Kendari, 10 Juli 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi membentuk Tim Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah dalam rapat yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb Sultra dan melalui platform Teams Meeting . Pembentukan tim ini merupakan bagian dari implementasi arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk memperkuat peran DJPb sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang financial advisory .
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Iman Widhiyanto, yang menyampaikan bahwa perubahan fungsi Seksi Bank pasca simplifikasi organisasi harus diikuti dengan penugasan yang lebih relevan, seperti penyusunan analisis ekonomi dan keuangan daerah. Menurut beliau, DJPb tidak hanya cukup menyampaikan informasi nominal anggaran dan realisasinya, tetapi harus mampu menjelaskan dampak fiskal terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa analisis yang disusun akan menjadi alat penting untuk audiensi kepada kepala daerah serta mendukung proses pengambilan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Tim ini juga diarahkan untuk menyusun analisis secara triwulanan dan insidentil, terutama saat akan dilakukan pertemuan dengan pimpinan daerah. Untuk itu, pengumpulan data akan dilakukan secara sistematis dengan mengandalkan data-data dari LKPD, BPS, serta informasi keuangan lainnya yang relevan.
Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK turut menyampaikan materi teknis mengenai struktur analisis, sumber data, serta pentingnya menyusun dokumen sesuai dengan Modul Financial Advisory : Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah Versi 2.0. Disebutkan bahwa sebagian besar data bersifat tahunan, namun data dinamis seperti TKD, KUR, UMi, dan APBD akan diperbarui secara berkala.
Kepala KPPN Kendari dan KPPN Baubau juga memberikan masukan, antara lain perlunya rapat lanjutan yang bersifat teknis dan pentingnya memeriksa ketersediaan data di tiap kabupaten/kota, mengingat belum semua BPS daerah memiliki standar pelayanan data yang sama.
Rapat ditutup dengan penekanan bahwa tujuan utama dari pembentukan tim ini bukan semata menyediakan bahan audiensi, namun juga untuk menumbuhkan budaya analitis dan literasi menulis di kalangan pegawai DJPb, baik di tingkat Kanwil maupun KPPN. Kepala Kanwil berharap seluruh anggota tim dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat dan komitmen untuk terus belajar.
Ke depan, akan ditetapkan keanggotaan resmi tim ini melalui Surat Keputusan dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan rapat teknis untuk menyusun langkah-langkah implementasi lebih lanjut.
