Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatatkan capaian kinerja yang sangat membanggakan di paruh pertama tahun 2026. Melalui rapat evaluasi akhir (Exit Meeting) Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang digabungkan dalam agenda Treasury Dialogue, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh jajaran KPPN berhasil meraih nilai akhir rata-rata sebesar 99,19 dari skala 100. Angka ini menegaskan bahwa kualitas layanan dan tata kelola keuangan negara di Sulawesi Tenggara berjalan sangat optimal dan terkendali.
Pencapaian fantasis ini terungkap secara rinci dalam kegiatan hybrid yang berlangsung pada 12 Juni 2026 lalu, yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra beserta seluruh Kepala KPPN dari Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Raha. Dari empat KPPN tersebut, tiga di antaranya yakni KPPN Bau-Bau, Kolaka, dan Raha, berhasil menyabet nilai identik sebesar 99,62. Sementara itu, KPPN Kendari yang menanggung beban layanan lebih besar mencatatkan skor sangat tinggi di angka 98,99. Keberhasilan ini tidak lepas dari minimalnya temuan penyimpangan. Seluruh KPPN berhasil membukukan skor sempurna 100 untuk aspek capaian kinerja, dengan temuan yang ditemukan hanya sebatas dua poin administratif minor di KPPN Kendari yang langsung ditindaklanjuti.
Lebih dari sekadar perayaan angka, Treasury Dialogue ini menjadi ruang strategis yang sangat jujur dan pragmatis untuk membahas realitas lapangan, khususnya terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Layanan (SPML) fisik. Para Kepala KPPN menyampaikan kendala nyata yang dihadapi, seperti sulitnya pembuatan hydrant kebakaran di KPPN Bau-Bau karena kondisi geografis berupa tanah bebatuan, serta keterbatasan anggaran untuk pemasangan guiding block. Menariknya, terkait partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), para Kepala KPPN sepakat bahwa kebutuhannya saat ini sudah tidak lagi relevan mengingat hampir seluruh layanan perbendaharaan kini telah beralih ke sistem digital dan online, serta kapasitas ruang tunggu di masing-masing kantor masih sangat memadai.
Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan respons yang sangat apresiatif dan berlandaskan logika. Beliau menegaskan bahwa tidak seluruh komponen SPML fisik harus dipaksakan untuk dipenuhi jika memang terbentur pada kendala geografis atau efisiensi biaya yang tidak proporsional. Kendala-kendala yang bersifat struktural ini akan segera diformulasikan sebagai usulan substitusi atau keringanan yang akan disampaikan kepada Kantor Pusat DJPb.
Di sela-sela pembahasan supervisi, acara juga diperkaya dengan sharing session terkait fungsi treasurer, yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kapasitas teknis seluruh pegawai. Secara keseluruhan, rangkaian Treasury Dialogue bulan Juni 2026 ini berhasil menunjukkan bahwa birokrasi di lingkungan DJPb Sulawesi Tenggara tidak hanya berjalan pada koridor kedisiplinan, tetapi juga fleksibel, adaptif terhadap perkembangan digital, serta menjunjung tinggi prinsip kemanfaatan dan efisiensi negara.
