Sobat InTress, menyoroti dinamika perekonomian Provinsi NTB, khususnya berkaitan dengan terjadinya deflasi 0,55% (mtm) pada bulan Januari 2025 serta laju pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 0,5% (yoy) pada triwulan IV 2024, Kanwil DJPb Provinsi NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. FGD dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani bersama tim Bidang PPA II serta juru Bicara Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Bapak Berry Arifsyah Harahap bersama Deputi Perwakilan BI Provisi NTB dan tim.

Di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh supply, termasuk faktor logistik dan infrastruktur. Untuk mengendalikan inflasi, diperlukan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta transparansi dalam implementasi kebijakan. Inflasi yang moderat dan stabil penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, karena inflasi yang terlalu rendah dapat menghambat ekonomi, sementara inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Selain itu, inflasi juga berperan dalam pengambilan keputusan industri, terutama dalam menentukan harga produk.

Dalam sesi diskusi, berbagai pertanyaan diajukan terkait efektivitas kebijakan inflasi, peran BI dalam melakukan proyeksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi harga komoditas. Inflasi di NTB sendiri masih dalam rentang sasaran, meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi harga pangan dan kebijakan terkait distribusi barang. BI terus melakukan pemantauan dan proyeksi untuk mengantisipasi risiko inflasi ke depan, termasuk mempertimbangkan dampak kebijakan UMR, harga rokok, dan emas pada tahun 2025. Selain itu, strategi ke depan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, seperti Irigasi di daerah kering, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kestabilan inflasi.