 2024 pada Kamis (13/08). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut dimana ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah belum selesai, pengetatan kebijakan moneter bank-bank sentral utama dunia, gempuran perkembangan inovasi dan digitalisasi, serta pemulihan atas pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, Maluku tetap menujukan resiliensi atas tantangan yang semakin berat ditunjukkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2024.

Secara lebih spesifik Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengungkapkan kondisi dan isu terkini yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian, mulai dari realisasi APBN hingga kondisi regional Provinsi Maluku. Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Meskipun demikian, hingga awal bulan Semester II 2024, aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga. Inflasi domestik terkendali yang mana pada akhir Semester I 2024 mengalami kenaikan namun kembali berada pada tingkat inflasi normal di 2,71% y-on-y, meski demikian kenaikan harga pangan perlu tetap diantisipasi serta rantai pasokan yang harus tetap dijaga.

Perekonomian Maluku berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku Triwulan II 2024 mencapai Rp15,48 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,16 Triliun. Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan II 2024 sebesar 3,12% y-on-y. Pada Bulan Juli 2024 ini, tingkat inflasi gabungan 2 kota dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku berada pada angka 2,71% y-on-y. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 3,17% y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar2,42% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 2,03% y-on-y. Inflasi y-on-y Provinsi Maluku terjadi karena adanya kenaikan harga tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Sampai dengan 31 Juli 2024, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp11.522,22 Miliar atau 52,01% dari pagu dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp9.876,94 Miliar yang meningkat sebesar 9,25% y-on-y. Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp2.143,63 atau 62,66% dari pagu dan belanja barang yang terealisasi sebesar Rp1.738,40 atau 44,22% dari pagu. Dari sisi Transfer ke Daerah, telah tersalur sebesar Rp6.687,60 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,73% y-on-y yang disebabkan karena peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi Pendapatan APBN, realisasi hingga Bulan Juli 2024 telah mencapai Rp1.279,42 Miliar atau naik sebesar 12,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Hingga akhir Juli 2024, penerimaan pajak mencapai Rp951,34 Miliar atau tumbuh 13,75% y-on-y. Penerimaan pajak berkontribusi secara dominan terhadap total pendapatan di Provinsi Maluku. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp12,67 Miliar atau mengalami kenaikan 691% dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi Impor s.d. Juli 2024 sebesar USD316.743.436 yang didominasi importasi migas, sedangkan realisasi ekspor sebesar USD65.878.795 didominasi eksportasi non migas berupa hasil laut dan rempah-rempah dari Pulau Banda. Penerimaan PNBP hingga akhir Juli 2024 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp328,07 Miliar atau tumbuh 10,01% y-on-y. Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp189,61 Miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp138,47 Miliar. Peningkatan kinerja APBN s.d. Juli 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan perkembangan perekonomian Maluku salah satunya masih tingginya impor di Maluku terutama bahan konsumsi yang belum menunjang produktivitas Maluku. Hal itu juga berkaitan dengan sisi ekspor yang mana pentingnya direct ekspor dari Provinsi Maluku dapat menumbuhkan potensi pendapatan daerah. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku.

 

 

***

 

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                              0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                        Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

 

 
   

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

IKUTI KAMI KANWIL DJPb MALUKU

 

Search