Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2018 Dipercepat, Sebagian Pemda Belum Siap

Ambon, 13 Februari 2018 – Ketentuan Penyaluran Dana Desa TA 2018 dipercepat dan dapat disalurkan sejak bulan Januari 2018. Pada TA 2018  Dana Desa untuk Provinsi Maluku dialokasikan sebesar Rp. 963,48 Milyar atau naik 1,95% dari TA 2017 yang sebesar Rp. 961,6 Milyar.  Hingga saat ini untuk Dana Desa di 12 Kabupaten/Kota, baru tersalurkan ke 4 RKUD yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan  Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya belum tersalurkan dan diharapkan segera melengkapi persyaratan untuk dapat disalurkan di bulan Februari ini . Untuk kota Ambon telah bertekad untuk berhasil menyalurkan Dana Desa untuk Tahap I dan tahap selanjutnya di TA.2018 setelah kurang optimal dalam penyaluran Dana Desa di TA 2017. Tekad ini agar dapat dikuti juga oleh Pemda lainnya di Provinsi Maluku khususnya bagi pemda  masih kurang optimal pencairan Dana Desa di TA 2017.  Percepatan penyaluran dan pencairan Dana Desa TA 2018 ini diharapkan akan dapat  mempercepat pergerakan perekonomian  serta  pemerataan pembangunan di desa  di Provinsi Maluku, karena berdasarkan kebijakan Presiden bahwa penggunaan Dana Desa TA 2018 dilakukan secara swakelola dengan mengedepankan Cash For Work  agar Dana Desa dapat dinikmati oleh masyarakat desa sendiri dan  beredar di desa setempat . Hal ini disampaikan oleh Sudarmanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018  dalam acara Focus Group Discassion (FGD)  dengan tema “Evaluasi  DAK Fisik dan Dana Desa 2017 dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2018 “,   bertempat di Kanwil DJPb  Provinsi Maluku Jalan Pitu Ina Nomor 7 Karangpanjang Kota Ambon.

Acara FGD ini  dihadiri oleh para undangan antara lain Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP   Maluku, Pejabat Polda Maluku, Para Kepala KPPN yaitu KPPN : Ambon, Masohi, Tual dan Saumlaki, serta para Kepala Dinas/pejabat dari  DPKAD/BPKAD dan BPMD dari seluruh Pemda di Provinsi Maluku .

Dalam pemaparan materi, Sudarmanto menyampaikan  hasil evaluasi  penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2017, serta arah kebijakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA.2018 .  Berdasarkan hasil evaluasi  penyerapan anggaran  DAK Fisik 2017 di 12 Pemda yang ada di Provinsi Maluku  belum optimal karena dari pagu sebesar Rp. 2,03 Trilyun hanya terserap  sebesar Rp.1,85 Trilyun atau 91,05%. Hal ini disebabkan antara lain : tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran sehingga gagal salur, juknis dari K/L yang terlambat diterima, adanya salah informasi tentang pengurangan pagu, kurang baiknya  perencanaan program,keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena penyedia barang dan jasa terbatas serta perubahan kebijakan input data kontrak. Sedangkan hasil evaluasi penyerapan anggaran Dana Desa 2017 cukup optimal namun  masih harus ditingkatkan di tahun berikutnya, yaitu dari pagu sebesar Rp. 961,6 Milyar, terserap sebesar Rp. 946,40 Milyar atau sebesar 98,42%. Kendala dalam penyaluran Dana Desa antara lain : APBDes terlambat ditetapkan, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendamping desa, kurangnya kualitas/kapasitas SDM perangkat desa dan pengelola dana desa dalam memahami peraturan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban Dana Desa .

Pada DAK Fisik TA.2018 untuk Provinsi Maluku dialokasikan sebesar Rp. 1,84 Trilyun naik 8,57% dari TA.2017 yang sebesar Rp. 1,72 Trilyun .  Untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA.2018 khususnya tahap I, Sudarmanto mengharapkan agar semua Pemda di wilayah Maluku dapat merealisasikan dengan cepat diawal tahun 2018 melalui strategi percepatan penyampaian Perda APBD dan upload data ke OMSPAN terkait Perbup/perwali rincian dana,realisasi penyaluran dan capaian output.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP menambahkan bahwa guna memperlancar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, maka perlu adanya pengawalan dari BPMD dan Inspektorat , para pendamping desa harus selalu berada di  desa, peningkatan kualitas SDM Desa,  serta asistensi dari  BPKP terkait aplikasi Siskeudes. Wakil Ketua Kejati menambahkan bahwa kualitas SDM desa harus ditingkatkan agar dapat mengelola Dana Desa sesuai peraturan yang berlaku dan Kejaksaan siap mengawal Dana Desa antara lain melalui konsultasi program Jaksa sahabat masyarakat dan Jaksa menyapa . Dari Pejabat Polda Maluku menyampaikan bahwa Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal telah melakukan MOU untuk mengawal Dana Desa guna melakukan tindak pencegahan penyelewengan Dana Desa melalui peran Bhabinkamtibmas di desa, walaupun masih terkendala jumlah  Bhabinkamtibmas dibanding jumlah desa yang ada .

