Kendari, 22 Mei 2025 – Dalam rangka memperkuat efektivitas penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid -luring di Aula Kanwil DJPb dan daring melalui platform Microsoft Teams dan menjadi wadah penting untuk membahas strategi, kendala, serta inovasi dalam penyaluran dana pendidikan yang menyentuh langsung kesejahteraan para guru.
Antisipasi Retur, Perkuat Validasi Data
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli, S.E., M.S.E., menyampaikan bahwa pada tahun 2024, total penyaluran TKD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai hampir Rp19 triliun, sedangkan pada tahun 2025 terdapat sedikit penurunan menjadi sekitar Rp18 triliun. Selain itu hingga pertengahan bulan Mei, dana yang telah tersalurkan mencapai Rp5 triliun.
Beliau menekankan perubahan penting dalam skema penyaluran tunjangan guru: kini dana disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui rekening kas umum daerah. Meski langkah ini mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas, potensi retur akibat data rekening yang tidak valid harus diantisipasi dengan validasi yang lebih ketat dan koordinasi lintas instansi yang solid.
Penghargaan untuk Kinerja Terbaik Daerah
Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb Prov. Sultra memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024. Berikut penerima penghargaan:
🏆 DAK Fisik:
Terbaik I: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Terbaik II: Kabupaten Bombana
Terbaik III: Kabupaten Buton Selatan
🏆 Dana Desa:
Terbaik I: Kabupaten Kolaka Timur
Terbaik II: Kabupaten Konawe
Terbaik III: Kabupaten Wakatobi
Evaluasi Penyaluran dan Strategi Percepatan
Pak Andi Khairuddin, Kabid PPA II Kanwil DJPb Sultra, memaparkan bahwa tingkat penyaluran TKD tahun 2024 sangat tinggi, mencapai 99,07%. Namun, tahun 2025 mengalami penurunan alokasi, terutama untuk DAK Fisik dan Dana Desa.
Beberapa hambatan yang mempengaruhi antara lain adalah:
1.) Keterlambatan kontrak kegiatan
2.) Ketidaklengkapan dokumen penyaluran
3.) Tidak terserapnya uang muka oleh rekanan.
Beliau mendorong seluruh pemda agar lebih proaktif dalam penyusunan dokumen syarat salur serta memperhatikan waktu penyaluran yang ketat, khususnya tahap I.
Pemahaman Mekanisme Penyaluran Tunjangan Guru
Materi selanjutnya disampaikan oleh Pak Aditia, Kepala Seksi PPA II-A, memaparkan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) berdasarkan KMK No. 8/KM.7/2025. Penyaluran kini dilakukan langsung melalui sistem integrasi DJPb dan Kemendikbudristek.
Namun, hingga Mei 2025, realisasi penyaluran masih rendah, yakni TPG: baru 15,81% dari total pagu, TKG: baru 17,11% dan Tamsil: belum tersalurkan karena rekomendasi belum tersedia. Beliau juga menjelaskan mekanisme retur dana dan peran masing-masing pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, hingga KPPN dan bank penyalur.
Suara dari Daerah: Tantangan Nyata di Lapangan
Diskusi berlangsung aktif dan dinamis. Beberapa isu penting yang disampaikan oleh pemerintah daerah antara lain:
1.) Validasi data yang belum sinkron memicu keterlambatan THR dan tekanan psikologis bagi guru.
2.) Pemotongan iuran BPJS 1% yang tidak otomatis dapat menyebabkan penolakan layanan kesehatan.
3.) Ketidakjelasan status desa terpencil yang berdampak pada kelayakan TKG.
4.) Dukungan terhadap pembangunan layanan radioterapi RSUD Bahteramas yang memerlukan fasilitasi koordinasi lintas kementerian.
Tanggapan dari Kanwil DJPb Prov. Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman teknis yang menyeluruh dari seluruh pihak. Solusi seperti pemotongan iuran melalui gaji, bukan dari tunjangan, serta pentingnya data yang valid dan terintegrasi juga kembali ditekankan.
Rapat Teknis dan Laporan Pengembangan Penyaluran
Pada sesi berikutnya, dilakukan Rapat Teknis Monitoring Penyaluran TKD bersama seluruh Seksi Bank KPPN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai 22 Mei 2025, dana TKD yang telah disalurkan mencapai Rp5,56 triliun (30,59%). KPPN Kendari, Baubau, dan Raha menyampaikan progres dan tantangan dari masing-masing wilayah.
Teridentifikasi beberapa kendala penyaluran, mulai dari progres pengadaan yang terlambat, hingga pergeseran anggaran akibat efisiensi awal tahun. Namun, komitmen pemda untuk mempercepat proses terus diperlihatkan melalui koordinasi intensif bersama KPPN.
Kolaborasi untuk Efektivitas dan Keadilan
Melalui kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa sinergi antara DJPb, KPPN, dan pemda adalah kunci keberhasilan penyaluran dana yang efektif, akuntabel, dan berdaya guna. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan kebijakan, semua pihak menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan mempercepat penyaluran demi kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga pendidik di daerah. Dengan demikian, melalui forum-forum dialog seperti kegiatan ini, diharapkan aspirasi dari lapangan dapat menjadi bagian dari pembentukan kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berpihak pada kebutuhan nyata di daerah.
