Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 pukul 14.00 sd 15.30 Wita, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dilaksanakan Rapat Komite ALCo Regional secara daring dengan narasumber :
- Maryono - Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB,
- Heru Budhi Kusumo Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mewakili Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
- Agustyan Umardani - Kepala KPPBC Sumbawa mewakili Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT,
- Dwi Wahyudi - Kepala Bidang Lelang mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara.
Pada kesempatan pertama, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB, Maryono, menyampaikan perkembangan kinerja APBN sebagai berikut :
Realisasi APBN lingkup NTB
Pada Rapat Komite ALCo Regional tersebut disampaikan perkembangan kinerja Belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2023.
Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp16.305,71 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5.627,65 miliar (57,71%) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp10.678,05 miliar (65,68%).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) s.d bulan Agustus tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp482,89 miliar (9,39%) dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y), Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp6.383,6 miliar) dan wilayah NTT (Rp6.472,89miliar).
Realisasi belanja Pegawai s.d bulan Agustus 2023 sebesar Rp2.038,75 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22,72 miliar (1,13%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 67,03% dari pagu belanja sebesar Rp3.041,46 miliar. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali (Rp2.810,40 miliar) dan NTT (Rp2.224,95 miliar).
Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai s.d. bulan Agustus 2023 disumbangkan Belanja Gaji/Tunj TNI/POLRI, Belanja Gaji/Tunj Pejabat Negara, Belanja Gaji P3K dan Belanja Tunjangan Kinerja. Kenaikan belanja pegawai disumbangkan dengan adanya mutasi pegawai, KGB, dan kenaikan pangkat.
Realisasi belanja barang s.d bulan Agustus 2023 sebesar Rp1.930,60 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp340,10 miliar (21,38%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 54,32% dari pagu belanja sebesar Rp3.554,22 miliar. Realisasi belanja barang di wilayah NTB masih rendah dibandingkan daerah Bali (Rp2.573,89 miliar) dan NTT (Rp2.676,37 miliar).
Peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belaja barang. Hal ini disebabkan antara lain pembayaran honor untuk pelaksanaan persiapan pemilu pada satker KPU dan Bawaslu, subsidi angkutan kapal, perintis pada KSOP Bima, kegiatan penanggulangan penyakit hewan pada Disnakesswan NTB, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan pada satker BPS, BPKP, BPK, Bawaslu, Balmon serta Belanja barang pada satker BLU (UIN, Unram, Rumkit Bhayangkara).
Realisasi Belanja Modal pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp1.647,00 miliar atau sebesar 52,52% dari pagu sebesar Rp3.136,09 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp122,34 miliar atau 8,02% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja modal di wilayah NTB lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (Rp974,77 miliar) dan wilayah NTT (Rp1.552,07 miliar).
Kontribusi terhadap peningkatan belanja modal s.d. bulan Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dipengaruhi oleh pembayaran termin atas kemajuan pekerjaan fisik konstruksi yang telah mulai dilakukan oleh satker. Penurunan penyerapan terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Hal ini disebabkan adanya blokir pagu pada akun belanja modal Gedung dan bangunan pada satker LP Kelas IIA Lombok Barat, dan Politeknik Pariwisata Lombok
Realisasi Belanja Sosial pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp.11,31 miliar atau sebesar 54,92% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini menurun sebesar Rp-2,26 miliar atau -16,67% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Belanja Bansos wilayah NTB lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp24,54 miliar) dan wilayah NTT (Rp19,50 miliar).
Penurunan Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Agustus 2023 yang signifikan berasal dari Belanja bansos dalam bentuk bea siswa kepada mahasiswa pada satker UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja.
Penyaluran TKD tahun 2023
Sampai dengan 31 Agustus 2023 realisasi TKD sebesar Rp10.589,06 miliar (65,13% dari pagu TKD). Kinerja penyaluran TKD NTB sebesar 65,13% tersebut lebih tinggi dari realisasi TKD Provinsi NTB pada periode yang sama tahun lalu sebesar 59,15%, juga lebih tinggi dari kinerja penyaluran TKD Provinsi Bali (62,66%), Provinsi NTT (60,67%) dan rata-rata nasional (59,5%). Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi TKD mengalami kenaikan sebesar 5,98% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan kenaikan realisasi DBH, Insentif Fiskal dan DAK Nonfisik.
