Salah satu arahan Menteri Keuangan kepada unit kerja di bawah Kemenkeu adalah seluruh kantor Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di samping itu, program-program dalam peraihan predikat WBK/WBBM tersebut hendaknya benar-benar nyata dalam segala dimensinya, bukan hanya ritual formalitas saja.
Unit kerja di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara yang akan mengikuti penilaian WBK/WBBM Tahun 2022 antara lain KPPN Manado dan KPPN Tahuna. Sebagai bentuk koordinasi dan asistensi, Kanwil DJPb Sulut pada 24-25 Februari 2022 menyelenggarakan Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui zoom meeting yang diikuti oleh Pejabat/Pelaksana Bidang SKKI serta Pejabat/Pelaksana KPPN Manado dan KPPN Tahuna.
Bersamaan dengan kegiatan ini, dilaksanakan pula sosialisasi perubahan peraturan pelaksanaan pembangunan ZI yaitu PermenPAN-RB Nomor 90/2021 yang menggantikan PermenPAN-RB Nomor 10/2019. Terdapat perubahan-perubahan mendasar pada peraturan tersebut, sehingga diharapkan kepada unit peserta penilaian untuk melakukan penyesuaian atas peraturan terbaru.
“Dalam pembangunan zona integritas ini diperlukan kerja sama yang baik pada unit kerja. Dimohon kepada seluruh pegawai KPPN, baik ASN maupun PPNPN untuk bersinergi dan saling membantu demi tercapainya predikat WBK/WBBM. Kanwil akan senantiasa mendampingi, mendukung, dan membantu KPPN Manado dan KPPN Tahuna untuk mendapat predikat WBK/WBBM Tahun 2022,” ujar Kepala Kanwil DJPb Sulut di akhir kegiatan.