Pada sesi diskusi/pendapat, disampaikan oleh masih-masing pejabat dari 12 Pemda bahwa secara umum kendala yang dihadapi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sama dengan hasil evaluasi penyaluran Dana Desa yang disampaikan sebelumnya dan berharap adanya upaya peningkatan koordinasi instansi terkait, peningkatan kualitas SDM aparatur Desa melalui peningkatan kapasitas/bimtek tentang pengeloaan dana desa baik dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku, KPPN mitra Kerja dan BPKP Perwakilan Maluku, serta sosialisasi upaya pencegahan/kepastian hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian agar aparat desa merasa aman dan nyaman dalam mengelola Dana Desa sesuai prgram yang telah direncanakan . Harapan para pejabat pemda tersebut disepakati dan akan ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku melalui KPPN Mitra Kerja, Perwakilan BPKP Maluku, Kejati Maluku dan Polda Maluku .

Pada sesi akhir acara FGD, Sudarmanto  mengharapkan agar kendala di TA.2017 yang  menghambat  penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat diatasi sehingga penyaluran di TA 2018 dapat cepat dan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan, agar dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat  tidak sia sia dan dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejateraan rakyat desa di Provinsi Maluku .

Peringati Hari Oeang, Kementerian Keuangan Maluku adakan Seminar

Press Release Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

Ambon, 24 Januari 2018 – Guna memperingati terbitnya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku pada tanggal  24 Januari 2018  menyelenggarakan acara Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, Jalan Pitu Ina Nomor 7 Karangpanjang Kota Ambon.  Acara  Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 mengambil tema “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan” .

Acara ini dibuka oleh Sudarmanto, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, dihadiri oleh para undangan dari beberapa Satker Kementerian/Lembaga  serta seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Dalam sambutannya Sudarmanto menyatakan bahwa  acara ini dimaksudkan sebagai upaya Ditjen Perbendaharaan untuk memantapkan jati diri dan identitas institusi  baik di lingkup internal Kementerian Keuangan maupun di tingkat nasional. Dalam acara ini disampaikan informasi melalui sarana multimedia dan paparan mengenai ulasan sejarah perbendaharaan di Indonesia, profil Ditjen Perbendaharaan, capaian-capaian prestasi yang telah diraih dan inovasi-inovasi yang menunjang kinerja, serta perkembangan perekonomian di wilayah Provinsi Maluku yang menjadi topik hangat dan menjadi bahan diskusi menarik dari para peserta dan undangan.

Disampaikan pula oleh Sudarmanto, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan untuk meraih prestasi yang lebih gemilang khususnya ditahun 2018, antara lain implementasi dari tema kegiatan yaitu tingkatkan literasi Perbendaharaan untuk menggemakan pembangunan, melalui kewajiban para pejabat Eselon III dan IV di Ditjen Perbendaharaan  untuk  menulis ilmiah dan tulisan populer khususnya terkait dengan APBN yang akan dimuat di beberapa media masa, website dan media sosial,  sehingga akan dapat memperkaya informasi tentang pengelolaan APBN bagi masyarakat umum. Selain itu perlu upaya peningkatan profesionalisme dan sinergi dengan seluruh pihak  untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada stakeholders.

Pada sesi pendapat dan sumbang saran,  beberapa Satker Kementerian/Lembaga  (stakeholders) yang hadir  menyampaikan apresiasi  atas capaian prestasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga dapat menjadi contoh untuk di adopsi di Kementerian/Lembaga (stakeholders). Selain itu penyempurnaan sistem informasi pelayanan dirasakan sangat mempermudah satker dalam pencairan anggaran, pertanggungjawaban hingga penyusunan laporan keuangan. Ada harapan dari satker agar pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bisa menjangkau di  daerah  yang sulit transportasi yaitu di Tiakur (Kabupaten Maluku Barat Daya ) dan di Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru) sebagaimana KPPN Filial yang dikelola KPPN Ambon di Kabupaten Buru (Namlea).  Menurut Sudarmanto, hal ini akan menjadi pertimbangan untuk dikaji dan diusulkan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku berharap rangkaian acara Hari Bakti Perbendaharaan di Provinsi Maluku dapat memberikan pemahaman tidak hanya kepada para stakeholder Kementerian Keuangan saja, tetapi juga kepada satker Kementerian/Lembaga serta khalayak umum. Diharapkan semua pihak lebih memahami APBN dengan baik,  sehingga menjadi bekal agar penggunaan anggaran dapat mencapai output  dan tepat sasaran guna  mewujudkan Indonesia dan Maluku yang lebih makmur .

