Dalam rangka mempersiapkan implementasi SAKTI di satuan kerja lingkup Kementerian keuangan, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Utara Kanwil DJPb prov. Sulut mengadakan diskusi yang dikemas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Piloting SAKTI dengan tema “Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Transparan dan Akuntabel dengan Aplikasi SAKTI” Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 November 2017 di aula Gedung Keuangan Negara Manado.
Acara FGD ini dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja vertikal lingkup Kementerian Keuangan di prov. Sulawesi Utara. Acara ini dibuka Kepala Kantor Wilayah DJPb prov. Sulawesi Utara. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa sebuah perubahan dalam berorganisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dalam era digital segala pekerjaan klerikal yang dapat dilakukan dengan mesin atau aplikasi memang seharusnya dilaksanakan oleh mesin atau aplikasi, sedangkan ASN berperan dalam proses analisis, koordinatif, dan monitoring. Dengan kata lain adanya transformasi ini akan memanusiakan ASN. Transformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dimulai dengan pengembangan SPAN dan telah sukses dijalankan. Disisi lain SPAN belum bisa berjalan secara optimal karena aplikasi yang digunakan satuan kerja saat ini masih beragam dan belum dapat terkoneksi dengan langsung dengan SPAN. Untuk itu Direktorat Jenderal Perbendahraan mengembangkan suatu aplikasi yang terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan SPAN. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau biasa di singkat SAKTI. Dengan SAKTI diharapkan akan mempermudah satuan kerja dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN.
SAKTI yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada di Satuan Kerja. SAKTI meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang single database. SAKTI menggunakan basis akutansi kas dan akrual. Mengadopsi cloud computing dan full electronic transactions. Saat ini SAKTI telah digunakan 228 satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dan 171 satket penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Keunggulan SAKTI online adalah :
- Supervisi yang Highly Responsive KPPN
- Mudah melakukan monitoring terhadap Kas Bendahara, Rencana Penarikan Dana, Transaksi secara real time, penyaluran DAK Fisik dan dana desa dan penerimaan potongan pajak atas beban APBN.
- Memudahkan pengawasan terhadap Kepatuhan Satker, Akurasi transaksi keuangan dan jaminan keamanan transaksi keuangan.
- Dalam membuat laporan keuangan lebih mudah dengan rekonsiliasi laporan secara otomatis, konsolidasi pelaporan secara real time dan laporan keuangan K/L terbentuk secara real time.
- Terjadinya penghematan karena efektifitas penggunaan anggaran, less paper transaction, full electronic transaction.
Rencana Piloting dan Roll-Out SAKTI dimulai tahap I dari tahun 2015 untuk Kanwil DJPb DKI Jakarta, Tahap II tahun 2016 untuk 217 Satker DJPb, tahap IIIA tahun 2017 untuk 171 satker penyalur DAK Fisik dan dana desa, tahap IIIB untuk seluruh satker Kementerian Keuangan kecuali kantor vertikal DJP dan DJBC, tahap IIIC tahun 2018 diharapkan seluruh satker Kementerian Keuangan, tahun 2019 Roll-Out K/L yang jumalah satkernya kurang dari 1000, dan tahun 2020 diharapkan seluruh satker sudah menggunakan SAKTI.
