Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN di Aula Lt. GKN Ambon - Maluku (28/06 - 02/07) 

Antusiasme Putra Putri Maluku ikut Berkompetisi  Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN 

Secara Computer Assisted Test  (CAT)  Tahun 2018

Sejak dibuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa sekolah kedinasan, antusiasme pendaftar sangat besar. Berdasarkan data Kementerian PAN dan RB, hingga penutupan pendaftaran tanggal 30 April 2018, secara nasional telah terdaftar sebanyak  277.402 pendaftar untuk ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedinasan yang terdapat di 8 Kementerian/Lembaga. Dari keseluruhan 277.402 pendaftar tersebut, sebanyak 147.702 pendaftar atau 53% memilih PKN STAN yang merupakan sekolah kedinasan di  Kementerian Keuangan sebagai pilihan paling favorit dan dambaan bagi pendaftar.  Sejumlah 147.702 peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan STAN (SPMB PKN STAN) se Indonesia, akan berkompetisi secara ketat memperebutkan kuota sebanyak 7.301 orang, pada 3 jurusan spesialisasi Diploma I (D.I) , yaitu : Kebendaharaan Negara, Pajak,serta Kepabeanan dan Cukai  dan 6 jurusan spesialisasi Diploma III (D.III) , yaitu : Kebendaharaan Negara, Pajak, PBB/Penilai, Kepabeanan dan Cukai, Manajemen Aset dan Akuntansi.  Kuota penerimaan tersebut  termasuk program khusus Afirmasi sebanyak 74 orang untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, dimana untuk tahun ini peserta dari Maluku mendapatkan keistimewaan kuota khusus D.I Afirmasi sebanyak 16 orang yang terdiri dari D.I Pajak 11 orang, D.I Bea Cukai 3 orang, dan D.I Kebendaharaan 2 orang, yang  nantinya akan ditempatkan di Provinsi Maluku .

 Tahapan SPMB PKN STAN Tahun 2018  telah memasuki ujian tertulis yang dimulai sejak  tanggal 28 Juni hingga 7 Juli 2018 dan dilaksanakan secara serentak di 30 lokasi ujian se Indonesia termasuk Ambon .  Pelaksanaan ujian tertulis di Ambon, diikuti oleh 474 peserta  dengan pembagian jadwal pelaksanaan selama 5 hari mulai tanggal 28 Juni 2018 hingga tanggal 2 Juli 2018, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Ambon, Jalan Kapitan Ulupaha No.1, Sirimau, Kota Ambon. Mekanisme ujian tahun ini berbeda dengan tahun lalu,  bila ujian tahun lalu dilaksanakan secara paper test, maka untuk tahun ini ujian dilaksanakan secara online melalui sistem  Computer Assisted Test  (CAT)  dengan 3 materi tes yaitu : 1). Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi :  tes karakteristik pribadi , tes intelegensi umum dan tes wawasan kebangsaan ;2). Tes Potensi Akademik (TPA) dan 3). Tes Bahasa Inggris (TBI). Khusus untuk calon mahasiswa jurusan Diploma I dan Diploma III  Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai selain mengikuti tes tertulis masih harus mengikuti tes kesehatan dan kebugaran.   