Ditengah kesibukan, Para Pejabat Kanwil DJPb Maluku sempatkan ikut Diklat Writing Skill

Ambon, 17 Oktober 2017

Menjelang penutupan tahun anggaran 2017, Kanwil DJPb Provinsi Maluku bekerja sama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyelenggarakan kursus singkat penulisan akademik dan jurnalistik bagi para pejabat eselon III dan IV yang dikemas dalam acara Diklat Writing Skill. Acara ini direncanakan berlangsung selama 5 hari, mulai Selasa, 17 Oktober 2017 dan bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Jalan Pitu Ina No. 7, Karang Panjang, Ambon.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Sudarmanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya diklat ini sebagai upaya membekali peserta dengan kaidah-kaidah penulisan akademik dan jurnalistik mengingat dinamika organisasi membawa konsekuensi perubahan tugas pokok dan fungsi dari yang semula bersifat clerical menjadi tugas-tugas yang sifatnya analytical. Sebagai informasi, Kanwil DJPb Provinsi Maluku secara periodik menerbitkan publikasi berupa Review Pelaksanaan Anggaran (RPA), Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Financial Statistics (GFS). Selain itu, diklat ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi public relation di tengah keterbukaan arus informasi dan komunikasi saat ini. Di akhir sambutannya, Sudarmanto berpesan kepada peserta agar mengikuti diklat dengan baik dan sedapat mungkin menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber sehingga kualitas laporan KFR, GFS, dan RPA Kanwil DJPb menjadi lebih baik dan peran komunikasi publik berjalan optimal.

Treasury Goes To Campus sebagai ajang edukasi dan penguatan peran Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Maluku

Dalam rangka menyemarakkan hari Bakti Perbendaharaan yang diperingati setiap  tanggal 14 Januari, yang bertepatan dengan lahirnya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku pada tanggal  16 Januari 2018  menyelenggarakan acara talkshow  Treasury Goes To Campus dengan tema “Peran Perbendaharaan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan “, bertempat di Aula Rektorat Universitas Pattimura . Acara ini merupakan salah satu agenda kegiatan  edukasi mengenai peran Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi selain agenda kegiatan lain yang yang akan dilaksanakan berupa penyelenggaraan bedah buku “Kisah Sukses Dana Desa”, lomba cerdas cermat antar SMA di Kota Ambon, santunan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pensiunan, serta kegiatan peduli lingkungan berupa program perbendaharaan go green.

Kegiatan talkshow  Treasury Goes To Campus ini disambut hangat dan antusias oleh Rektor Universitas Pattimura  beserta segenap civitas akademika . Undangan yang ditargetkan sebanyak 100 peserta, ternyata melebihi kapasitas hingga 165 peserta.   

Dalam acara dimaksud yang bertindak sebagai pembawa materi  adalah Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, sedangkan yang bertindak sebagai pembahas adalah Prof. DR. M.J.Saptenno SH, M.Hum, dengan moderator Burhani AS, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Maluku .  

Dalam materinya Sudarmanto memaparkan mengenai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dalam pengelolaan keuangan Negara baik terkait pendapatan pajak,cukai dan PNBP , serta belanja Negara terkait  belanja Pemerintah Pusat, dana transfer, DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Maluku  tahun 2017, serta outlook APBN pada tahun 2018.  Untuk penyerapan belanja pemerintah pusat tahun 2017mencapai 91%. Capaian penyerapan anggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku karena konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 45%, yang berarti penyerapan APBN maupun APBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku. Untuk tahun 2018, alokasi anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah, dan Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 6,21% yang mencapai Rp.20,2 Trilyun .

Dalam sesi pembahasan, Rektor Unpatti  Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH, M.Hum memberikan tanggapan bahwa kebijakan pembangunan dalam bidang keuangan negara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian, karena berbagai kendala yang  ditemui, misalnya sumberdaya manusia  yang kurang trampil, selain itu, pengelolaan keuangan negara perlu memperhatikan prinsip pemberdayaan sebagai bagian dari dinamika pengelolaan keuangan yang dapat mendorong  peningkatan  proses pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat .

