Mataram – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ratih Hapsari Kusumawardani turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram. Kehadiran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Kepala Kanwil DJPb NTB merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengawal sinergi kebijakan fiskal nasional dan pembangunan regional.
Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah, antara lain Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan beserta jajaran, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menyampaikan arah kebijakan pembangunan nasional serta strategi penguatan fiskal daerah. Disampaikan bahwa perekonomian nasional diproyeksikan tetap tumbuh positif, ditopang struktur ekonomi yang stabil dan indikator kesejahteraan yang terus membaik. Namun demikian, risiko global seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi tetap perlu diantisipasi.
Secara khusus, kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat juga menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi NTB dinilai masih fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor tertentu. Selain itu, tantangan berupa tingkat kemiskinan dan stunting yang masih di atas rata-rata nasional, akses pembiayaan UMKM yang terbatas, serta tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi dibanding nasional menjadi isu strategis yang perlu ditangani bersama.
Pada aspek pengelolaan keuangan daerah, disampaikan pentingnya mendorong kualitas belanja daerah melalui percepatan realisasi belanja modal sejak awal tahun, pengurangan penumpukan belanja di akhir tahun, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih produktif. Pemerintah daerah juga didorong menerapkan strategi Collecting More melalui perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan modernisasi perpajakan daerah, serta Spending Better dengan fokus pada program-program berdampak tinggi.
Selain itu, NTB juga didorong untuk memperkuat hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian dan pertambangan, serta memanfaatkan skema pembiayaan inovatif guna meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat transformasi ekonomi.
Keikutsertaan Kanwil DJPb NTB dalam Musrenbang ini menegaskan komitmen Kanwil DJPb NTB dalam menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Economist, yaitu menyediakan analisis, data fiskal, dan rekomendasi kebijakan guna mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat NTB.
