Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Stakeholder Joint Research Semester II Tahun 2026 dengan tema “Dampak Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” pada Jumat, 22 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB dan melalui media daring dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan dan fiskal daerah.
FGD ini merupakan bagian dari penyusunan Joint Research Semester II Tahun 2026 yang bertujuan memperoleh data, informasi, dan perspektif stakeholder terkait dampak perubahan kapasitas fiskal daerah terhadap penyediaan layanan kesehatan dasar, khususnya dalam konteks penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, BPKAD Provinsi NTB, BPS Provinsi NTB, rumah sakit, puskesmas, Global Fund, akademisi, local expert, serta KPPN lingkup Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) agar kebijakan fiskal yang disusun dapat mendukung keberlanjutan layanan kesehatan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Paparan utama disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang menjelaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran kesehatan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pencapaian target pembangunan kesehatan. Prioritas seperti penurunan angka kematian ibu dan balita, peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan rasio tenaga kesehatan tetap menjadi fokus pembangunan kesehatan daerah. Strategi yang ditempuh antara lain melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan efisiensi program.
Dalam diskusi terungkap bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu isu kesehatan prioritas di NTB. Tantangan utama pengendalian TBC tidak hanya terletak pada ketersediaan obat, tetapi juga pada kemampuan menemukan kasus secara aktif di masyarakat. Program penemuan kasus aktif (active case finding), pelacakan kontak erat (contact tracing), edukasi masyarakat, dan pendampingan pasien membutuhkan dukungan sumber daya dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Perwakilan Global Fund menyampaikan bahwa dukungan donor internasional selama ini berkontribusi dalam pengendalian TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Namun, seiring meningkatnya status ekonomi Indonesia, terdapat kemungkinan berkurangnya dukungan donor internasional di masa mendatang. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan kesenjangan pembiayaan (funding gap) apabila tidak diantisipasi melalui penguatan pembiayaan domestik.
Sementara itu, perwakilan rumah sakit menyoroti meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan, khususnya untuk penanganan pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TBRO) yang memerlukan pengobatan jangka panjang dengan biaya relatif tinggi. Dari sisi layanan primer, puskesmas menekankan pentingnya peran kader kesehatan dalam mendukung penemuan kasus, edukasi masyarakat, serta pendampingan pasien di tingkat komunitas.
Berdasarkan hasil diskusi, para peserta sepakat bahwa penyesuaian TKD pada tahun berjalan belum berdampak signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan yang telah berjalan. Namun demikian, terdapat indikasi berkurangnya fleksibilitas fiskal daerah dalam memperluas program-program kesehatan, khususnya kegiatan promotif, preventif, surveilans penyakit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan operasional lapangan.
FGD juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain tingginya kasus TBC, rendahnya tingkat penemuan kasus, potensi berkurangnya dukungan donor internasional, tingginya biaya penanganan TBRO, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan akibat beban ganda penyakit menular dan tidak menular. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan prioritas belanja kesehatan, perluasan penemuan kasus aktif, penguatan kapasitas kader kesehatan, optimalisasi peran pemerintah desa, serta sinergi pembiayaan antara APBN, APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sumber pembiayaan lainnya.
Melalui pelaksanaan Joint Research ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya sebagai Regional Chief Economist dalam menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan dasar serta memperkuat kualitas pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