Pada sesi tanya jawab, antara lain ditanyakan oleh peserta mengenai mengapa angka kemiskinan di Maluku tinggi,  bagaimana upaya peningkatan infrastruktur di Maluku, mekanisme pemberian bea siswa bidik misi, bagaimana kiat-kiat daya serap APBN yang tinggi, serta  bagaimana pola rekrutment PNS Kemenkeu.

Dalam menanggapi hal tersebut, Sudarmanto menyatakan bahwa angka kemiskinan yang di rilis pada tahun 2017 sebenarnya kurang mencerminkan kondisi di Maluku, karena indikator perhitungannya antara lain tingkat masyarakat  dalam mengkonsumsi beras serta daging, sedangkan masyarakat Maluku sudah biasa makan selain beras yaitu sagu dan umbi, serta ikan. Untuk infrastruktur di Maluku masih harus terus ditingkatkan, dan alokasinya  bukan hanya infrastruktur di darat , namun juga berupa sarana konektivitas antar pulau berupa kapal, pelabuhan serta Bandara. Mekanisme pemberian bea siswa bidik misi harus memperhatikan prinsip keadilan dan tepat sasaran, terutama untuk siswa/mahasiwa miskin namun berprestasi. Untuk daya serap anggaran APBN bukan hanya didasarkan pada realisasi anggaran namun harus didasarkan pada capaian Output secara efektif dan efisien. Pola rekrutmen PNS di Kemenkeu merupakan yang terbaik dan hanya melalui dua jalur yaitu penerimaan D1/D3 STAN dan sarjana umum .             

Pada akhir sesi acara, Rektor Universitas Pattimura mengharapkan kegiatan edukasi mengenai APBN ini dapat berlanjut di waktu-waktu mendatang.

Kanwil DJPb Provinsi Maluku : Melalui Capacity Building Tingkatkan Sinergi Ciptakan Kinerja Hebat

Pemerintah Pusat Mengalokasikan Rp20,20 Triliun di Tahun 2018 untuk Provinsi Maluku

Pada hari Senin, 18 Desember 2017 bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Maluku telah diselenggarakan kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Provinsi Maluku. Dihadapan ketua DPRD Provinsi Maluku, anggota Forkompinda Provinsi Maluku, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku serta para undangan lainnya, Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Dr. Zeth Sahuburua menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada sepuluh KPA yang mewakili lima bidang pembangunan nasional dan memperoleh alokasi anggaran yang signifikan, yaitu Pengadilan Tinggi Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku, Universitas Pattimura, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku, Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Dalam kesempatan ini pula diserahkan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku.

Pada tahun anggaran 2018, nilai pagu anggaran belanja negara di Provinsi Maluku mencapai Rp20,20 triliun, terdiri atas alokasi belanja satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp7,69 triliun yang terbagi dalam 438 DIPA yang nantinya akan disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, yaitu KPPN Ambon, KPPN Masohi, KPPN Tual dan KPPN Saumlaki dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp12,51 triliun. Total pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2018 naik sebesar Rp0,92 triliun dibandingkan tahun 2017 yang nilainya mencapai Rp19,28 triliun.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto, mengungkapkan beberapa tantangan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas belanja pemerintah, antara lain: (1) perbaikan efektifitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan; (2) perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif oleh Kementerian/lembaga yang berupa belanja modal pusat dan pemerintah daerah melalui DAK Fisik; (3) perbaikan tata kelola keuangan, khususnya untuk dana desa; serta (4) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran K/L dan dana desa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam arahannya berpesan kepada para Bupati, Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran agar (1) berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2018 segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih; (2) meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah; (3) mengeliminasi kendala administratif, prosedural, dan birokrasi sehingga program-program Pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program-program tersebut tanpa menunggu lebih lama; (4) menghindari pola lama penyerapan anggaran yang menumpuk menjelang tahun anggaran berakhir karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan; (5) membenahi sistem dan tata kelola APBD dengan semangat  simplifikasi tanpa menghilangkan akuntabilitas dengan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Anggaran Kementerian/Lembaga diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan dan melaksanakan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastuktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan – keamanan dan penyelenggaraan demokrasi sementara anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

APBN tahun 2017 Wilayah Provinsi Maluku

Ambon, 13 Desember 2016

Penyerahan DIPA tahun 2017 di Provinsi Maluku oleh Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff pada tanggal 13 Desember 2016 merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN tahun 2017. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buru atas prestasinya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015 dengan predikat tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Usdek Rahyono.