Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali melaksanakan program Treasury Goes to Campus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram pada Jumat, 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam meningkatkan literasi publik terkait pengelolaan keuangan negara dan peran APBN dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Adi Widyandana, sebagai narasumber. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Local Expert Kemenkeu NTB dengan topik utama mengenai sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara serta dukungan APBN terhadap pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yaitu menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar APBN, fungsi APBN sebagai alat otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, hingga struktur pendapatan dan belanja negara.
Selain itu, disampaikan pula mengenai pentingnya desentralisasi fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Mahasiswa diajak memahami bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan insentif fiskal berperan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Dalam pembahasan kondisi daerah, disampaikan sejumlah tantangan fiskal di NTB, antara lain tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat, terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar sektor tambang dan pariwisata, serta masih dominannya belanja pegawai dalam struktur belanja daerah.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui mini games bertajuk “Jika Saya Menjadi Menteri Keuangan”, di mana mahasiswa diminta menyusun prioritas alokasi anggaran virtual pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal. Diskusi tersebut mendorong mahasiswa memahami kompleksitas pengambilan kebijakan fiskal secara lebih praktis dan aplikatif.
Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang PPA II memaparkan perkembangan ekonomi dan kinerja APBN di NTB per April 2026. Disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 13,64%, tingkat pengangguran turun menjadi 2,99%, dan kemiskinan menurun menjadi 11,38%. Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp1,61 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp6,04 triliun yang difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi daerah.
Mahasiswa juga memperoleh pemahaman mengenai peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global melalui subsidi, bantuan sosial, dan berbagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Melalui kegiatan Treasury Goes to Campus ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat edukasi publik dan literasi fiskal di kalangan akademisi dan generasi muda. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih memahami pengelolaan keuangan negara serta turut mengawal pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
