Jarak dan waktu kerap kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan di daerah ketika dihadapkan pada persoalan teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan solusi inovatif melalui layanan KONAWE (Konsultasi APBN di Wilayah secara Elektronik). Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, layanan ini dirancang untuk memberikan pendampingan yang fleksibel, cepat, dan tepat sasaran, baik secara daring maupun luring, bagi seluruh instansi vertikal, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, layanan KONAWE telah membuktikan relevansinya sebagai kanal komunikasi strategis dalam menjaga kelancaran roda administrasi keuangan negara di Sulawesi Tenggara. Beragam instansi, mulai dari KPU di berbagai kabupaten, BNN, BPS, TNI AD, hingga Balai Pelaksana Jalan Nasional, aktif memanfaatkan media ini untuk menuntaskan berbagai persoalan operasional di lapangan. Tingginya antusiasme tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendampingan teknis yang dapat diakses secara real-time tanpa harus terkendala birokrasi pertemuan fisik merupakan keharusan di era kerja modern saat ini.
Ruang lingkup permasalahan yang berhasil diurai melalui KONAWE mencerminkan dinamika kompleks tata kelola keuangan negara. Sejumlah satuan kerja banyak menyoal mekanisme revisi DIPA, mulai dari pemutakhiran halaman III, perubahan kode kegiatan, hingga pengalihan akun belanja. Di sisi lain, layanan ini juga berhasil menavigasi kendala terkait pengelolaan hibah, perhitungan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), hingga akses terhadap aplikasi pendukung seperti SMART DJA dan BIOS. Tidak ketinggalan, aspek fiskal daerah juga tersentuh melalui koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk membahas proyeksi penganggaran dan optimalisasi dana bagi hasil.
Keberhasilan pelaksanaan KONAWE pada periode ini pada dasarnya lebih dari sekadar penyelesaian persoalan administratif. Inovasi ini memperkuat fungsi pembinaan Kanwil DJPb Sulawesi tenggara sekaligus membangun budaya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ke depan, layanan konsultasi elektronik ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan kapasitasnya, memastikan bahwa setiap hambatan dalam pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembiayaan negara dapat berjalan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
