Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Stakeholder Joint Research Semester II Tahun 2026 dengan tema “Dampak Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” pada Jumat, 22 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB dan melalui media daring dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan dan fiskal daerah.

FGD ini merupakan bagian dari penyusunan Joint Research Semester II Tahun 2026 yang bertujuan memperoleh data, informasi, dan perspektif stakeholder terkait dampak perubahan kapasitas fiskal daerah terhadap penyediaan layanan kesehatan dasar, khususnya dalam konteks penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, BPKAD Provinsi NTB, BPS Provinsi NTB, rumah sakit, puskesmas, Global Fund, akademisi, local expert, serta KPPN lingkup Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) agar kebijakan fiskal yang disusun dapat mendukung keberlanjutan layanan kesehatan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Paparan utama disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang menjelaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran kesehatan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pencapaian target pembangunan kesehatan. Prioritas seperti penurunan angka kematian ibu dan balita, peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan rasio tenaga kesehatan tetap menjadi fokus pembangunan kesehatan daerah. Strategi yang ditempuh antara lain melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan efisiensi program.

Dalam diskusi terungkap bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu isu kesehatan prioritas di NTB. Tantangan utama pengendalian TBC tidak hanya terletak pada ketersediaan obat, tetapi juga pada kemampuan menemukan kasus secara aktif di masyarakat. Program penemuan kasus aktif (active case finding), pelacakan kontak erat (contact tracing), edukasi masyarakat, dan pendampingan pasien membutuhkan dukungan sumber daya dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Perwakilan Global Fund menyampaikan bahwa dukungan donor internasional selama ini berkontribusi dalam pengendalian TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Namun, seiring meningkatnya status ekonomi Indonesia, terdapat kemungkinan berkurangnya dukungan donor internasional di masa mendatang. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan kesenjangan pembiayaan (funding gap) apabila tidak diantisipasi melalui penguatan pembiayaan domestik.

Sementara itu, perwakilan rumah sakit menyoroti meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan, khususnya untuk penanganan pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TBRO) yang memerlukan pengobatan jangka panjang dengan biaya relatif tinggi. Dari sisi layanan primer, puskesmas menekankan pentingnya peran kader kesehatan dalam mendukung penemuan kasus, edukasi masyarakat, serta pendampingan pasien di tingkat komunitas.

Berdasarkan hasil diskusi, para peserta sepakat bahwa penyesuaian TKD pada tahun berjalan belum berdampak signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan yang telah berjalan. Namun demikian, terdapat indikasi berkurangnya fleksibilitas fiskal daerah dalam memperluas program-program kesehatan, khususnya kegiatan promotif, preventif, surveilans penyakit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan operasional lapangan.

FGD juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain tingginya kasus TBC, rendahnya tingkat penemuan kasus, potensi berkurangnya dukungan donor internasional, tingginya biaya penanganan TBRO, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan akibat beban ganda penyakit menular dan tidak menular. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan prioritas belanja kesehatan, perluasan penemuan kasus aktif, penguatan kapasitas kader kesehatan, optimalisasi peran pemerintah desa, serta sinergi pembiayaan antara APBN, APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sumber pembiayaan lainnya.

Melalui pelaksanaan Joint Research ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya sebagai Regional Chief Economist dalam menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan dasar serta memperkuat kualitas pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fasilitas Bidang Ekonomi Sirkular BPDLH di Provinsi NTB pada Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB dan melalui Microsoft Teams, dengan peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Provinsi NTB serta para pelaku usaha ekonomi sirkular.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai Regional Chief Economist (RCE) dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi sirkular di Nusa Tenggara Barat.

Dalam pemaparannya, BPDLH menjelaskan bahwa ekonomi sirkular menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. BPDLH juga berperan sebagai penghubung berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, donor internasional, filantropi, maupun sektor swasta kepada penerima manfaat seperti pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat.

Salah satu fasilitas yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah Fasilitas Dana Bergulir Ekonomi Sirkular (FDB-ES), yaitu skema pembiayaan berbunga rendah yang ditujukan bagi pelaku usaha dan UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan berbasis masyarakat, pengembangan budidaya maggot berbasis Black Soldier Fly (BSF), pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF), hingga peningkatan proses produksi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi sirkular. Saat ini NTB memiliki sekitar 400 bank sampah dan puluhan kelompok budidaya maggot yang berkembang di berbagai wilayah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas administrasi pelaku usaha, tingginya biaya operasional, serta belum terbentuknya pasar atau offtaker yang mampu menyerap hasil pengolahan sampah secara berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam kesempatan yang sama memaparkan kondisi pengelolaan sampah di daerah. Saat ini NTB menghasilkan sekitar 1.370 ton sampah per hari dengan berbagai tantangan mulai dari rendahnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, keterbatasan infrastruktur pengolahan, hingga kondisi sejumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah mengalami kelebihan kapasitas. Oleh karena itu, penguatan ekonomi sirkular dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari pengelolaan sampah.

Berbagai pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan dukungan armada pengangkut sampah, peningkatan akses pembiayaan bagi bank sampah, hingga perlunya fasilitasi pasar bagi produk hasil pengolahan sampah seperti maggot dan kompos. Menanggapi hal tersebut, BPDLH menjelaskan berbagai skema pendanaan yang dapat diakses melalui badan usaha, koperasi, komunitas, maupun lembaga perantara, dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB juga menekankan pentingnya koordinasi antara penerima manfaat program dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB berharap pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas ekonomi sirkular semakin memahami berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia serta mampu memanfaatkannya untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau di NTB. Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Mataram, 25 Mei 2026

Perkembangan APBN per 30 April 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 30 April 2026 terus menunjukkan tren positif dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp2.653,61 miliar atau 47,43% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp7.886,16 miliar atau 33,63% dari total pagu yang dialokasikan. Capaian ini menegaskan peran strategis APBN sebagai instrumen penjaga daya beli masyarakat dan penggerak perekonomian di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

1. Hingga April 2026, realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp889,95 miliar. Struktur penerimaan ini masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp471,07 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp197,42 miliar. Berdasarkan pertumbuhan, penerimaan pajak tumbuh 6,3% secara tahunan (y-o-y), didorong oleh kenaikan komponen Pajak Lainnya. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 42,90%, diikuti PPh 21 sebesar 22,46% dan PPh Final sebesar 11,12% mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat tetap bergerak tumbuh. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah (42,15%), Perdagangan (18,49%), dan Jasa Keuangan (9,50%).
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencatat kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi Rp1.454,81 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Bea Keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (y-o-y), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026. Cukai juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai HT. Di sisi lain, Bea Masuk mengalami koreksi sebesar 23,30% seiring dengan penurunan volume importasi bahan baku dan bahan penolong
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp308,85 miliar atau 42,69% dari target. Pendapatan BLU membukukan pertumbuhan positif sebesar 12,03%, yang utamanya ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan. Sementara itu, komponen PNBP Lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan yang bersifat menyeluruh.
4. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.367,74 miliar atau 25,43% dari pagu. Realisasi belanja ini mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (y-o-y), dengan fokus pada penguatan pelayanan publik di wilayah NTB. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Belanja Modal sebesar 308,91%, diikuti Belanja Pegawai sebesar 24,19%, dan Belanja Barang sebesar 17,18%. Adapun komponen Belanja Bantuan Sosial mengalami koreksi sebesar 83,32% seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pusat.
5. Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp5.518,42 miliar atau 39,03% dari pagu. Secara nominal, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 10,97% (y-o-y), meskipun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 8,00%. Penurunan nominal tersebut terutama dipicu oleh kontraksi pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 79,12% dan Dana Desa sebesar 72,25%. Di sisi lain, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 44,4% (y-o-y). Penyaluran DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi pemenuhan layanan dasar masyarakat NTB.
6. Keterjagaan realisasi fiskal tersebut membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. APBN juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional di NTB, antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat (127% dari target), Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi. Sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan April 2026

1. Neraca Perdagangan NTB pada April 2026 mencatatkan surplus kumulatif yang sangat signifikan sebesar USD 1.143,9 juta. Ekspor s.d. April 2026 tercatat sebesar USD 1.201,7 juta, dengan kontribusi ekspor bulan April saja mencapai USD 536,22 juta, yang ditopang oleh komoditas konsentrat tembaga, katoda, mutiara, dan serealia. Nilai impor terjaga pada angka USD 57,75 juta secara kumulatif, sehingga mencerminkan posisi surplus perdagangan yang kokoh. Kinerja ekspor ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025, didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda dari smelter PT AMMAN Mineral.
2. Dari sisi stabilitas harga, NTB mencatatkan Inflasi Tahunan (y-o-y) sebesar 3,27% pada April 2026, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjalankan langkah-langkah mitigasi guna memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat NTB.
3. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren yang menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada April 2026 tercatat sebesar 128,00, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat ke angka 112,39. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan menjadi 2,99% pada Februari 2026, persentase penduduk miskin menurun menjadi 11,38%, dan Gini Ratio tercatat sebesar 0,364, mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat.
4. Pertumbuhan Ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan angka yang sangat impresif sebesar 13,64% (y-o-y), didorong secara signifikan oleh lonjakan ekspor dan peningkatan aktivitas sektor pertambangan, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ini dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial lain di Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati, prudent, dan tepat sasaran, Pemerintah optimis NTB dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sepanjang tahun 2026.

Unduh Keterangan Pers di sini:

Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Refreshment, Evaluasi Maturity Rating, dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Rabu, 20 Mei 2026, bertempat di Aula KPPN Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan pengelola satuan kerja BLU lingkup Provinsi NTB, serta jajaran pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BLU melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perkembangan kebijakan, evaluasi kinerja, serta strategi peningkatan nilai maturity rating BLU.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan bahwa BLU memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih fleksibel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Selain berfokus pada pelayanan publik, BLU juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Kanwil DJPb dan seluruh satuan kerja BLU untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta capaian maturity rating pada tahun 2026.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Dedi Wahyu Winoto, yang menyampaikan perkembangan kebijakan evaluasi BLU. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa penilaian kinerja BLU saat ini dilakukan melalui integrasi beberapa instrumen, yaitu BLU Maturity Rating, 9 Box Performance, dan Analisis Laporan Keuangan BLU, yang menjadi dasar pemetaan kinerja serta pengambilan kebijakan strategis.

Berdasarkan hasil Maturity Rating Tahun 2024, nilai BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB tercatat masih perlu ditingkatkan agar mencapai level minimal 3 yang mencerminkan tata kelola BLU yang baik. Evaluasi ke depan juga akan diperluas dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu compliance, governance, dan performance, serta didukung oleh penyempurnaan sistem penilaian yang terintegrasi melalui aplikasi SAKTI dan BIOS.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan BLU, antara lain Universitas Mataram, UIN Mataram, Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dan Poltekkes Kemenkes Mataram. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari mekanisme penerbitan rapor kinerja BLU, strategi peningkatan nilai maturity rating, pemenuhan dokumen tata kelola, hingga upaya mempertahankan status BLU melalui penguatan layanan dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Melalui forum diskusi tersebut, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai area-area yang masih memerlukan perbaikan, sekaligus berbagai praktik baik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Kegiatan juga menjadi sarana berbagi pengalaman antar-BLU dalam menghadapi tantangan pengelolaan layanan dan keuangan yang semakin dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Provinsi NTB mendorong seluruh satuan kerja BLU untuk melakukan reviu dan evaluasi mendalam terhadap hasil penilaian Maturity Rating Tahun 2024 guna mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Kanwil DJPb Provinsi NTB juga menargetkan seluruh BLU di wilayah NTB dapat mencapai nilai maturitas tata kelola minimal 3 pada tahun 2026, yang akan dikawal melalui agenda evaluasi lanjutan pada semester II tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas tata kelola BLU, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh satuan kerja BLU kepada masyarakat.

Mataram, 13 Mei 2026

Perkembangan APBN per 31 Maret 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 31 Maret 2026 terus menunjukkan tren positif dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp1.604,50 miliar atau 28,68% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp6.037,89 miliar atau 25,03% dari total pagu yang dialokasikan. Capaian ini menegaskan peran krusial APBN sebagai instrumen penjaga daya beli masyarakat dan penggerak ekonomi di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

1. Hingga Maret 2026, realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp578,80 miliar atau 14,8% dari target 2026. Struktur penerimaan ini masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp392,19 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM (PPN dan PPnBM) sebesar Rp379,19 miliar. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 47,93%, diikuti PPh 21 sebesar 22,83% dan PPh Final sebesar 10,85%. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah (44,51%), Perdagangan (18,05%), dan Jasa Keuangan (6,99%).
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai kinerja luar biasa dengan realisasi Rp789,05 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan drastis pada Bea Keluar sebesar Rp774,64 miliar (87,39% target) sejalan dengan kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMN yang berakhir 30 April 2026. Bea Masuk terealisasi sebesar Rp9,51 miliar (85% target) ditopang importasi spare part keperluan tambang, sementara Cukai terealisasi sebesar Rp4,89 miliar (20,26% target) dan diharapkan terus meningkat seiring membaiknya kinerja cukai SKT..
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp236,65 miliar atau 32,71% dari target. Pendapatan BLU menyumbang pertumbuhan positif sebesar 0,66%, yang utamanya ditopang oleh peningkatan jasa layanan rumah sakit. Sebaliknya, komponen PNBP Lainnya terkontraksi 5,50% karena penurunan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah).
4. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.661,17 miliar atau 17,7% dari pagu. Peningkatan belanja ini tumbuh Rp291,88 miliar atau 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, difokuskan pada pelayanan publik di NTB dengan kenaikan pada sektor pendidikan (19,6%), kesehatan (22%), dan ekonomi (57,1%). Komposisi belanja terdiri dari Belanja Pegawai 70,84%, Belanja Barang 20,62%, Belanja Modal 8,51%, dan Belanja Bantuan Sosial 0,02%. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan THR ASN K/L sebesar Rp227,44 miliar kepada 59.837 ASN dari 561 satuan kerja.
5. Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp4.376,72 miliar atau 29,66% dari pagu. Komponen TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi 33,33%, Dana Bagi Hasil (DBH) 11,36%, DAK Nonfisik 32,81%, Dana Desa 23,24%, dan DAK Fisik 0%. Realisasi DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Puskesmas, dan Tunjangan Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi layanan dasar masyarakat NTB..
6. Realisasi fiskal yang terjaga ini membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang efektif. APBN juga hadir menyokong program prioritas nasional di NTB, antara lain Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima (127% target), program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit berbadan hukum, serta Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Maret 2026

1. Neraca Perdagangan NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan surplus yang sangat signifikan sebesar USD 643,73 juta. Ekspor kumulatif s.d. Maret 2026 tercatat USD665,52 juta, dengan ekspor bulan Maret saja mencapai USD556,73 juta, ditopang komoditas konsentrat tembaga, katoda, mutiara, dan serealia. Impor terjaga rendah di angka USD21,79 juta secara kumulatif, mencerminkan surplus perdagangan yang kuat. Kinerja ini tumbuh signifikan dibanding awal tahun 2025, didorong izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda dari smelter.
2. Dari sisi harga, NTB mencatatkan Inflasi Tahunan (y-on-y) sebesar 3,27% pada April 2026, menunjukkan tren penurunan dari periode sebelumnya. Pemerintah melalui TPID terus melakukan langkah mitigasi untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat NTB..
3. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada April 2026 tercatat 128,00 sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) melonjak ke angka 112,39. Tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 2,99% pada Februari 2026, persentase penduduk miskin menurun menjadi 11,38%, dan Gini Ratio sedikit membaik menjadi 0,364, mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.
4. Pertumbuhan Ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan angka yang sangat impresif sebesar 13,64%, didorong secara signifikan oleh lonjakan ekspor dan aktivitas sektor pertambangan. Dengan fondasi ekonomi makro yang kuat dan dukungan fiskal dari #UangKita, Provinsi NTB optimis dapat mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sepanjang tahun 2026.

Unduh Keterangan Pers di sini:

Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Penguatan Integritas Organisasi pada Rabu, 6 Mei 2026 bertempat di Ruang Serba Guna Kanwil DJPb Provinsi NTB. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai sebagai bagian dari implementasi Program Kerja Pengendalian Gratifikasi Tahun 2026 serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bayu Heri Wicaksono, yang menyampaikan bahwa pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, memberikan arahan terkait pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen seluruh pegawai dalam mendukung tata kelola organisasi yang akuntabel.

Penguatan Pemahaman Pengendalian Gratifikasi

Dalam sesi materi yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti uang, barang, fasilitas, tiket perjalanan, hingga fasilitas penginapan yang diterima pegawai atau penyelenggara negara. Pegawai diingatkan bahwa gratifikasi perlu diwaspadai apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai.

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan ketentuan terbaru Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, seperti pemberian dalam keluarga tanpa konflik kepentingan, souvenir kegiatan kedinasan yang berlaku umum, hingga hadiah perlombaan yang diperoleh secara sah. Selain itu, disampaikan pula kewajiban pegawai untuk menolak dan melaporkan gratifikasi yang terindikasi suap atau menimbulkan benturan kepentingan.

Perkuat Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Integritas

Kegiatan juga membahas implementasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT) melalui model tiga lini sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Dalam materi yang dipaparkan, dijelaskan bahwa penguatan integritas organisasi memerlukan dukungan regulasi, struktur, proses, dan sumber daya yang berjalan secara sinergis.

Selain itu, pegawai diingatkan kembali mengenai penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Core Values ASN BerAKHLAK, serta nilai antikorupsi “BerJuMPA Di KerTaS” sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sosialisasi Benturan Kepentingan dan WISE

Dalam pembahasan penanganan benturan kepentingan, peserta memperoleh pemahaman mengenai kewajiban penyampaian Deklarasi Data Pegawai (DDP), mekanisme Laporan Penghindaran (LP), hingga Deklarasi Benturan Kepentingan (DBK) sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pada sesi Whistleblowing System (WISE), disampaikan bahwa WISE merupakan sarana pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendukung budaya pelaporan pelanggaran secara aman dan terlindungi. Pegawai juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyampaian laporan yang lengkap dengan unsur 4W+1H serta jaminan perlindungan terhadap pelapor.

Bijak Bermedia Sosial dan Menjaga Netralitas ASN

Kegiatan turut menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pegawai diingatkan untuk menjaga etika bermedia sosial, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun unggahan yang dapat memengaruhi citra institusi atau melanggar prinsip netralitas ASN.

Melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu ini, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kesadaran kepatuhan pegawai, serta membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.