Ambon, 25 Januari 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi Desember 2024 pada Kamis (16/01). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Di tengah melambatnya perekonomian nasional selama periode Triwulan II hingga Triwulan IV Tahun 2024 serta kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, Provinsi Maluku sempat mengalami perlambatan namun kini mulai menunjukkan perbaikan kondisi perekonomian regional.
Pada triwulan III 2024, perekonomian global menghadapi dinamika yang beragam. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai sekitar 3,2% pada 2024. Tren penurunan inflasi terjadi di banyak negara, didorong oleh penurunan harga komoditas energi dan kebijakan moneter yang melonggar, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat yang merencanakan pemangkasan suku bunga ke depannya dan diperkirakan terjadi di Bulan Desember 2024. Suku bunga yang lebih rendah ini diprediksi dapat membantu pertumbuhan ekonomi meskipun masih ada kekhawatiran terkait ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Namun, ketegangan geopolitik, seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, Laut Cina Selatan dapat meningkatkan risiko fluktuasi harga komoditas, khususnya energi, yang dapat menekan stabilitas ekonomi global. Harga pangan juga menjadi perhatian, terutama karena fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pasokan. Saat ini pertanian dan pangan tetap menjadi isu dunia dan menjadi fokus utama pemerintahan Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Secara lebih spesifik Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengungkapkan kondisi dan isu terkini yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian, mulai dari realisasi APBN hingga kondisi regional Provinsi Maluku. Harga komoditas cenderung mengalami penurunan sejak periode Triwulan III Tahun 2024 yang bertahan hingga Triwulan IV Tahun 2024. Perkembangan harga di Provinsi Maluku secara bulanan cenderung mengalami deflasi sampai bulan September dan sedikit mengalami inflasi pada bulan Oktober pada tingkat 0,65% m-to-m dan bulan Desember pada tingkat 0,41% m-to-m, meskipun secara tahunan tetap terdapat kenaikan harga yang mana pada bulan Desember ini secara y-on-y telah berada dibawah target BI di angka 2,5% plus minus 1%, sehingga perlu mendapat perhatian bersama karena penurunan yang cukup konstan menjadi indikator turunnya daya beli masyarakat. Pada Bulan Desember 2024 ini, tingkat inflasi gabungan 2 kota dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku berada pada angka 1,28% y-on-y. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 1,92% y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,16% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 0,45% y-on-y. Inflasi y-on-y Provinsi Maluku terjadi karena adanya kenaikan harga tertinggi pada kelompok pengeluaran yaitu penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Perekonomian Maluku berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku Triwulan III 2024 mencapai Rp15,96 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,45 Triliun. Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan III 2024 sebesar 6,23% y-on-y. Struktur Perekonomian Provinsi Maluku masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta terbesar ketiga adalah dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Realisasi APBN dan APBD sebagai diharapkan dapat menjadi bantalan bagi pertumbuhan perekonomian regional sebagai sektor kedua terbesar di Maluku.
Sampai dengan 31 Desember 2024, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp21.741,79 Miliar atau 95,01% yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp9.671,67 Miliar yang meningkat sebesar 10,13% y-on-y. Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp3.484,46 Miliar dan belanja barang yang terealisasi sebesar Rp3.851,37 Miliar. Dari sisi Transfer ke Daerah, telah tersalur sebesar Rp12.070,11 Miliar atau 97,56% dari alokasi dan mengalami peningkatan sebesar 0,44% y-on-y yang disebabkan karena peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum yang relatif besar dibanding tahun sebelumnya mencapai 4,04%. Rendahnya penyaluran transfer pada bulan Desember 2024 perlu menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah daerah yang mana harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana dan memperhatikan pertanggungjawaban belanja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 beberapa pemda mengalami gagal salur untuk DAK Fisik bidang tertentu pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepualan Aru.
Dari sisi Penerimaan APBN, realisasi hingga Bulan Desember 2024 telah mencapai Rp2.576,00 Miliar atau naik sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.941,75 Miliar atau tumbuh 7,28% y-on-y. Penerimaan pajak berkontribusi secara dominan terhadap total pendapatan di Provinsi Maluku. Akan tetapi perlu menjadi perhatian bahwa sebagian besar penerimaan pajak banyak didukung dari sektor administrasi pemerintahan yang disumbang oleh penerimaan pajak dari proyek-proyek fisik pemerintah. Dengan demikian perlu extra efford lebih untuk penggalian potensi dari sektor lainnya. Hal tersebut akan menjadi tantangan penerimaan perpajakan di masa mendatang mengingat program-program pemerintah terutama proyek fisik akan berkurang dan lebih dialihkan kepada penguatan sektor energi dan pangan sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KPPN Masohi, Bapak I Gede Suanarya. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp14,82 Miliar yang diperoleh dari kegiatan Ekspor dan Impor wilayah Maluku. Realisasi Impor s.d. Desember 2024 sebesar USD491.093.254 yang didominasi importasi migas dan serealia, sedangkan realisasi ekspor sebesar USD100.994.791 didominasi ekspor non migas berupa hasil laut dan rempah-rempah dari Pulau Banda serta minyak mentah. Penerimaan PNBP hingga akhir Desember 2024 mengalami pertumbuhan yang pesat terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, mencapai Rp634,25 Miliar atau tumbuh 8,90% y-on-y. Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp349,01 Miliar atau 120,40% dari target dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp285,23 Miliar atau 178,00% dari target. Peningkatan kinerja APBN s.d. Desember 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan Kepala kanwil DJBC Provinsi Maluku mengutarakan pentingnya direct export dari Provinsi Maluku sehingga dapat meningkatkan penerimaan regional selain itu juga menumbuhkan potensi pendapatan daerah. Diharapkan pada tahun depan telah terjadi ekspor langsung dari wilayah Tual sebagaimana diungkapkan Kepala KPPBC TMP C Tual, Bapak Trimulyo Cahyono. Selain itu kebijakan ekspor harus diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang mana menjadi penyokong perekonomian rakyat. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Peningkatan ekspor langsung dari Maluku memiliki dampak pada peningkatan pendapatan daerah yang mana akan menjadi dasar penghitungan bagi Dana Bagi Hasil bagi pemerintah daerah sehingga selain berdampak pada ekonomi masyarakat juga memperkuat pendapatan daerah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku.
Perekonomian Provinsi Maluku sangat didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebagai sektor kedua terbesar diharapkan dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dapat menjadi katalis bagai perekonomian daerah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai.
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku 0813-8022-8410
Kementerian Keuangan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
