Tobelo - Tuntutan publik akan layanan yang berkualitas serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mendorong unit layanan berlomba meningkatkan kualitas layanannya. Berangkat dari hal tersebut, KPPN di wilayah Maluku Utara juga dituntut untuk selalu menghadirkan layanan terbaik kepada stakeholder serta menerapkan model pencegahan korupsi yang efektif dan terpadu melalui pembangunan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Ternate, Bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Malut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengadakan sosialisasi penyusunan kebijakan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada Rabu (25/07).

Mengawali rangkaian kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2018 di  lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan Kegiatan EPA di lingkup KPPN Ternate Triwulan II Tahun 2018 pada hari Kamis (19/7).

Ternate-Dalam rangka mengawal APBN dan mempercepat pembangunan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Semester I Tahun Anggaran 2018 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.

Mengantisipasi deadline batas waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2018, KPPN Tobelo menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama tiga pemda dalam wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam mendukung upaya optimalisasi penyaluran Dana Desa dan penyaluran KUR di Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melakukan langkah sinergi dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah di lingkup wilayah Maluku Utara.