Memasuki awal tahun 2025, perencanaan strategi pengawalan pelaksanaan anggaran menjadi awal penting dalam memulai pekerjaan kedepan. Indikator penyerapan dan realisasi anggaran merupakan hal yang penting untuk direalisasikan bagi seluruh kementerian dan lembaga, sebab penyerapan dan realisasi tahun ini menentukan kinerja pelaksanaan anggaran dan dapat memengaruhi anggaran yang diberikan pada tahun selanjutnya.
Salah satu fenomena yang telah terjadi di akhir tahun 2024 adalah peningkatan permintaan pembayaran oleh satuan kerja atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai atas beban APBN menjelang akhir tahun anggaran. Untuk, itu dilaksanakan Review Pelaksanaan Anggaran pada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua yang bertujuan untuk mendengarkan pemaparan hasil monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II Tahun Anggaran 2024, Mengevaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja pilihan di tahun anggaran 2024 dan kendala-kendala yang dihadapi dan Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada satker di awal tahun 2025 dalam merencanakan strategi pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Monev PA) satker K/L tahun 2024 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran di awal Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2025 oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Papua dari Bidang PPA I pada tiga lokasi yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi dan UPP Sarmi.
Dalam hal kunjungan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi yang telah dilaksanakan didapatkan informasi-informasi penting secara umum Pelaksanaan anggaran sudah baik namun sulitnya di indicator Deviasi halaman III dan hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan kemenag yang perlu menunggu juknis ataupun arahan secara terpusat sehingga perencanaan cenderung berubah-ubah dan penetapan RPD menjadi meleset. Dalam menghadapi dan mengarungi Tahun Anggaran 2025 saat ini dengan dampak adanya efisiensi juga membuat satker perlu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan karena kegiatannya belum ada kepastian dalam hal pelaksanaannya sedangkan di masyarakat sudah menunggu manfaat dan kegiatan yang sudah rutin dilakukan.
Sementara untuk kunjungan pada Kantor BPS Kabupaten Sarmi Berdasarkan data IKPA OMSPAN tahun 2024, dapat terlihat bahwa capaian nilai IKPA tahun 2024 sebesar 90,75, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah deviasi Halaman III DIPA yang masih di bawah 90, akibat tingginya deviasi pada bulan Januari, Juni, dan Oktober. Selain itu, belanjakontraktual juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena adanya satu kontrak 53 senilai Rp125 juta yang baru terealisasi pada bulan Desember selain itu kunjungan ini juga dilakukan untuk menelaah bagaimana persiapan satuan kerja dalam menghadapi dinamisnya pelaksanaan anggaran di tahun 2025 ini, salah satunya terhighlight dari kebijakan Efisiensi yang diterapkan di awal tahun.
Selebihnya dalam hal pelaksanaan anggaran di 2024 satker tidak mengalami kendala yang berarti hanya dalam teknis-teknis SAKTI dan lain sebagainya yang memang secara proses secara simultan bisa diselesaikan.
Capaian nilai IKPA tahun 2024 sebesar 87,09, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Salah satu faktor penyebabnya adalah deviasi Halaman III DIPA yang masih berada di bawah 90, terutama akibat tingginya deviasi pada bulan Januari, Februari, Juni, dan Oktober. Selain itu, belanja kontraktual juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, karena sebagian besar kontrak baru terealisasi pada semester II. Penurunan nilai IKPA juga dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2024, yang disebabkan oleh belum optimalnya belanja 52 dan 53 sejak triwulan pertama. Dalam kunjungan ke kantor UPP Sarmi dirasakan bahwa keadaan satuan kerja dengan keadaan seadanya di mana Gedung kantor sudah terbengkalai dan terjerat pemalangan sampai 11 tahun akibat hak ulayat yang tidak terselesaikan.
(Tim humas Kanwil DJPb Proovinsi Papua)
