Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Townhall Meeting Arahan Strategis Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Lingkup Kemenkeu Satu NTB pada Jumat, 17 April 2026. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi NTB serta daring melalui Microsoft Teams.
Townhall Meeting ini diikuti oleh pejabat dan pegawai unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi NTB yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antarunit eselon I melalui semangat Kemenkeu Satu dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menyampaikan arahan strategis terkait implementasi kebijakan fiskal nasional, penguatan organisasi, serta pentingnya peran perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Kunjungan kerja ke daerah disebut sebagai sarana untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan, menyerap aspirasi pegawai, dan memastikan kebijakan pusat dapat berjalan efektif di lapangan.
Dalam arahannya, disampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) pada periode 2025–2026 diproyeksikan mengalami penghematan sesuai arahan pemerintah pusat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah menjadi hal penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal melalui penguatan program prioritas nasional yang menyentuh daerah.
Selain itu, perwakilan Kemenkeu Satu NTB diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada daerah melalui peran sebagai Regional Chief Economist (RCE). Sinergi lintas unit diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi lokal, antara lain melalui dukungan pembiayaan UMKM, optimalisasi insentif perpajakan, fasilitasi ekspor, serta pemanfaatan layanan lelang dan penilaian aset bagi pelaku usaha.
Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Berbagai isu strategis dibahas, seperti pengawasan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), tantangan kebijakan Bea Keluar emas, kepatuhan perpajakan dana desa, serta pentingnya validitas data ekonomi daerah untuk mendukung kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Kemenkeu Satu di wilayah NTB. Kolaborasi yang solid antarunit vertikal diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
