Ambon, 26 Maret 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 28 Februari 2025 pada Senin (17/03/2025). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Pada awal tahun 2025 ini kinerja APBN dituntut untuk menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan telah ditetapkannya pagu anggaran baik untuk APBN maupun telah dialokasikannya anggaran Transfer ke Daerah diharapkan mampu digunakan sebagai saran penyediaan layanan pemerintah serta pendorong perekonomian regional.

Pada triwulan III dan IV tahun 2024, perekonomian global mengalami berbagai tantangan dan perubahan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai sekitar 3,2% pada tahun tersebut. Banyak negara mengalami penurunan inflasi, yang dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas energi serta kebijakan moneter yang lebih longgar. Di negara maju seperti Amerika Serikat, rencana pemangkasan suku bunga diperkirakan akan berlangsung pada Desember 2024. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun ketidakpastian geopolitik masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, berpotensi menyebabkan fluktuasi harga komoditas, terutama energi, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Selain itu, harga pangan menjadi perhatian utama akibat dampak El Nino terhadap pasokan. Pertanian dan ketahanan pangan tetap menjadi isu strategis global dan menjadi prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku selaku pimpinan rapat memberikan arahan terkait arah kebijakan pemerintah pada tahun 2025 ini beserta sasaran prioritas pemerintah dalam pemberian layanan publik. Secara khusus sebagai perwakilan Kementerian Keuangan diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal keuangan negara demi tercapainya program-program nasional di wilayah Maluku. Kanwil DJPb Provinsi Maluku bersama Kanwil DJBC, KPP Pratama Ambon, KPKNL Ambon serta unit vertikal lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan layanan fiskal bagi pelaksanaan APBN di Provinsi Maluku. Dalam upaya tersebut diperlukan kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan seperti penyaluran TKD bersama dengan pemerintah daerah setempat, bersama Bank Indonesia untuk selalu memadukan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung perekonomian, instansi vertikal Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025, bersama para akademisi dalam melaksanakan riset dan penelitian berkaitan dengan kebijakan fiskal, serta dengan masyarakat dalam meningkatkan potensi investasi dan perekonomian daerah.

Mengingat pada awal tahun 2025 ini kondisi perekonomian regional maluku masih sangat erat dengan tahun anggaran 2024 yang mana masih dalam tren perlemahan daya beli dan penurunan eksportasi Maluku. Sampai dengan bulan Februari 2025 perkembangan harga masih mengalami deflasi sampai bulan Februari month to month sebesar  0,63% dan secara y-on-y berada pada tingkat inflasi 1,33% yang mana telah berada di bawah target BI di angka 2,5% plus minus 1%, sehingga perlu mendapat perhatian bersama karena penurunan yang cukup konstan menjadi indikator turunnya daya beli masyarakat. Meski demikian dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi secara nasional yang berada pada angka -0,09% perkembangan harga di maluku masih sedikit lebih baik. Secara detail untuk masing-masing kota/kabupaten indeks inflasi di Maluku adalah sebagai berikut: Kota Ambon mengalami inflasi sebesar  0,75% y-on-y, Kota Tual mengalami deflasi sebesar -1,07% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 1,01% y-on-y.

Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Triwulan IV-2024 mencapai Rp16,33 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp9,67 triliun. Kondisi ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,52% y-on-y. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 11,64%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor luar negeri yang meningkat sebesar 88,66%. Ekonomi Maluku Triwulan IV Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,37% secara q-to-q dan tumbuh sebesar 5,34% secara c-to-c.

Dari sisi belanja APBN, pada tahun 2025 ini telah ditetapkan pagu anggaran belanja yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan belanja Transfer Ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini mencapai Rp7.986 miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp3.409,08 miliar; Belanja Barang mencapai Rp2.701,30 miliar; Belanja Modal mencapai Rp1.752,96 miliar dan Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp23,40 miliar. Secara keseluruhan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Februari telah mencapai 8,14%.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah dialokasikan untuk Provinsi Maluku mencapai Rp12.547,29 miliar dengan pembagian Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp11.481,26; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai alokasi sebesar Rp2.794,36 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai alokasi Rp1.018,36 miliar bagi 1.200 desa dan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2025 ini mencapai alokasi Rp47,46 miliar. Sampai dengan Bulan Februari 2025 belanja Transfer Ke Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp1.638,75 miliar atau sekitar 13,06%.

