Di tengah tantangan ekonomi global, perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada triwulan I 2026, Provinsi ini berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 6,23% secara tahunan (y-on-y), melanjutkan tren pemulihan yang konsisten sejak masa pandemi. Nilai PDRB tercatat mencapai Rp52,55 triliun atas dasar harga berlaku, sebuah angka yang mencerminkan besarnya potensi ekonomi wilayah ini. Meski secara triwulanan (q-to-q) terjadi kontraksi sebesar 6,20%, hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor musiman dan siklus anggaran yang lazim terjadi di awal tahun.
Dari sisi produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,14%, mengindikasikan mulai menggeliatnya sektor pariwisata dan konsumsi domestik. Sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 16,95%, sinyal positif bahwa investasi mulai bergerak masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara. Tulang punggung ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang 23,34% PDRB, disusul pertambangan (20,12%) dan perdagangan (13,04%).
Di sisi kesejahteraan, angin segar datang dari petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 101,64 pada Mei 2026 dari 98,15 di bulan sebelumnya, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat menjadi 105,03. Angka ini mengindikasikan daya beli pelaku usaha sektor primer mulai membaik. Tingkat kemiskinan pun terus menurun, kini berada di angka 10,14% atau sekitar 295 ribu jiwa (September 2025). Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat naik ke 3,25 persen pada Februari 2026, dengan pengangguran di perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, sebuah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius.
Di tengah dinamika ekonomi tersebut, APBN tampil sebagai penopang utama pergerakan sektor riil Sulawesi Tenggara. Dari total pagu belanja negara sebesar Rp20,94 triliun, realisasi hingga April 2026 telah mencapai 33,42%, tumbuh 5,59% dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai menjadi tiga komponen dengan realisasi tertinggi, terutama untuk mendukung program prioritas di sektor pendidikan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat beserta sarana prasarananya. Sementara itu, penerimaan perpajakan daerah juga tumbuh signifikan 73,27% (y-on-y) pada April 2026, ditopang oleh sektor industri pengolahan dan keuangan.
Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi telah mencapai 36,12% dari pagu Rp13,60 triliun, tumbuh 8,25% dari tahun sebelumnya. Namun perlu dicermati bahwa DAK Fisik belum mencatatkan realisasi karena petunjuk teknis penyaluran belum dirilis, sementara Dana Desa dan Insentif Fiskal mengalami perlambatan akibat keterlambatan regulasi. Percepatan penyaluran komponen-komponen ini menjadi agenda mendesak agar dampak fiskal dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
Dari sisi APBD, konsolidasi keuangan daerah Sultra menunjukkan penyesuaian signifikan. Pagu pendapatan menurun 19,99% menjadi Rp19,43 triliun, sementara pagu belanja turun 18,63% menjadi Rp20,07 triliun dibanding tahun 2025. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil tumbuh 10,09%, didorong kenaikan pajak daerah sebesar 24,15% dan retribusi daerah yang melonjak 98,48%, capaian yang patut diapresiasi sebagai bukti semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah.
Secara keseluruhan, dampak operasi fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara tercermin nyata pada pergerakan sektor riil. Total pengeluaran agregat pemerintah mencapai Rp5,27 triliun, dengan belanja pemerintah mendominasi 90,36% dari total tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa peran belanja negara dan daerah masih menjadi lokomotif utama penggerak ekonomi Sulawesi Tenggara. Ke depan, peningkatan kualitas belanja yang efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
