Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sharing Session Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Jumat, 5 Juni 2026 ini menjadi momentum strategis bagi KPPN Kendari dan KPPN Raha untuk mempersiapkan diri meraih predikat WBBM pada tahun 2027. Setelah berhasil menorehkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), jajaran DJPb Sulawesi Tenggara kini siap menghadapi tantangan lebih tinggi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang memberikan dampak nyata bagi stakeholders dan masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, membuka kegiatan ini dengan menekankan 3 poin utama yang wajib diinternalisasi oleh seluruh pegawai. Pertama, inovasi yang dikembangkan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjawab masalah nyata di lapangan dengan dampak yang terukur. Kedua, integritas merupakan harga mati mengingat standar WBBM tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran. Ketiga, kolaborasi erat antar seluruh keluarga besar DJPb Sulawesi Tenggara menjadi kunci utama keberhasilan. KaKanwil mengakui bahwa perjalanan menuju WBBM membutuhkan kerja ekstra dan konsistensi, namun hasil akhir yang membanggakan akan sepadan dengan seluruh upaya yang dicurahkan.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Sigid Mulyadi, memaparkan tujuh pilar strategi kunci yang didasarkan pada pengalamannya berhasil membawa KPPN Tanjung meraih WBBM. Poin krusial yang ditekankan adalah pemenuhan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang harus akurat dan terbebas dari rekayasa. Selain itu, pengembangan inovasi harus meningkatkan kinerja eksternal, membangun citra positif, serta berhasil direplikasi oleh unit lain. Beliau juga menekankan pentingnya strategi komunikasi dan image branding yang agresif, mulai dari pengelolaan media sosial hingga pemberitaan di koran lokal, agar eksistensi inovasi unit terlihat nyata oleh publik dan tim penilai.
Senada dengan itu, Kepala KPPN Bau-Bau, Aang Junaidi, yang juga berhasil membawa unitnya meraih WBBM, menekankan pentingnya melibatkan seluruh elemen pegawai tanpa terkecuali. Ia membagikan kiat agar unit kerja tidak tersebar, melainkan fokus menunjukkan keunggulan pada satu atau dua inovasi andalan yang benar-benar berdampak pada percepatan layanan atau penghematan anggaran. Aang juga mendorong terciptanya layanan kolaboratif bersama instansi vertikal lainnya, seperti KPP Pratama, Taspen, maupun BPJS, serta pemanfaatan kearifan lokal untuk menyebarluaskan semangat integritas ke masyarakat luas.
Menghadapi tahapan evaluasi yang ketat, para narasumber membagikan strategi jitu mulai dari penyusunan slide presentasi dan video profil yang kuat secara narasi, hingga simulasi mendalam untuk menghadapi wawancara virtual tim Penilai Nasional. Yang tak kalah penting adalah strategi saat observasi lapangan, di mana keakraban dengan tim penilai dan pembuktian langsung dampak inovasi ke lapangan seperti yang pernah dilakukan dengan membawa tim penilai langsung ke desa untuk merasakan manfaat inovasi ZIDES menjadi nilai tambah yang signifikan. Sesi diskusi yang berlangsung hangat juga menjadi ajang bimbingan langsung bagi KPPN Kendari dan KPPN Raha yang masih menghadapi kendala dalam pemenuhan dokumen, di mana Kanwil memberikan pendampingan agar mereka terus berinovasi dan mempersiapkan diri sejak dini.
Melalui kegiatan yang komprehensif ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara membuktikan komitmennya untuk terus menjaga integritas, menolak segala bentuk gratifikasi, dan memberikan pelayanan yang CERMAT, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, dan Sinergis (CERDAS). Dengan bekal strategi yang matang dan pemahaman mendalam mengenai komponen pengungkit WBBM, serta sinergi internal yang diperkuat, KPPN Kendari dan KPPN Raha dipastikan siap melangkah pasti menuju predikat WBBM, membawa nama baik birokrasi Kementerian Keuangan di Sulawesi Tenggara semakin berdampak dan dipercaya oleh masyarakat.