Dari sisi Penerimaan APBN, diperkirakan penerimaan APBN akan memiliki target serupa dengan tahun 2024 yaitu mencapai Rp2.115,02 miliar dengan pembagian berupa Penerimaan Perpajakan dengan target mencapai Rp1.659,90 miliar; selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp455,12 miliar. Kedua jenis penerimaan tersebut disumbang dari KPP Pratama Ambon, KPPBC TMP C Ambon dan Tual atas penerimaan bea masuk dan penerimaan cukai, KPKNL Ambon terkait pemanfaatan barang miliki negara, serta satuan kerja kementerian/lembaga (termasuk di dalamnya Badan Layanan Umum yaitu Universitas Pattimura, Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten, RS Bhayangkara Ambon, RS Poltekes Kemenkes Maluku, dan  RSUP Dr. J. Leimena) untuk penerimaan negara bukan pajak. Sampai dengan Bulan Februari penerimaan negara telah mencapai Rp256,24 miliar atau sekitar 12,12% dari target penerimaan.

Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan Kanwil DJBC Provinsi Maluku menekankan pentingnya ekspor langsung dari Provinsi Maluku untuk meningkatkan penerimaan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, kebijakan ekspor perlu diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Peningkatan ekspor langsung dari Maluku tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat pendapatan daerah, yang menjadi dasar penghitungan Dana Bagi Hasil bagi pemerintah daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran fiskal dan moneter guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional Maluku. Kanwil DJPb Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan dana APBN sesuai dengan target pemerintah. Beberapa isu lain terkait dalam pembahasan yaitu adalah pelaksanaan efisiensi anggaran pemerintah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional. Diharapkan dengan adanya efisiensi anggaran ini organisasi pemerintah tetap mampu menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dan tetap menjaga fleksibilitas dan tetap menjadi organisasi yang agile. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 total efisiensi yang diharapkan dapat dilakukan secara nasional mencapai Rp256,69 triliun atas belanja pemerintah pusat dan Rp50,59 triliun untuk dana perimbangan (TKD). Efisiensi umumnya dilakukan untuk kegiatan operasional pemerintah yang tidak bersifat strategis dan untuk pelayanan kepada Masyarakat seperti penghematan belanja alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat seminar, dan sejenisnya yang utamanya berada pada belanja modal serta belanja barang. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung prioritas utama pemerintah dan belanja pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pemerintah masih mencoba untuk tetap menjaga daya beli Masyarakat dengan tidak melakukan efisiensi pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Hal ini sangat berdampak terutama di Provinsi maluku yang mana sektor administrasi pemerintahan masih menjadi sektor kedua dengan kontribusi mencapai 21,46% dari PDRB Provinsi Maluku setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Hal selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam rapat komite ALCo Regional adalah terkait pemanfaatan potensi unggulan provinsi maluku yang dapat menjadi potensi investasi. Sektor unggulan dengan kontribusi terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu sektor ini layak untuk dikembangkan ke depan. Selain perikanan salah satu potensi besar di Maluku adalah Perkebunan yaitu kelapa. Saat ini luar Perkebunan kelapa cukup potensial untuk terus dikembangkan yang mana tahun 2023 mencapai 116,80 ribu hektar yang terus mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan luas areal kelapa nasional, Maluku berada di urutan ke 9 yang memiliki luas sekitar 3,51% nasional. Angka ini terus menunjukkan pertumbuhan dari periode sebelumnya.

Perekonomian Provinsi Maluku sangat didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebagai sektor kedua terbesar diharapkan dengan realisasi belanja yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai. 

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                              0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                        Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.