Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) pada Senin, 8 Juni 2026, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, aparat penegak hukum, hingga instansi vertikal pusat, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh data inflasi terbaru yang dirilis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana inflasi bulan Mei 2026 tercatat sebesar 4,07% (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 113,14. Kota Baubau menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,11%, sementara Kabupaten Konawe mencatatkan inflasi terendah sebesar 2,59%. Komoditas beras, tomat, angkutan udara, dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di daerah ini.
Dalam forum tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa laju inflasi Sulawesi Tenggara relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Sulawesi, sehingga dibutuhkan langkah pengendalian yang lebih terkoordinasi. Pemerintah Kota Baubau mengungkapkan bahwa berkurangnya subsidi transportasi udara serta ketergantungan pada jalur laut yang rentan terhadap cuaca menjadi faktor utama tingginya inflasi di wilayah tersebut. Sementara itu, Bulog menyoroti tingginya biaya transportasi antarpulau yang menjadi hambatan distribusi bahan pangan strategis.
BMKG turut menyampaikan peringatan penting: gejala El Niño mulai terdeteksi sejak Mei 2026, dengan puncak musim kering diperkirakan terjadi pada September-1Oktober 2026. Kondisi ini berpotensi menekan produksi pertanian, sekaligus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera memperkuat cadangan dan jalur distribusi pangan.
Dari sisi fiskal, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa alokasi belanja APBN terkait pengendalian inflasi telah mencapai Rp646,38 miliar, dengan realisasi sebesar Rp235,68 miliar atau 36,46% hingga awal Juni 2026. Kanwil DJPb mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya pada sektor infrastruktur, konektivitas, irigasi, pertanian, dan distribusi pangan. Perhatian khusus juga diberikan pada pelaksanaan DAK Fisik Tematik Ketahanan Pangan yang baru terkontrak sebesar 31,15% dari alokasi Rp57,14 miliar. Pemeliharaan jalan ditegaskan bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan instrumen nyata pengendalian inflasi.
Seluruh peserta rapat sepakat untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan optimalisasi instrumen fiskal. Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal realisasi APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) agar belanja pemerintah benar-benar bekerja secara efektif dalam menjaga daya beli masyarakat Sulawesi Tenggara.