 Sesuai penjelasan panitia seleksi tingkat pusat dan panitia lokal Ambon, bahwa kelulusan peserta dalam  SPMB PKN STAN Tahun 2018  adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia. Oleh sebab itu para peserta harus sudah mempersiapkan diri sedini mungkin untuk bisa lolos dalam tahap SPMB PKN STAN Tahun 2018 ini .  Salah satu upaya persiapan para peserta adalah melalui kegiatan  yang diselengarakan oleh para alumni STAN Ambon (STABA) , pada tanggal 12 Juni 2018, berupa  sharing session  dan latihan/try out  soal-soal seleksi penerimaan STAN tahun sebelumnya yang diikuti  sebanyak 90 peserta. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan jumlah lulusan STAN dari Maluku, karena pada tahun - tahun sebelumnya  jumlah lulusan STAN dari Maluku masih minim. Berdasarkan data tahun 2017, di lokasi ujian Ambon, dari  peserta sebanyak 477 orang, yang lulus tahap ujian tertulis  sebanyak 14 orang dan yang lulus hingga tahap akhir hanya 3 orang. Dengan adanya upaya di atas, maka  diharapkan jumlah peserta dari putra putri Maluku yang lulus SPMB PKN STAN Tahun 2018 akan dapat meningkat, sehingga nantinya bila sudah lulus kuliah di STAN dan diterima mengabdi sebagai PNS di Kementerian Keuangan, para putra putri Maluku terbaik ini bisa ikut berperan aktif  dengan penuh integritas dan dedikasi tinggi dalam mengawal APBN dan menjaga pundi negeri,  baik dari sisi  penerimaan negara maupun belanja negara untuk kelancaran pelaksanaan  pembangunan dan peningkatan perekonomian sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Maluku pada khususnya. (DW)

   Pernyataan Sikap Insan Perbendaharaan Maluku (14/05)

 Pernyataan Sikap Insan Perbendaharaan Maluku

Peristiwa terkait terorisme kembali menodai kedamaian di Indonesia. Insan Perbendaharaan Provinsi Maluku menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam kepada umat Kristiani dan mereka yang menjadi korban serangan bom di tiga Gereja. Sekaligus, mengutuk keras mereka yang melakukan penyerangan, apapun motif dan agamanya. Membunuh manusia yang tidak berdosa adalah perbuatan keji dan bertentangan dengan semua ajaran agama serta merupakan kejahatan kemanusiaan.

Insan Perbendaharaan Provinsi Maluku mendukung pengusutan sel-sel terorisme dan Aktor intelektual di balik pengeboman oleh penegak hukum secara tegas. Insan Perbendaharaan hendaknya tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang disebarkan oleh pihak- pihak tidak bertanggung jawab. Insan Perbendaharaan hendaknya tidak berspekulasi dan mengaitkan pemboman dengan peristiwa politik dan kelompok agama tertentu agar situasi tetap kondusif dan harmonis. Insan Perbendaharaan harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak memposting berita, gambar dan pernyataan yang menunjukan dukungan terhadap terorisme.

Insan Perbendaharaan Provinsi Maluku meyakini Pemerintah akan dapat menyelesaikan masalah kekerasan dan terorisme dengan seksama, menyeluruh, dan berkesinambungan tidak parsial dan sporadis.

Masalah terorisme harus diselesaikan dengan cepat dan tegas. Polri dan TNI tidak bisa dan tidak seharusnya bekerja sendiri, peran masyarakat harus turut serta. Masalah terorisme harus diselesaikan dari hulu sampai ke akarnya, dengan keterlibatan aktif masyarakat dan semua golongan. Teroris musuh negara dan musuh kita bersama . (AR-201805)

Kanwil Ditjen Perbendaharaab Provinsi Maluku  Menyelenggarakan Kegiata nStakeholders’ Day,  Ambon (26/06)