Sampai dengan 31 Agustus 2023 penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp950,60 miliar atau 52,10% dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 52,10% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (16,78%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali (33,85%), Provinsi NTT (37,65%) dan dari kinerja rata-rata Nasional (49,92%). Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 139,98% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Kab. Sumbawa Barat (372,78%) dan Kab. Sumbawa (359,53%).
Penyaluran DAU terealisasi sebesar Rp6.117,99 miliar atau 69,73% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 69,73% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (75%) namun lebih tinggi dari kinerja penyaluran Provinsi Bali (68,37%), Provinsi NTT (68,10%) dan kinerja rata–rata nasional (67,82%). Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi DAU mengalami kenaikan sebesar 0,62% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kenaikan pagu sebesar 8,23%.
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp601,09 miliar atau 37,85% dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 37,85% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (40,01%) namun lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata Nasional (32,29%), Provinsi NTT (32,19%) dan Provinsi Bali (35,91%). Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 34% dari periode yang sama di tahun yang lalu seiring dengan berkurangnya pagu dari tahun lalu sebesar 30,06%.
Pada tahun 2023 hanya 3 pemda yang mendapat alokasi insentif fiskal yaitu Kota Mataram Rp44,18 miliar, Kab. Lombok Utara Rp22,13 miliar dan Kota Bima Rp21,17 miliar. Sampai dengan 31 Agustus 2023 realisasi Insentif Fiskal sebesar 65,83 miliar atau 75,25%. Kinerja penyaluran Insentif Fiskal sebesar 75,25% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (40,76%), kinerja rata-rata Nasional (50,92%), Provinsi Bali (53,99%) dan Provinsi NTT (62,04%).
Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp2.048,31 miliar atau 72,91% dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 72,91% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (57,74%), lebih tinggi dari Provinsi Bali (50,20%), Provinsi NTT (50,97%) dan rata–rata nasional (51,61%). Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi DAK Nonfisik naik sebesar 32,69% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp802,13 miliar atau 73,37% dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 73,37 % tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (78%) dan kinerja Prov. Bali (88,73%) dan Provinsi NTT (75,83%), namun lebih tinggi dari rata–rata nasional (70,22%).
Pagu Hibah Ke Daerah di Provinsi NTB tahun 2023 sebesar Rp80,91 miliar sedang pada tahun 2022 tidak terdapat Hibah ke Daerah. Sampai dengan 31 Agustus 2023 realisasi Hibah ke Daerah sebesar Rp 3,12 miliar atau 3,85%. Kinerja penyaluran Hibah ke Daerah sebesar 3,85% lebih lebih rendah dari Prov NTT (34,01%) dan rata- rata Nasional (5,46%), sedangkan di Provinsi Bali belum ada realisasi penyaluran Hibah ke Daerah.
Penyaluran Kredit Program
Sampai dengan Agustus 2023, nasabah yang tersebar pada 12 sektor sudah menerima penyaluran kredit program yang didominasi oleh Perdagangan dan Pertanian masing-masing 53% dan 31% sementara terkecil diterima UMKM yang bergerak pada sektor Pertambangan dan Penggalian 0,03%. Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, baru menerima penyaluran Rp130,40 miliar untuk 2.220 nasabah.
UMKM Skema Kecil (plafon Rp100 juta s.d Rp500 juta) menerima kredit/pembiayaan terbesar yaitu Rp1.179 miliar dengan jumlah nasabah mencapai 5.273
Sementara itu, skema Ultra Mikro (UMi) atau nasabah yang belum terlayani perbankan, menerima penyaluran pembiayaan sebesar Rp146 miliar tetapi dengan nasabah yang jauh lebih banyak yaitu 36.077 nasabah atau 40% dari total nasabah kredit program.
