Mengapa harga bensin naik sedikit saja bisa membuat harga skincare dan bahan makanan ikut terkerek? Pertanyaan sehari-hari inilah yang menjadi pintu masuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengajak mahasiswa memahami kondisi fiskal dan ekonomi daerah mereka sendiri. Bertempat di Auditorium Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Selasa, 21 Juli 2026, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Kuliah Umum Keuangan Negara sekaligus Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) periode Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang bertanggung jawab menghadirkan analisis ekonomi dan fiskal regional berbasis data bagi Sulawesi Tenggara. Pemilihan USN Kolaka bukan tanpa alasan, sebab kampus ini memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi (FISIE) yang menjadi mitra strategis untuk menjembatani dialog antara pemerintah dan akademisi, sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Acara dihadiri langsung oleh Rektor USN Kolaka, Dr. H. Nur Ihsan HL, M.Hum., bersama jajaran dosen dan mahasiswa FISIE, serta dari pihak Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara hadir Kepala Bidang PPA-II Dwitya Estu Nurpramana, Kepala Bidang PPA-I Wahyu Budiarso, dan Kepala KPPN Kolaka, Harwanto. Dalam sambutannya, Dwitya Estu Nurpramana menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk silaturahmi sekaligus berbagi pemahaman mengenai tiga fungsi utama Kanwil DJPb, yaitu Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor. Ia juga menyampaikan kabar baik bagi mahasiswa bahwa Kementerian Keuangan membuka program Magang Kemenkeu di berbagai instansi vertikal, tidak hanya di kantor pajak dan bea cukai, tetapi juga di KPPN dan KPKNL, sebagai pintu masuk bagi mahasiswa untuk mengenal langsung dunia kerja di Kementerian Keuangan.
Materi inti kuliah umum membedah Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2026, dimulai dari cerita paling dekat dengan mahasiswa yaitu bagaimana pola belanja harian ikut membentuk permintaan ekonomi hingga memicu inflasi. Data menunjukkan inflasi Kabupaten Kolaka tercatat 7,77% (y-on-y), lebih tinggi dari rata-rata provinsi, didorong oleh demand-pull inflation dari meningkatnya permintaan makanan, hunian, dan transportasi, serta cost-push inflation akibat naiknya biaya distribusi dan logistik. Kabar baiknya datang dari sisi pertumbuhan, di mana ekonomi Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2026 tumbuh 6,23% (y-on-y), melampaui pertumbuhan nasional yang sebesar 5,61%. Sektor Akomodasi dan Makan-Minum mencatat pertumbuhan tertinggi (20,14%), diikuti Konstruksi (15,27%). Menariknya, sektor Pertambangan justru tumbuh negatif (-0,65%) meski tetap menjadi kontributor terbesar kedua PDRB, kondisi yang erat kaitannya dengan pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) yang masih dalam tahap konstruksi smelter, dengan target produksi perdana pada Agustus 2026. Proyek IPIP sendiri bukan proyek kecil, sebab investasi tahap HPAL PT KNI tercatat mencapai US$4,5 miliar di atas lahan seluas 9.384 hektare, dan diproyeksikan menyerap 10.000 hingga 50.000 tenaga kerja tergantung tahap pembangunannya.
Di balik geliat investasi raksasa itu, narasumber mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar di sisi ketenagakerjaan. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka membaik menjadi 3,25%, sebanyak 62% pekerja di Sulawesi Tenggara masih berstatus informal dan 59,22% berpendidikan SMA ke bawah, padahal industri hilirisasi seperti IPIP membutuhkan tenaga kerja formal dan terampil, sehingga kesiapan kompetensi lulusan, termasuk lulusan vokasi, menjadi titik temu penting antara dunia pendidikan dan peluang kerja di Kolaka. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2026 mencapai Rp1,21 triliun atau 20,36% dari target, sedangkan belanja daerah baru terealisasi Rp2,72 triliun atau 13,69% dari pagu. Tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah (26,17%), dengan APBD yang masih sangat bergantung pada transfer pusat (83%), sebuah pengingat bahwa penggunaan dana transfer tersebut adalah hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawal.
Sesi tanya jawab berlangsung antusias, di mana mahasiswa dan dosen FISIE aktif menggali lebih dalam, mulai dari pertanyaan dasar mengenai empat faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi hingga pertanyaan yang lebih aplikatif tentang mengapa kenaikan harga BBM selalu berimbas pada kenaikan harga barang lain. Salah satu jawaban menarik datang saat membahas solusi pengendalian inflasi daerah, di mana narasumber mencontohkan potensi pembangunan pabrik penggilingan gabah menjadi beras di Kolaka, mengingat selama ini padi dari Kolaka harus dikirim ke Makassar untuk diolah lalu dikirim kembali dalam bentuk beras siap kemas. Memangkas rantai distribusi yang panjang ini disebut sebagai salah satu solusi jangka panjang agar harga beras di tingkat masyarakat bisa lebih terjangkau.
Kegiatan ini menegaskan bahwa isu fiskal dan makroekonomi bukan sekadar wacana teknokratis, melainkan topik yang dekat dengan keseharian generasi muda. Antusiasme peserta menjadi bukti bahwa literasi fiskal perlu terus disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan daerah. Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berencana melaksanakan kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional secara berkala di perguruan tinggi lain se-Sulawesi Tenggara, disertai penguatan kolaborasi riset bersama institusi pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
