Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dimulai setelah Konvensi PBB melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi. Konvensi PBB tentang Anti Korupsi diadopsi dalam Sidang Majelis Umum ke-58 melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Penyusunan perjanjian tersebut bermula ketika Majelis Umum PBB dalam sidang ke-55 melalui Resolusi 55/61 pada 6 Desember 2000 memandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait antikorupsi. Dalam hal tersebut, majelis mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang berkompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi.
Dalam rangka Peringatan Hakordia Tahun 2021, Kementerian Keuangan mengusung tema "Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh". Dalam kesempatan ini Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus berhati-hati terhadap risiko pengenaan sanksi pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen dalam mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi serta menegaskan kembali bahwa semua layanan pada Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara termasuk KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara yang diberikan kepada mitra kerja tidak dipungut biaya/gratis/Rp0,00 sebagaimana tertuang dalam surat Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara yang dapat diakses melalui tautan https://s.id/LayananBebasBiaya.
