Mataram, 13 Mei 2026

Perkembangan APBN per 31 Maret 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 31 Maret 2026 terus menunjukkan tren positif dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp1.604,50 miliar atau 28,68% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp6.037,89 miliar atau 25,03% dari total pagu yang dialokasikan. Capaian ini menegaskan peran krusial APBN sebagai instrumen penjaga daya beli masyarakat dan penggerak ekonomi di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

1. Hingga Maret 2026, realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp578,80 miliar atau 14,8% dari target 2026. Struktur penerimaan ini masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp392,19 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM (PPN dan PPnBM) sebesar Rp379,19 miliar. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 47,93%, diikuti PPh 21 sebesar 22,83% dan PPh Final sebesar 10,85%. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah (44,51%), Perdagangan (18,05%), dan Jasa Keuangan (6,99%).
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai kinerja luar biasa dengan realisasi Rp789,05 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan drastis pada Bea Keluar sebesar Rp774,64 miliar (87,39% target) sejalan dengan kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMN yang berakhir 30 April 2026. Bea Masuk terealisasi sebesar Rp9,51 miliar (85% target) ditopang importasi spare part keperluan tambang, sementara Cukai terealisasi sebesar Rp4,89 miliar (20,26% target) dan diharapkan terus meningkat seiring membaiknya kinerja cukai SKT..
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp236,65 miliar atau 32,71% dari target. Pendapatan BLU menyumbang pertumbuhan positif sebesar 0,66%, yang utamanya ditopang oleh peningkatan jasa layanan rumah sakit. Sebaliknya, komponen PNBP Lainnya terkontraksi 5,50% karena penurunan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah).
4. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.661,17 miliar atau 17,7% dari pagu. Peningkatan belanja ini tumbuh Rp291,88 miliar atau 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, difokuskan pada pelayanan publik di NTB dengan kenaikan pada sektor pendidikan (19,6%), kesehatan (22%), dan ekonomi (57,1%). Komposisi belanja terdiri dari Belanja Pegawai 70,84%, Belanja Barang 20,62%, Belanja Modal 8,51%, dan Belanja Bantuan Sosial 0,02%. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan THR ASN K/L sebesar Rp227,44 miliar kepada 59.837 ASN dari 561 satuan kerja.
5. Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp4.376,72 miliar atau 29,66% dari pagu. Komponen TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi 33,33%, Dana Bagi Hasil (DBH) 11,36%, DAK Nonfisik 32,81%, Dana Desa 23,24%, dan DAK Fisik 0%. Realisasi DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Puskesmas, dan Tunjangan Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi layanan dasar masyarakat NTB..
6. Realisasi fiskal yang terjaga ini membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang efektif. APBN juga hadir menyokong program prioritas nasional di NTB, antara lain Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima (127% target), program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit berbadan hukum, serta Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Maret 2026

1. Neraca Perdagangan NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan surplus yang sangat signifikan sebesar USD 643,73 juta. Ekspor kumulatif s.d. Maret 2026 tercatat USD665,52 juta, dengan ekspor bulan Maret saja mencapai USD556,73 juta, ditopang komoditas konsentrat tembaga, katoda, mutiara, dan serealia. Impor terjaga rendah di angka USD21,79 juta secara kumulatif, mencerminkan surplus perdagangan yang kuat. Kinerja ini tumbuh signifikan dibanding awal tahun 2025, didorong izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda dari smelter.
2. Dari sisi harga, NTB mencatatkan Inflasi Tahunan (y-on-y) sebesar 3,27% pada April 2026, menunjukkan tren penurunan dari periode sebelumnya. Pemerintah melalui TPID terus melakukan langkah mitigasi untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat NTB..
3. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada April 2026 tercatat 128,00 sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) melonjak ke angka 112,39. Tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 2,99% pada Februari 2026, persentase penduduk miskin menurun menjadi 11,38%, dan Gini Ratio sedikit membaik menjadi 0,364, mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.
4. Pertumbuhan Ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan angka yang sangat impresif sebesar 13,64%, didorong secara signifikan oleh lonjakan ekspor dan aktivitas sektor pertambangan. Dengan fondasi ekonomi makro yang kuat dan dukungan fiskal dari #UangKita, Provinsi NTB optimis dapat mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sepanjang tahun 2026.

Unduh Keterangan Pers di sini: