Contact Center Pengaduan
Telepon: 0878-6436-8355 
Email: skkintb@gmail.com

Berita

Berita

Mataram – Dalam rangka memperkuat implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Pengarusutamaan Gender pada Selasa, 2 April 2026 bertempat di ruang serbaguna Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim PUG Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Kanwil DJPb NTB. Internalisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengarusutamaan gender sendiri merupakan komitmen pemerintah yang telah diamanatkan melalui berbagai regulasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, implementasi PUG juga didukung oleh berbagai kebijakan internal seperti PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 serta KMK Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penyegaran materi mengenai konsep dasar pengarusutamaan gender, urgensi penerapannya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta contoh implementasi PUG di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan dokumentasi materi pada halaman 5, disampaikan berbagai topik mulai dari konsep gender, urgensi implementasi PUG, hingga kebijakan responsif gender di lingkungan DJPb.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas beragam perspektif terkait gender di Indonesia. Salah satu contoh yang diangkat adalah sistem sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sebagai ilustrasi keberagaman cara pandang terhadap peran gender di masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait konsep dan implementasi pengarusutamaan gender, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya menghargai keberagaman perspektif dalam lingkungan kerja.

Melalui internalisasi ini, Kanwil DJPb NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender tidak hanya dalam lingkungan internal organisasi, tetapi juga dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan layanan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berita

No. Komponen Keterangan
 1.  Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2.   Persyaratan Pelayanan
  1. Surat  usulan  pengesahan  revisi  DIPA;
  2. Petikan/DIPA BLU Petikan;
  3. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir;
  4. Matriks semula menjadi;
  5. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; dan
  6. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).
3.   Sistem, Mekanisme dan Prosedur  
  1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker;
  2. Melakukan   restore/upload   ADK   dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam   rangka   melakukan proses validasi;
  3. Secara     hierarkis     membuat     Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan; dan
  4. Kepala    Kanwil    menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.
4.   Jangka Waktu Penyelesaian  1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
5.   Biaya/Tarif  Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.   Produk Pelayanan  
  1. Revisi DIPA Petikan / DIPA BLU Petikan
  2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan; atau
  3. Surat Penolakan /pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan
7.   Akses Layanan  Aplikasi SAKTI
Berita

No. Komponen Keterangan
 1.  Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
  2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan      Tata     Kerja    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2.   Persyaratan Pelayanan Surat pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN
3.   Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya. 

  2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa:

    1. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

    2. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
  4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan pemberian UP.
4.   Jangka Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja -- Percepatan Layanan menjadi 2 (dua) hari kerja
5.   Biaya/Tarif  Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.   Produk Pelayanan Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.
7.   Akses Layanan  Menyampaikan surat ke Kanwil DJPb Provinsi NTB
Berita

No. Komponen Keterangan
 1.  Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
2.   Persyaratan Pelayanan

  1. Surat permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb;

  2. Realisasi  setoran  PNBP  dan  belanja sumber dana PNBP:

        a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan  MP PNBP tahap I;

        b. sampai  dengan  akhir  bulan  Juni tahun anggaran   berjalan   untuk penerbitan MP PNBP Tahap II; atau

        c. sampai    dengan    akhir    bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP tahap III.

  3. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;

  4. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;

  5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan

  6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan.
3.   Sistem, Mekanisme dan Prosedur  

  1. Operator  Kanwil  menerima  dokumen permohonan penetapan MP PNBP serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBP, penilaian permohonan penetapan MP PNBP, penyusunan konsep surat penetapan MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat persetujuan  penetapan  MP  PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.

  2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP melalui Modul     MP     PNBP,     dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP  PNBP  kepada  Kepala Bidang.

  3. Kepala    Bidang    Kanwil    melakukan penilaian atas basil analis penetapan MP PNBP dari    Kepala    Seksi    Kanwil, penyusunan konsep      rekomendasi penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan   konsep   rekomendasi penetapan  MP  PNBP  kepada  Kepala Kantor Wilayah.

  4. Kepala   Kantor   Wilayah   melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.

  5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.

  6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian   surat   permohonan penetapan MP PNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBP ditolak   dengan   diterbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.
4.   Jangka Waktu Penyelesaian 3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  surat permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar.
5.   Biaya/Tarif  Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.   Produk Pelayanan Penerbitan  surat  persetujuan  penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III
7. Akses Aplikasi ESPM Modul MP PNBP
Berita

No. Komponen Keterangan
 1.  Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
  2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 2.  Persyaratan Pelayanan

  1. Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang atau barang dari dalam negeri dari PA/ KPA.

  2. Data dukung lainnya seperti:

    1. Perjanjian Hibah;
    2. Ringkasan Hibah;
    3. Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah;
    4. Berita Acara Serah Terima Barang;
    5. Formulir Konsultasi.
3.   Sistem, Mekanisme dan Prosedur  

  1. Menerima hibah melakukan entry data dan upload dokumen persyaratan pada aplikasi SEHATI (Sistem Aplikasi Hibah Terintegrasi).

  2. Petugas Kanwil DJPb menerima Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang beserta dokumen persyaratan dari PA/KPA.

  3. Melakukan verifikasi dokumen dengan cara:

        a. Menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register;

        b. Menguji    kesesuaian    permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan no register.

  4. Petugas       Kanwil       menyampaikan permintaan nomor register hibah ke Direktorat Jenderal       Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui aplikasi.

  5. Berdasarkan    nomor    register    yang diterbitkan DJPPR,    Kanwil DJPb menerbitkan surat    penetapan    no register.

  6. Petugas  Kanwil  menatausahakan  dan mengirim surat   penetapan   tersebut kepada PA/KPA   melalui   email   via SEHATI dan mengunggah ke aplikasi SEHATI.

  7. Dalam    hal    dokumen    permohonan mengalami kegagalan   dalam   proses verifikasi, Kanwil DJPb mengembalikan dokumen permohonan kepada PA/KPA secara tertulis.
4.   Jangka Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap
5.   Biaya/Tarif  Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.   Produk Pelayanan Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri.
Berita

No. Komponen Keterangan
 1.  Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2.   Persyaratan Pelayanan
  1. Surat  usulan  pengesahan  revisi  DIPA;
  2. Petikan/DIPA BLU Petikan;
  3. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir;
  4. Matriks semula menjadi;
  5. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; dan
  6. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).
3.   Sistem, Mekanisme dan Prosedur  
  1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker;
  2. Melakukan   restore/upload   ADK   dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam   rangka   melakukan proses validasi;
  3. Secara     hierarkis     membuat     Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan; dan
  4. Kepala    Kanwil    menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.
4.   Jangka Waktu Penyelesaian  1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
5.   Biaya/Tarif  Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.   Produk Pelayanan  
  1. Revisi DIPA Petikan / DIPA BLU Petikan
  2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan; atau
  3. Surat Penolakan /pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan
7.   Akses Layanan  Aplikasi SAKTI

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Kontak Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No.10, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127
Call Center: 14090
Tel: 03706436226402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search