Inga Revisi DIPA, Inga Kanwil DJPb

Struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinamis menyisakan persoalan terkait mindset satker mitra kerja ketika berhubungan atau menggunakan layanan Kemenkeu. Seperti yang terjadi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang merupakan organisasi hasil fusi beberapa unit eselon I, antara lain DJA, BAKUN, dan DJLK. Pada saat satker hendak merevisi DIPA di Kanwil DJPb, seringkali terjadi satker mitra kerja masih menggunakan nomenklatur Kanwil DJA ketika hendak menggunakan layanan revisi DIPA Kanwil DJPb. Untuk menjembatani kebingungan satker tersebut dan dalam rangka mengenal lebih lanjut organisasi DJPb Kemenkeu di Provinsi Maluku berikut tugas pokok dan fungsinya, Kanwil DJPb Provinsi Maluku menginisiasi acara bertajuk Stakeholders’ Day yang diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Juni 2018 dan bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku. Acara tersebut dihadiri oleh 153 pejabat perbendaharaan mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon dan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Sudarmanto.
Stakeholders’ Day yang dikemas dalam kegiatan Focus Group Discussion ini mengangkat tema “Forum Konsolidasi dan Sosialisasi Mengenal Lebih Dekat Direktorat Jenderal Perbendaharaan”. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain kelembagaan Kanwil DJPb Provinsi Maluku, layanan unggulan yang tersedia, dan komitmen layanan bebas korupsi kepada satker mitra kerja pengguna layanan. Dalam kegiatan tersebut disosialisasikan pula aturan terkait tata cara pembayaran APBN sebelum barang dan jasa diterima, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017.
Dalam sambutannya, Sudarmanto menekankan pentingnya APBN bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku. Beliau berpesan kepada para KPA, PPK dan PPSPM yang hadir untuk menjaga dan mengelola DIPA dengan penuh rasa tanggung jawab, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada pencapaian output. Untuk mendukung pencapaian tersebut di atas, Beliau menggarisbawahi pentingnya upaya menciptakan ekosistem pelaksanaan anggaran yang kondusif dan
suportif melalui penyempurnaan proses bisnis, penggunaan indikator-indikator tertentu sebagai parameter pengukuran kinerja, dan perwujudan organisasi bebas korupsi. Ketiga aspek tersebut telah diakomodir dan diaplikasikan secara inklusif di seluruh kantor vertikal Kanwil DJPb Provinsi Maluku.
Terakhir, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku meminta peran aktif satker mitra kerja untuk menjaga kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing satker dengan baik agar Provinsi Maluku dapat menjadi benchmark bagi provinsi lain. Apabila masih terjadi pungli/gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya ketika berhubungan dengan Kanwil DJPb Provinsi Maluku agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kami pada kesempatan pertama (RK).

DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Peringatan Hari Kartini  Tahun 2018 di Aula Kanwil Lt.3,  Ambon (20/04)

 Peringatan Hari Kartini, DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Menyelenggarakan

Kegiatan Penyuluhan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan Lomba Fashion Show

Kelahiran R.A Kartini selalu diperingati setiap tanggal 21 April oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tak terkecuali di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku. Peringatan hari lahir R.A Kartini yang mengusung tema “Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan” ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku  dengan kegiatan penyuluhan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Lomba Fashion Show yang memperagakan busana berbahan tenun/batik Maluku.

Acara yang digelar pada tanggal 20 April 2018 ini dibuka oleh Ketua DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Anna Sudarmanto. Dalam sambutannya, Anna Sudarmanto menegaskan bahwa perempuan adalah penentu generasi bangsa karena perempuan merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sejak janin dalam kandungan. Dari rahim perempuan yang berkualitas akan lahir generasi hebat yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Perempuan harus berkualitas, berpendidikan, berkarya, dan berinovasi tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang ibu dan seorang isteri.

Kegiatan peringatan Hari Kartini diawali dengan penyuluhan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai narasumber adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dra. M.J. Mataheru, MH dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Materi ini dipilih mengingat setiap keluarga pasti mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai.

Puncak peringatan Hari Kartini kali ini adalah lomba Fashion Show busana berbahan tenun/batik Maluku yang diperagakan oleh ibu-ibu anggota DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Lomba ini memperebutkan hadiah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto, SE, MM. Bertindak selaku Dewan Juri adalah para Kepala Bidang yang diketuai oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Para penonton dibuat terpesona dengan performance para model dadakan yang memperagakan busana dengan kreativitas dan gaya masing-masing.

Spontanitas dari hadirin yang ikut berlenggak-lenggok bak peragawati profesional menambah semarak acara yang dihadiri oleh para pegawai dan ibu-ibu anggota DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku ini.

Pada akhir acara, Ketua DWP Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan cinderamata kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya.  