Selanjutnya terkait kinerja penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Heru Budhi Kusumo menyampaikan :
Kinerja penerimaan pajak sampai akhir Agustus 2023 di Provinsi NTB terealisasi sebesar Rp2.064,80 miliar atau 57,95% target Rp3.563,27 miliar. Penerimaan pajak di Provinsi NTB tumbuh positif sebesar 3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi capaian dan pertumbuhan, provinsi NTB lebih rendah dari Provinsi Bali (capaian 82,64%, pertumbuhan 29,77%), namun lebih tinggi jika dibandingkan dari Provinsi NTT (capaian 56,10%, pertumbuhan 3,04%). Untuk kinerja per bulan, Kinerja Bulan Agustus menurun dibanding tahun lalu disebabkan oleh pembayaran PBB Sumbawa Barat yang belum terealisasi di tahun 2023.
Dari sisi jenis pajak, Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak tumbuh positif meskipun tidak sekuat tahun 2022 dengan realisasi sejumlah jenis pajak dominan menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN Dalam Negeri (+20,65% yoy), PPh Pasal 21 (+14,91% yoy), PPh Badan (+28,81% yoy), PPh Pasal 23 (+16,42%), PPh Pasal 22 (+8,31%), dan PPh OP (+6,64%).
- PPN DN meningkat sejalan dengan implementasi UU HPP yaitu penyesuaian tarif PPN menjadi 11%.
- PPh 21 meningkat karena peningkatan setoran atas THR dan sertifikasi.
- PPh Badan tumbuh karena peningkatan pembayaran PPh Tahunan Badan terutama dari sektor perdagangan.
- PPh 23 tumbuh didorong oleh pembayaran pajak atas jasa yang meningkat.
- PPh 22 tumbuh seiring dengan peningkatan pemungutan dari sektor Administrasi Pemerintahan.
- PPh OP tumbuh karena ada pembayaran Ketetapan Pajak.
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya: Administrasi Pemerintahan (+22,87% yoy), Jasa Keuangan & Asuransi (+14,51% yoy), dan persewaan ketenagakerjaan (+37,26% yoy), yang didorong antara lain dari:
- Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari Belanja APBN/APBD T.A. 2022 yang di setor pada bulan Januari 2023 dan pergeseran setoran PPN dari sektor Konstruksi dampak PMK-59;
- Sektor Keuangan dan Asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor Bank Pemerintah, Koperasi, dan jasa keuangan lainnya;
- Sektor Persewaan dan Ketenagakerjaan tumbuh karena peningkatan pada subsektor jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu.
Terkait penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, Kepala KPPBC Sumbawa Agustyan Umardani menyampaikan :
Realisasi penerimaan s.d. 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.037,51 miliar, terkontraksi Rp5,52 miliar y-o-y dikarenakan menurunnya kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sejak April 2023. Namun mulai periode Juli 2023 kegiatan ekspor konsentrat tembaga mulai berjalan kembali dengan tarif BK sebesar 10%. Realisasi penerimaan bea cukai wilayah NTB lebih rendah dibanding wilayah Bali (Rp1,17 triliun) namun lebih tinggi dari wilayah NTT (Rp16,71 miliar).
Bea Masuk
Realisasi BM s.d. Agustus 2023 tumbuh Rp2,25 M (↑3,26%) YoY, didorong meningkatnya volume importasi dilihat dari jumlah dokumen PIB yang tumbuh ↑24 dok. (YoY) di wilayah kerja KPPBC Sumbawa.
Bea Keluar
Realisasi BK s.d. Agustus 2023 terkontraksi Rp5,52 M (↓0,58%) YoY, dikarenakan menurunnya kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sejak April 2023. Namun mulai periode Juli 2023 kegiatan ekspor konsentrat tembaga mulai berjalan kembali dengan tarif BK sebesar 10%.
