PRESS RELEASE APBN KiTa PROVINSI MALUKU JUNI 2023 DIKEMAS DALAM KULIAH PRAKTIKUM
“LITERASI KEUANGAN DAN EKONOMI REGIONAL”
Kamis, 27 Juli 2023, Kanwil DJPb Provinsi Maluku menyelenggarakan Press Release APBN KiTa Provinsi Maluku Juni 2023 sekaligus Kuliah Praktikum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pattimura dengan tema “Literasi Keuangan dan Ekonomi Regional”. Bertempat di Aula Lantai 5, Gedung Keuangan Negara Ambon, kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku sebagai narasumber. Topik yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah kinerja APBN di Provinsi Maluku sampai dengan 30 Juni 2023 serta peran masing-masing perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku dalam keuangan dan ekonomi regional.
Press Release APBN KiTa Provinsi Maluku disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Bapak Teddy Suhartadi Permadi dengan catatan realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp934,79 Miliar atau menurun 2,38% apabila dibandingkan Juni 2022. Pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp683,47 Miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp251,32 Miliar. Penerimaan Perpajakan sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp397,23 Miliar dan Penerimaan PNBO sebagian besar berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp158,29 Miliar dimana realisasi tersebut ditopang oleh pendapatan layanan fasilitas kesehatan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.
Selanjutnya, realisasi belanja di Provinsi Maluku adalah sebesar Rp8.594,01 Miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp3.728,91 Miliar yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang, serta belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.865,10 Miliar dengan komposisi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 8,47% secara year on year karena adanya peningkatan realisasi belanja barang sebesar 17,07% yang berasal dari peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Namun, Belanja TKDD mengalami penurunan sekitar 11,04% sebagai akibat dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurun 16,7% dan DAK Fisik yang menurun 4,54%. Sebagian dana TKD tersebut belum dilakukan penyaluran karena masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah sehingga belum masuk dalam rekomendasi penyaluran, utamanya adalah penyaluran DAU. Keterlambatan penyaluran DAU dikarenakan adanya pemotongan DAU pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya serta adanya penundaan penyaluran pada 6 pemda lainnya.
Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi penerimaan ekspor Maluku mencapai USD 40 Juta atau sebesar 36.000 Ton. Komoditas utama ekspor tersebut berupa ikan, krustasea, moluska, dan invertebrata air dengan berat bersih ekspor sekitar 5.000 Ton atau senilai USD 24,8 Juta. Dari sisi penerimaan kekayaan negara dan lelang, pencapaian realisasi penerimaannya adalah sebesar Rp5,11 Miliar. Kanwil DJPb Provinsi Maluku juga memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan Juni 2023, penyaluran KUR di wilayah Maluku mengalami peningkatan dengan jumlah Rp390 Miliar yang tersalur kepada 9.405 debitur dan total penyaluran UMi sebesar Rp2,10 Miliar yang tersalur kepada 462 debitur.
Dari sisi makro ekonomi, inflasi gabungan 2 (dua) kota IHK di Provinsi Maluku sampai Juni 2023 berada pada angka 6,07% (yoy) dengan IHK sebesar 118,71 dan 1,07% (mtm). Kota Ambon mengalami inflasi (yoy) tertinggi se-Indonesia dengan nilai inflasi sebesar 6,10% yang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu tertinggi pada kelompok transportasi. Adapun Kota Tual mengalami inflasi yoy sebesar 5,57% yang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 9 kelompok pengeluaran, yakni tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Setelah press release dan pemaparan materi dari Kanwil DJPb Maluku, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari KPP Pratama Ambon yang disampaikan oleh Account Representative KPP Pratama Ambon, Bapak Akhmad Hamam. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Akhmad membawakan materi tentang “NIK Menjadi NPWP”. Manfaat integrasi NIK-NPWP ini adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalan administrasi perpajakan dengan memudahkan identitas tunggal. Pemaparan materi dilanjutkan oleh Kepala KPPBC TMP C Ambon, Bapak R. Teddy Laksmana yang menyampaikan tentang Peran Bea Cukai dalam Penerimaan Negara. Bea Cukai Ambon telah mendukung ekspor di wilayah Maluku melalui bantuan kontainer, ekspor melalui kantor pos, dan lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi atas perlindungan Cross Border E-Commerce adalah barang berwujud maupun barang digital yang perdagangannya dilakukan secara online. Tantangannya adalah mendeteksi barang dari lintas negara yang masuk melalui elektronik.
Masing-masing perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku memiliki tugas dan fungsi nyata untuk mendukung terwujudnya pengelolaan APBN dan perkembangan perekonomian yang baik. Dengan sinergi Kemenkeu Satu, maka bukan suatu hal yang sulit untuk mencapai target-target pengelolaan APBN yang telah ditetapkan.
