Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Sudarmanto Membuka Acara Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi KUR dan UMi di Aula Kanwil LT. III (15/05)
KUR dan Pembiayaan UMi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Maluku
Ambon, 15 Mei 2018. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di Maluku. Demikian petikan pengantar yang disampaikan Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, mengawali pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi Penyelenggaraan Kredit Program (KUR dan Umi) di Provinsi Maluku, hari Selasa 15 Mei 2018 bertempat di Kanwil DJPb Provinsi Maluku Jalan Pitu Ina Nomor 7 Karangpanjang Kota Ambon. Selanjutnya diharapkan juga keberadaan KUR dan Umi dapat menjangkau daerah yang masuk kriteria 3 T yaitu : terpencil, terluar dan tertinggal, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di Provinsi Maluku .
FGD ini menghadirkan dua narasumber yaitu dari Dwi Apriany Kasubdit Kredit Program dan Investasi lainya Ditjen Perbendaharaan yang menyampaikan materi mengenai perkembangan kebijakan KUR serta Program Sistem Infiormasi Kredit Program (SIKP) dan Toni Andrianto Direktur Hukum dan Manajemen Risiko Pusat Investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan yang menyampaikan materi pembiayaan Ultra Mikro (Umi) bagi keluarga pra sejahtera yang tidak terjangkau KUR . Hadir juga Adijanto sebagai Senior Advisor Hubungan Kerjasama Kelembagaan PIP .
Para undangan yang hadir antara lain Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Perwakilan OJK, perwakilan BI, perwakilan perbankan penyalur KUR, perwakilan PT.Pegadaian, perwakilan PT PNM, Biro Ekonomi dan Investasi Provinsi Maluku, Para Kepala Dinas/pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku dan beberapa perwakilan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Ambon .
Menurut Dwi Apriany , target KUR di tahun 2018 adalah individu dan kelompok dengan prioritas sektor produksi ,perburuhan, kehutanan, pertanian dan jasa produksi , karena selama ini hampir 90% KUR terdistribusi ke sektor perdagangan . Bank penyalur dapat menfaatkan data SIKP yang diupload oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, guna memudahkan mencari calon debitur potensial KUR . Sesuai data dari Sistem Informasi Kredit Program, total penyaluran KUR di Provinsi Maluku selama Tahun 2018 telah mencapai Rp139,31 miliar dengan total debitur sejumlah 6,213 orang sedangkan Pembiayaan UMi mencapai Rp1,14 miliar dengan nasabah sejumlah 354 debitur. Menurut Toni Andrianto, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dikhususkan untuk masyarakat miskin (pra sejahtera) yang tidak punya jaminan untuk pinjam ke bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) penyalur PT Pegadaian dan PT PNM . Sedangkan menurut Adijanto, untuk mendukung kesuksesan program Umi, maka diperlukan peran aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota sebagai pembina UMKM di wilayahnya . Hal senada disampaikan oleh Yono Andi Atmoko, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, bahwa selaian peran pemda maka hal yang penting adalah ketepatan sasaran KUR dan Umi .
Dalam sesi diskusi disampaikan oleh beberapa peserta antara lain telah dilaksanakan pendampingan bagi UMKM mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan usaha hingga pemasaran barang/jasa, serta harus jeli mengenai karakter nasabah guna menghindari kredit macet . Selain itu ditanyakan tentang suku bunga kredit Umi, periode angsuran . Dari pihak Pemda dan koperasi meminta penambahan ases ke aplikasi SIKP sehingga bisa lebih banyak debitur potensial yang bisa di evaluasi untuk memperoleh pembiayaan KUR maupun UMi. Menanggapi beberapa hal tersebut, para narasumber menyampaikan bahwa pendampingan sangat dibutuhkan agar penyaluran kredit baik KUR maupun UMi tidak disalahgunakan untuk konsumsi, suku bunga Umi diserahkan ke Lembaga Penyalur namun harus tetap dijaga cepat dan murah tidak membebani debitur dengan periode angsuran bulanan. Untuk data SIKP adalah data yang telah diverifikasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah, bank penyalur dan lembaga penjamin dalam adminsitrasi pembayaran subsidi bunga, sedangkan untuk penambahan user SIKP di Pemda akan dikonsultasikan ke regulator sistem karena menyangkut keamanan sentralisasi database.
Dari FGD yang telah berlangsung, tampak antusiasme pemerintah daerah dan koperasi di wilayah Maluku untuk bertekat ikut mensukseskan program pemerintah melalui KUR dan Pembiayaan UMi. Diharapkan kedepannya kerjasama antara Koperasi, Pemerintah Daerah, pihak perbankan dan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) akan lebih erat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Maluku ( DW_AR)