Selamat Hari Kartini, selamat buat perempuan-perempuan hebat Indonesia. Semoga semangat Kartini membawa semangat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas demi kemajuan bangsa dan negara tercinta. (AK)

Kementerian Keuangan RI di Provinsi Maluku Menyelenggarakan Kegiatan Upacara Bendera Pada Tanggal 21 Mei 2018 Pukul 07.30 WIT,  Ambon (21/05)

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 110 TAHUN 2018 

DI KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI MALUKU

Menyemarakkan acara Hari Kebangkitan Nasional ke 110 pada tahun 2018, Kementerian Keuangan RI di Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan upacara bendera pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 07.30 WIT. Tidak surut oleh hujan yang turun pada saat acara, kegiatan upacara tetap diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara di Ambon. Kegiatan ini diikuti oleh segenap pegawai di lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Maluku dari pelaksana sampai dengan Kepala Kantor Wilayah. Kantor-kantor yang turut serta di dalam upacara ini meliputi Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kanwil DJBC Provinsi Maluku dan Maluku Utara, KPPN Ambon, KPP Pratama Ambon, KPPBC Ambon, KPKNL Ambon dan RT GKN Ambon.

Upacara diselenggarakan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Bagimu Negeri. Kemudian acara dilanjutakan dengan pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Doa dan Pidato Menteri Keuangan RI dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Acara Hari Kebangkitan Nasional yang ke 110 kali ini mengambil tema “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DI ERA DIGITAL”. Sejalan dengan tema Hari Kebangkitan, dalam pidatonya,  Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal utama. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengerahkan seluruh daya dan pikirannya untuk kemajuan martabat dan budaya bangsa. Beliau juga menyampaikan pentingnya aparatur pemerintah dalam menjawab segala tantangan yang ada baik persaingan global maupun teknologi. Adanya alokasi anggaran pendidikan yang semakin meningkat diharapkan semakin mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Menteri Keuangan juga mengingatkan adanya ancaman-ancaman yang bertujuan memecah belah bangsa. Untuk itu, perlu adanya kewaspadaan terhadap isu-isu yang beredar di dunia digital saat ini. Seluruh aparatur pemerintah di Kementerian Keuangan haruslah cerdas dan bijaksana dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital. Insan di Kementerian Keuangan harus berpikir cerdas dan kritis dalam menebarkan perdamaian dan kesatuan bangsa serta tidak mudah terprovokasi oleh berita negatif di media sosial. Nilai-nilai Kementerian Keuangan harus tertanam kuat di dalam sanubari setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan agar terhindar dari segala bentuk dampak negatif media sosial.

Sebagai anak bangsa di wilayah timur Indonesia, Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku terus memelihara, dan menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam pembangunan, serta menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi dan misi bangsa kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (HMSDJPBMLK)

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Bapak Sudarmanto Menyampaikan Materi KUR Dalam Kegiatan  Focus Group Discussion (FGD)

KUR Membuka Jalan Bagi Inklusi Keuangan di Provinsi Maluku

 Ambon, 5 April 2018 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Bapak Sudarmanto, mengisi materi KUR dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Evaluasi Program Inklusi Keuangan Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku pada tanggal 5 April 2018 bertempat di Hotel City Kota Ambon. Materi KUR menjadi topik yang menarik dalam rangka perwujudan inklusi keuangan di Provinsi Maluku. KUR menjadi primadona berkat rekam jejaknya disamping program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Simpanan Pelajar (Simpel) dari Perbankan.

Dalam sesi yang telah disediakan, Kepala Kanwil memaparkan perkembangan KUR dari tahun 2015 hingga 2017. Disebutkan bahwa fluktuasi penyaluran KUR di Provinsi Maluku dipengaruhi pula dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai kuota plafon KUR yang bisa diberikan oleh setiap bank penyalur. Ditahun 2018 kebijakan tersebut lebih disesuaikan agar lebih adaptif dengan perkembangan perekonomian melalui penerbitan Permenko 11 tahun 2017.

Harapannya, dengan kebijakan baru ini maka akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat masyarakat dapat tercapai di Indonesia, terkhusus di Provinsi Maluku.