Devisa ekspor bulan Agustus-23 tercatat USD397.84 Juta, tumbuh 86,97% (USD185.06 Juta) YoY. Didorong tumbuhnya ekspor atas produk konsentrat tembaga sebesar USD185.05 Juta (↑86,97%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara akumulatif, devisa ekspor s.d. Agustus-23 tercatat USD1.05 Miliar.
Devisa impor bulan Agustus-23 tercatat USD56.38 Juta, tumbuh 214,07% (USD38.43 Juta) YoY. Didorong naiknya importasi Ban (↑USD7.74 Juta), Mesin (↑USD22.18 Juta), dan Alat Berat (↑USD2.46 Juta) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara akumulatif, devisa impor s.d. Agustus-23 tercatat USD285.91 Juta.
Neraca perdaganan bulan Agustus-23 tercatat surplus USD341.46 Juta, didorong kinerja ekspor yang meningkat mulai periode Juli s.d. Agustus-23. Secara akumulatif neraca perdagangan tercatat surplus USD765.56 Juta.
Cukai
Realisasi Cukai s.d. Agustus 2023 tumbuh Rp2,92 M (↑24,15%) YoY, didorong peningkatan pembayaran Cukai Hasil Tembakau seiring tumbuhnya produksi BKC berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Industrial Assistance dan Trade Facilitator
Bea Cukai Mataram lakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang logistik untuk event Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 yang digelar di sirkuit Mandalika pada 13 Agustus 2023.
Bea Cukai Mataram dan Sumbawa sosialisasikan UMKM Week yang merupakan kegiatan yang diadakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum terkait UMKM dan memberikan dukungan kepada UMKM agar bisa mengekspor produknya. 2023.
Higlight Penindakan Agustus 2023
2 Penindakan Kepabeanan, meliputi pelanggaran barang bawaan penumpang berupa pembawaan Handphone yang melebihi batas dengan Barang Hasil Penindakan sebanyak 6 Unit. 50 Penindakan Cukai, meliputi pelanggaran BKC yang tidak dilekati pita cukai, ataupun dilekati pita cukai. 1 Penindakan NPP, meliputi penindakan di kantor pos Mataram dengan barang hasil penindakan berupa 1,89 gram Cocaine.
Selanjutnya Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara - Dwi Wahyudi menyampaikan :
Kinerja Penerimaan PNBP dari sisi PNBP Aset, Piutang dan Lelang s.d. Bulan Agustus 2023 mencapai 75% dari target.
Realisasi PNBP per 31 Agustus 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,72% (yoy). KenaikanPNBP tersebut didominasi oleh naiknya Penerimaan PNBP dari sisi lelang secara signifikan.
Realisasi PNBP Aset mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,15% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah aset yang telah dilakukan pemanfaatan.
Realisasi PNBP yang berasal dari Penyelesaian Piutang Negara per 31 Agustus 2023 mengalamipertumbuhan positif sebesar 69,30% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyelesaian/pelunasanBKPN aktif & akibat adanya Crash Program Penyelesaian Piutang Negara.
Realisasi PNBP yang berasal dari Bea Lelang per 31 Agustus 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 56,50% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh naiknya realisasi PNBP yang berasal dari Lelang Pejabat Lelang Kelas I.
Pengadilan Agama Mataram memberikan Hibah BMN kepada Pemerintah Provinsi NTB berupa Bangunan senilai Rp1,58 M.
Bulan Agustus 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan Pokok Lelang Rp 15,63 M dan PNBP Bea Lelang untuk negara sebesar Rp360,9 Juta;
Capaian Pokok Lelang tersebut sebagian besar berasal dari kredit macet perbankan, yang menunjukkan kontribusi industri lelang terhadap perekonomian NTB;
Dengan lakunya Lelang kredit macet perbankan, maka kredit macet perbankan akan menjadi lebih lancar dan pihak perbankan dapat menyalurkan kreditnya Kembali sehingga perputaran ekonomi semakin lancar;
Barang jaminan utang yang dilelang pun berpindah tangan kepada investor yang lebih produktif dan potensial dalam perputaran ekonomi.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 10, Mataram