Mataram, 17 Maret 2026
Perkembangan APBN per 28 Februari 2026
Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 28 Februari 2026 melanjutkan tren yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 11,26% dari target, sementara realisasi belanja mencapai 17,75% dari total pagu yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat.
- Hingga Bulan Februari 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp630,14 miliar, atau 11,26% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp389,04 miliar yang secara nominal tumbuh positif 15,01% (y-on-y). Kinerja positif Penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Barat ini ditopang oleh realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 152,17 miliar, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 156,15 miliar, yang secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp79,70 miliar. Namun demikian, terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 33,45% yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tumbuh 87,13%), Pajak Bumi dan Bangunan (tumbuh 52,9%) dan Pajak lainnya (tumbuh 223,5%) seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada masa Ramadhan.
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp54,83 miliar (5,66% dari target APBN). Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar (tumbuh 161,39% seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga) dan Cukai (tumbuh 11,19% seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau). Komponen bea masuk mengalami kontraksi (31,73% seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal).
- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp186,27 miliar atau 25,66% dari target, komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2,36% (peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan dan Rumah Sakit). Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 3,84% (Peningkatan pendapatan Uang pengganti tipokor, pendapatan Paspor dan pendapatan BPKB).
- Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB per 28 Februari 2026 mencapai Rp019,91 miliar atau 17,75% dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp787,6 miliar (9,97%), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik serta pembangunan infrastuktur di daerah. Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta sektor kesehatan Rp37,82 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 28 Februari 2026 mencapai Rp232,31 miliar atau 21,90% dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp41,38 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp914,33 miliar, 273,25 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
- Realisasi pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Februari 2026
- Neraca Perdagangan pada Februari 2026 mencatatkan surplus sebesar USD 43,78 Juta. Secara kumulatif hingga Februari 2026, neraca perdagangan NTB menorehkan kinerja positif dengan total surplus mencapai USD 111,27 Juta. Kinerja ini didorong oleh realisasi Ekspor pada Februari 2026 yang tercatat sebesar USD 49,54 Juta, di mana komoditas unggulan masih didominasi oleh sektor pertambangan melalui ekspor konsentrat tembaga. Sementara itu, nilai Impor pada Februari 2026 tercatat sebesar USD 5,76 Juta, yang meskipun mengalami fluktuasi, tetap terjaga pada level yang mendukung surplus neraca perdagangan daerah.
- Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Februari 2026 sebesar 5,37% (y-on-y) dan inflasi secara bulanan sebesar 0,84% (m-to-m). Angka ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga dibandingkan bulan sebelumnya, yang dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat memasuki masa Ramadhan. Kenaikan harga bulanan sebesar 0,84% ini mencerminkan dinamika pasar yang cukup progresif, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada level 111,49. Adapun secara tahun kalender (year-to-date), inflasi NTB tercatat sebesar 1,12%. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga secara intensif, terutama melalui operasi pasar dan pemantauan stok bahan pokok, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan inflasi kembali bergerak menuju sasaran target seiring dengan berakhirnya siklus musiman hari besar keagamaan.
Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Februari 2026 mencapai 131,25, yang menunjukkan tren penguatan dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB berada di angka 111,91, mencerminkan kondisi yang tetap relatif menguntungkan bagi pelaku usaha sektor perikanan. Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten berada di atas angka 100—serta melampaui rata-rata nasional (NTP Nasional 125,45 dan NTN Nasional 108,34)—menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan Provinsi NTB dalam kondisi yang sangat sehat, produktif, dan memiliki keunggulan komparatif di sektor agro-maritim dibandingkan provinsi lain. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan melalui dukungan kebijakan fiskal dan penguatan infrastruktur pertanian guna mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.
Unduh Keterangan Pers di sini:
