Kendari, 16 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas dan kesetaraan di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan yakni “Penguatan Integritas, Pengendalian Gratifikasi, dan Implementasi Budaya Egaliter” di Aula Kanwil DJPb Prov. Sultra. Acara tersebut dikemas dalam suasana dialog terbuka dan partisipatif melalui format Townhall Meeting yang menghadirkan Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra, Bapak Supendi, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang penyampaian materi formal, tetapi juga ajang refleksi bersama seluruh pegawai untuk memperkuat pondasi nilai integritas dan menciptakan iklim kerja yang inklusif dan adil.
Menerapkan Budaya Egaliter dalam Birokrasi
Dalam sesi obrolan tersebut, Bapak Supendi menyampaikan pentingnya budaya egaliter, budaya yang menekankan kesetaraan, menghapus sekat jabatan dan membuka ruang kolaborasi lintas generasi. Tantangan seperti menurunnya semangat gotong-royong, komunikasi yang kaku dan jarak antargolongan menjadi alasan mendesak untuk menghadirkan sistem kerja yang lebih terbuka, partisipatif dan harmonis.
Beliau menjabarkan strategi konkret dalam membangun budaya ini:
- Tidak adanya protokoler berlebihan terhadap pimpinan;
- Fasilitas dan tempat duduk yang setara saat kegiatan bersama;
- Penerapan konsep Activity Based Working Space untuk mengurangi sekat sosial dan fisik;
- Keterbukaan pimpinan dalam berdiskusi untuk mendengarkan aspirasi dari para pejabat/pegawai
Memperkuat Integritas dan Menolak Gratifikasi
Lebih lanjut, Bapak Supendi memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan secara nasional, namun tetap menyisakan tantangan yang serius, seperti praktik kolusi, penyalahgunaan dokumen, serta lemahnya budaya mengemukakakn pendapat ( speak up ). Untuk menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan kembali Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang memuat nilai-nilai seperti keteladanan pimpinan, kesadaran pribadi dan budaya malu terhadap pelanggaran.
Terdapat lima poin krusial menjadi sorotan utama, yaitu:
- Gratifikasi: Pegawai diminta menolak segala bentuk gratifikasi dan melaporkan secara terbuka melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Benturan Kepentingan: Ditekankan pentingnya menyusun Deklarasi Benturan Kepentingan (DBK) dan laporan penghindaran risiko.
- Whistleblowing System (WISE): Pegawai diajak untuk berani melaporkan pelanggaran dengan jaminan perlindungan hukum.
- Etika Bermedia Sosial: Mengelola jejak digital dengan bijak, termasuk dalam lingkup keluarga, sebagai representasi citra institusi.
- Laporan Harta Kekayaan (LHK): Disiplin dalam pelaporan yang faktual dan tepat waktu.
Satu Meja, Banyak Suara: Pegawai Bicara, Pimpinan Mendengar
Sesi dialog terbuka menjadi momen yang paling mengesankan dalam kegiatan ini. Tidak ada podium tinggi, tidak ada mikrofon eksklusif. Semua duduk sejajar, pimpinan dan pegawai berbagi ruang dan waktu yang sama. Suasana santai, namun bermakna terasa begitu kental ketika satu per satu pegawai memperkenalkan diri, menyampaikan unek-unek, memberikan masukan hingga melontarkan pertanyaan dengan penuh keterbukaan.
Plt. Kepala Kanwil, Bapak Supendi, menyambut setiap suara dengan penuh perhatian dan respons yang jujur. Ia menekankan bahwa komunikasi dua arah seperti ini adalah fondasi penting dalam membangun organisasi yang sehat. Pegawai tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga diberi ruang untuk tumbuh dan didengar.
Dalam suasana penuh empati itu, terungkap berbagai hal mulai dari tantangan pekerjaan hingga harapan terhadap lingkungan kerja yang lebih suportif. Bapak Supendi pun tak lupa mengingatkan pentingnya menentukan prioritas kerja agar tidak membebani mental, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk menumbuhkan rasa syukur atas profesi yang dimiliki.
Dengan menyadari bahwa pekerjaan ini adalah amanah dan peluang, seluruh pegawai diingatkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, integritas dan kebanggaan. Momen ini bukan hanya ajang curhat, tapi cermin bahwa organisasi ini sedang tumbuh ke arah yang lebih terbuka, manusiawi dan profesional. Kegiatan yang digelar dalam suasana santai, namun penuh makna ini membuktikan bahwa penguatan integritas tidak selalu harus bersifat formal dan kaku, justru dengan melalui pendekatan humanis, dialogis dan terbuka seperti ini, nilai-nilai integritas dan kesetaraan dapat meresap lebih dalam dalam budaya organisasi.
Dengan menjadikan integritas sebagai karakter, bukan sekadar kewajiban dan membangun budaya egaliter tanpa sekat, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara meneguhkan komitmennya menjadi institusi yang bersih, inklusif dan profesional dalam tata kelola keuangan negara.