Sebagai penutup, Bapak Sudarmanto menyajikan data Dana Desa yang dialokasikan kepada 1198 desa di Provinsi Maluku. Dari pagu sebesar Rp963 miliar lebih ada potensi sebesar Rp231 miliar yang merupakan uang tunai sebagai bagian dari program cash for work dari Dana Desa. Potensi ini bisa menjadi peluang bagi Perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat desa dalam program tabungan. Perbankan bisa membuat program pelatihan pengelolaan keuangan yang baik bagi desa dan perangkat desa, lewat pelatihan tersbut pihak perbankan bisa menunjukkan kelebihan-kelebihan dari program simpanan yang dimilikinya.

Lebih Jauh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih giat dalam mendata calon debitur KUR untuk diupload dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sehingga memudahkan bagi Perbankan dalam menjaring calon debitur untuk diprospek dan memenuhi syarat untuk menjadi debitur KUR.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyatakan bahwa instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen untuk mendukung program inklusi keuangan di Provinsi Maluku, terutama melalui program KUR dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Perbankan. (penulis)

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Sudarmanto Membuka Acara Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi KUR dan UMi di Aula Kanwil LT. III (15/05)

KUR dan Pembiayaan UMi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat  Maluku

Ambon, 15 Mei 2018.  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di Maluku. Demikian petikan pengantar yang disampaikan Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, mengawali pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi Penyelenggaraan Kredit Program (KUR dan Umi) di Provinsi Maluku, hari Selasa 15 Mei 2018  bertempat di Kanwil  DJPb  Provinsi Maluku Jalan Pitu Ina Nomor 7 Karangpanjang Kota Ambon. Selanjutnya diharapkan juga keberadaan KUR dan Umi dapat menjangkau daerah yang masuk kriteria  3 T yaitu : terpencil, terluar dan tertinggal, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan  di Provinsi Maluku .

FGD ini menghadirkan dua narasumber yaitu dari Dwi Apriany Kasubdit Kredit Program dan Investasi lainya  Ditjen Perbendaharaan yang menyampaikan materi mengenai perkembangan kebijakan KUR serta Program Sistem Infiormasi Kredit Program (SIKP)  dan Toni Andrianto Direktur Hukum dan Manajemen Risiko Pusat Investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan  yang  menyampaikan materi pembiayaan Ultra Mikro (Umi) bagi keluarga pra sejahtera yang tidak terjangkau KUR . Hadir juga Adijanto sebagai Senior Advisor Hubungan Kerjasama Kelembagaan PIP .

Para undangan yang hadir antara lain Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Perwakilan OJK, perwakilan BI, perwakilan perbankan penyalur KUR, perwakilan PT.Pegadaian, perwakilan PT PNM, Biro Ekonomi dan Investasi Provinsi Maluku, Para Kepala Dinas/pejabat dari Dinas Koperasi  dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku  dan beberapa perwakilan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Ambon .   

Menurut Dwi Apriany , target KUR di tahun 2018 adalah individu dan kelompok dengan prioritas sektor produksi ,perburuhan, kehutanan, pertanian dan jasa produksi , karena selama ini hampir 90% KUR terdistribusi ke sektor perdagangan . Bank penyalur dapat menfaatkan data SIKP yang diupload oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, guna memudahkan mencari calon debitur potensial KUR . Sesuai data dari Sistem Informasi Kredit Program, total penyaluran KUR di Provinsi Maluku selama Tahun 2018 telah mencapai Rp139,31 miliar dengan total debitur sejumlah 6,213 orang sedangkan Pembiayaan UMi mencapai Rp1,14 miliar dengan nasabah sejumlah 354 debitur.  Menurut Toni Andrianto, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dikhususkan untuk masyarakat miskin (pra sejahtera)  yang tidak punya jaminan untuk pinjam ke bank  dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)  penyalur  PT Pegadaian dan PT PNM . Sedangkan menurut Adijanto, untuk mendukung kesuksesan program Umi, maka diperlukan peran aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota sebagai pembina UMKM di wilayahnya . Hal senada disampaikan oleh Yono Andi Atmoko,  Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, bahwa selaian peran pemda maka hal yang penting adalah ketepatan sasaran KUR dan Umi .           

