Ambon, September 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi Agustus 2024 pada Selasa (17/09). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut dimana ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah belum selesai, gempuran perkembangan inovasi dan digitalisasi, serta pemulihan atas pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, Maluku tetap menujukan resiliensi atas tantangan yang semakin berat ditunjukkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II Tahun 2024.

Secara lebih spesifik Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengungkapkan kondisi dan isu terkini yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian, mulai dari realisasi APBN hingga kondisi regional Provinsi Maluku. Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Perkembangan harga di Provinsi Maluku  secara bulanan cenderung mengalami deflasi dan tingkat inflasi tahunan yang cukup rendah pada tingkat 2,58% y-on-y, meskipun secara kenaikan harga tahunan cukup rendah namun juga perlu mendapat perhatian bersama karena penurunan yang cukup konstan menandakan turunnya daya beli masyarakat.

Perekonomian Maluku berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku Triwulan II 2024 mencapai Rp15,48 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,16 Triliun. Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan II 2024 sebesar 3,12% y-on-y. Pada Bulan Agustus 2024 ini,   tingkat inflasi gabungan 2 kota dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku berada pada angka 2,58% y-on-y. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar  3,49% y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,64% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 1,38% y-on-y. Inflasi y-on-y Provinsi Maluku terjadi karena adanya kenaikan harga tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Sampai dengan 31 Agustus 2024, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp13.392,01 Miliar atau 59,75% dari pagu dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5.468,14 Miliar yang meningkat sebesar 8,47% y-on-y. Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp2.402,69 atau 69,86% dari pagu dan belanja barang yang terealisasi sebesar Rp1.982,83 atau 47,62% dari pagu. Dari sisi Transfer ke Daerah, telah tersalur sebesar Rp7.923,87 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 9,65% y-on-y yang disebabkan karena peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya mencapai 17,50%.

Dari sisi Pendapatan APBN, realisasi hingga Bulan Agustus 2024 telah mencapai Rp1.479,56 Miliar atau naik sebesar 11,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Hingga akhir Agustus 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.090,40 Miliar atau tumbuh 9,35% y-on-y. Penerimaan pajak berkontribusi secara dominan terhadap total pendapatan di Provinsi Maluku. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp12,29 Miliar atau mengalami kenaikan 234% dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi Impor s.d. Agustus 2024 sebesar USD343.192.319 yang didominasi importasi migas, sedangkan realisasi ekspor sebesar USD66.923.461 didominasi ekspor non migas berupa hasil laut dan rempah-rempah dari Pulau Banda serta minyak mentah. Penerimaan PNBP hingga akhir Agustus 2024 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp389,16 Miliar atau tumbuh 16,03% y-on-y. Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp203,06 Miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp186,10 Miliar. Peningkatan kinerja APBN s.d. Agustus 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.

Beberapa    hal    perlu    menjadi    perhatian    bersama                            terkait          dengan     perkembangan perekonomian Maluku salah satunya masih tingginya impor di Maluku terutama bahan konsumsi   yang belum menunjang produktivitas Maluku. Hal itu juga berkaitan dengan sisi ekspor yang mana    pentingnya direct ekspor dari Provinsi Maluku dapat menumbuhkan potensi pendapatan daerah. Selain itu kebijakan ekspor harus diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang mana menjadi penyokong perekonomian rakyat. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan    dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku.

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                              0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                        Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.