Contact Center Pengaduan
Telepon: 0878-6436-8355 
Email: skkintb@gmail.com

Informasi Publik

Informasi Publik

 

REKAPITULASI PERMINTAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 

PPID TK. II KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bulan Jumlah Permohonan Waktu Rata-Rata Pelayanan Dipenuhi Sepenuhnya Dipenuhi Sebagian Tidak Lengkap Jumlah Permohonan yang Ditolak Ditolak - Dikecualikan Ditolak - Belum Didokumentasikan Ditolak - Tidak Dikuasai
Januari - - - - - - - - -
Februari - - - - - - - - -
Maret - - - - - - - - -
April - - - - - - - - -
Mei - - - - - - - - -
Juni - - - - - - - - -
Juli - - - - - - - - -
Agustus - - - - - - - - -
September - - - - - - - - -
Oktober - - - - - - - - -
November - - - - - - - - -
Desember - - - - - - - - -
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi Publik

No. Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan
1. Data Realisasi Kredit Program dan Investasi Lainnya 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Data Realisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
3. Reviu Pelaksanaan Anggaran non Pertahanan dan Keamanan Negara 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
4. Data Realisasi Dana Desa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
5. Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
6. Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
7. Data Realisasi Anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2020 - 2022
 8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Pusat Terkait Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
9.  Data Realisasi Anggaran non Pertahanan dan Keamanan Negara Satuan Kerja pada WIlayah Kerja 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
10. Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR)  2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
11. Laporan Government Financial Statistics (GFS) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
12. Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (LK UAKKBUN-W) audited 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
13.  Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

 

 

 BACA DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026 SELENGKAPNYA DI BAWAH INI!

Informasi Publik

No. Kantor Kontak/Narahubung
1.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

  

Alamat

Jl. Majapahit No.10, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Telepon

0370643622

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Laman Resmi

www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb
2.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram

 

 

  

Alamat

Jl. Langko No.40, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125

Nomor Telepon

03707844533

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Laman Resmi

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mataram
3.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong

 

 

  

Alamat

Jl. Prof. M Yamin SH No.43, Pancor, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83612

Nomor Telepon

037621564

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Laman Resmi

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong
4.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima

 

 

  

Alamat

Jl. Pendidikan No.16, Lewirato, Kec. Mpunda, Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84116

Nomor Telepon

037443130

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Laman Resmi

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bima
5.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa Besar

 

 

  

Alamat

Jl. Garuda No.107, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84316

Nomor Telepon

037121224

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Laman Resmi

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar

 

Informasi Publik

No. Pertanyaan Jawaban
1. Siapa yang dapat mengajukan permintaan informasi publik? Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Apakah persyaratan mengajukan permintaan informasi publik dan keberatan? Melampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Bukti Pengesahan Status Badan Hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum untuk pemohon badan hukum Indonesia.
3. Bagaimana cara mendaftar sebagai pengguna layanan informasi publik Kementerian Keuangan?
  1. Melakukan registrasi terlebih dahulu pada:
    1. Aplikasi web e-PPID Kementerian Keuangan melalui menu Layanan Informasi, sub-menu Registrasi Pemohon;
    2. Aplikasi mobile PPID, melalui menu layanan PPID, klik Daftar Baru.
  2. Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung dipersyaratkan;
  3. Apabila data pengguna sudah lengkap, pengguna akan menerima email konfirmasi dari PPID bahwa pengguna sudah terdaftar sebagai pengguna layanan informasi publik Kementerian Keuangan.
4. Bagaimana cara mengajukan permintaan informasi publik?
  1.  Permintaan Informasi dapat diajukan melalui:
    1. Aplikasi web e-PPID Kementerian Keuangan melalui menu Layanan Informasi, sub-menu Permohonan Informasi;
    2. Aplikasi Mobile PPID, melalui menu Layanan PPID, klik Permohonan Informasi.
  2. Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
  3. Apabila data permintaan informasi sudah lengkap, pengguna akan menerima email konfirmasi dari PPID, bahwa permintaan informasi sudah diterima dan sedang diproses.
5. Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permintaan informasi publik?  Tanggapan atas permintaan informasi publik yang disebut Pemberitahuan Tertulis akan disampaikan dengan cara memberikan langsung ke pemohon, dikirim melalui pos, atau email yang telah didaftarkan pengguna pada saat registrasi.
6. Berapa lama pemberian tanggapan PPID atas permintaan informasi publik? Tanggapan dari PPID berupa Pemberitahuan Tertulis akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi telah memenuhi persyaratan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
7. Waktu layanan informasi Layanan informasi publik dilaksanakan pada setiap hari kerja Senin s.d. Jumat dari pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB. 
8. Bagaimana cara pengajuan keberatan atas informasi publik Kementerian Keuangan?
  1. Keberatan dapat diajukan melalui:
    1. Aplikasi web e-PPID Kementerian Keuangan melalui menu Layanan Informasi, sub-menu Pengajuan Keberatan;;
    2. Aplikasi Mobile PPID, melalui menu Layanan PPID, klik Pengajuan Keberatan.
  2. Melengkapi kolom yang telah disediakan;
  3. Melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. 
9. Berapa biaya untuk memperoleh informasi publik?  PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, penggunaan layanan informasi publik dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat penyediaan jasa cetak yang berada di sekitar gedung kantor dengan didampingi oleh petugas layanan informasi atau menyiapkan media perekam elektronik lainnya untuk perekaman data informasinya.
Informasi Publik

Regulasi Terkait Layanan Informasi Publik
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 PP No, 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
Perkip No. 1 Tahun 2010  Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Perkip No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
KMA No. 085 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri
PERKI 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
PERKI 1 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik
PMK 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
KMK 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
KEP-28/PB.1/2026 Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2026
KEP-1/PPID/2026 Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2026
Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kemenkeu, Tugas dan Wewenang PPID Tingkat II antara lain:

  1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik,
  2. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana,
  3. Mengoordinasikan:
    1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
      1. Informasi publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala,
      2. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan
      3. Informasi Publik Lainnya yang diminta Permohon,
    2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan,
    3. Pemberian Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami,
    4. Pemenuhan Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Publik. 
  4. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya
  5. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik,
  6. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik,
  7. Melakukan verifikasi dan menetukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan,
  8. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat II,
  9. Mengajukan kepada PPID Tingkat I:
    1. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik, dan
    2. usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I,
  10. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat I secara berjenjang.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Kontak Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No.10, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127
Call Center: 14090
Tel: 03706436226402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search