Dalam sesi diskusi disampaikan oleh beberapa peserta antara lain telah dilaksanakan  pendampingan bagi UMKM mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan usaha hingga pemasaran barang/jasa, serta harus jeli mengenai karakter nasabah guna menghindari kredit macet .  Selain  itu ditanyakan tentang  suku bunga kredit Umi, periode angsuran . Dari pihak Pemda dan koperasi meminta penambahan ases ke aplikasi SIKP sehingga bisa lebih banyak debitur potensial yang bisa di evaluasi untuk memperoleh pembiayaan KUR maupun UMi. Menanggapi  beberapa hal tersebut, para narasumber menyampaikan bahwa pendampingan sangat dibutuhkan agar penyaluran kredit baik KUR maupun UMi tidak disalahgunakan untuk konsumsi, suku bunga Umi diserahkan ke Lembaga Penyalur namun harus tetap dijaga cepat dan murah tidak membebani debitur dengan periode angsuran bulanan. Untuk data SIKP adalah data yang telah diverifikasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah, bank penyalur dan lembaga penjamin dalam adminsitrasi pembayaran subsidi bunga, sedangkan untuk penambahan  user SIKP  di Pemda akan dikonsultasikan ke regulator sistem karena menyangkut keamanan sentralisasi database.       

Dari FGD yang telah berlangsung, tampak antusiasme pemerintah daerah dan koperasi di wilayah Maluku untuk bertekat ikut mensukseskan program pemerintah melalui KUR dan Pembiayaan UMi. Diharapkan kedepannya kerjasama antara Koperasi, Pemerintah Daerah, pihak perbankan dan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) akan lebih erat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Maluku ( DW_AR)

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Bapak Sudarmanto Menyampaikan Materi Kompetensi Manajerial Pada Kegiatan GKM  (09/04 - 10/04)

Pelatihan Kompetensi Manajerial Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Ambon, 11 April 2015. Bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Bapak Sudarmanto memprakarsai pelatihan kompetensi manajerial bagi para pejabat dan pegawai lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Maluku. Acara yang digelar selama dua hari yaitu tanggal 9 dan 10 April 2018 ini diikuti dengan antusiasme yang tinggi dari para peserta.  Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan bagi para pejabat dan pegawai untuk mengikuti proses pengembangan karier. Acara disusun sedemikian rupa sebagai sebuah simulasi saat peserta menghadapi penilaian kompetensi melalui suatu assessment center.

Disebutkan oleh Bapak Sudarmanto bahwa hasil assessment center tersebut digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang antara lain meliputi pengembangan karier; pemetaan pegawai; manajemen talenta; diklat berbasis Kompetensi; dan pengembangan Kompetensi Pegawai. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula pemeringkatan kompetensi yang berlaku di Kementerian Keuangan yaitu Level 1 berarti pegawai mengetahui dan memahami (understanding), Level 2 yang dimaknai pegawai dalam tahap mengembangkan (developing), kemudian Level 3 yang berarti pegawai telah mahir (proficient) dan yang teratas adalah Level 4 atau ahli (expert).

Tidak hanya itu, seluruh peserta pada hari kedua mengikuti simulasi aktifitas pada assessment center yang meliputi kegiatan critical incident, self assessment, management role play, in-basketexercise/in-tray, leaderless group discussion, presentasi hingga wawancara. Setiap tahapan diselenggarakan dengan mengimitasi pelaksanaan assessment center yang sebenarnya. Harapannya setiap peserta akan memiliki gambaran mengenai apa yang akan dihadapi apabila mengikuti pelaksanaan assesment center yang sebenarnya.

Pada hari kedua yang diikuti khusus oleh para pejabat dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta seluruh peserta merasakan manfaat dari aktifitas yang mereka ikuti. Dengan bekal yang terus dipupuk serta kemampuan pribadi yang terus ditingkatkan para peserta yang merupakan pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Maluku berkomitmen untuk selalu mengawal APBN, demi pembangunan negeri Indonesia. Bravo Kanwil DJPb Provinsi Maluku ! (AR-2018)