Awal Periode 2022 ini masih dibayangi dengan pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2022, terjadi lonjakan kasus COVID-19 hingga tertinggi pada tanggal 23 Februari, dimana penambahan kasus di Sulawesi Utara pada hari itu mencapai 1.115 kasus dan mulai menurun setelah tanggal tersebut. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan menjadi salah satu issue yang berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN dan APBD. Pada sisi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara, terdapat deviasi antara realisasi dan proyeksi yang diharapkan sebesar -26,50% dimana PNBP yang terealisasi senilai 45.67 Miliar Rupiah.
Salah satu PNBP terbesar di Sulawesi Utara adalah dari Bidang Pendidikan dimana pada bulan Februari, kembali diterapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada beberapa instansi pendidikan pemerintah menyebabkan PNBP yang seharusnya dapat diterima pada bulan Februari mengalami hambatan. Begitu juga dengan pendapatan PPN yang mengalami penurunan dibandingkan periode Februari tahun lalu sebanyak -28,08%. Realisasi PPN pada bulan Februari mencapai 166,43 Miliar Rupiah.
Berbeda dengan penurunan yang dialami pendapatan negara sebelumnya, pada bulan Februari terdapat kenaikan pada Pendapatan Bea Keluar di Sulawesi Utara sebesar 250,29% dibandingkan periode Februari tahun lalu. Hal ini terpengaruh oleh Crude Palm Oil (CPO) yang masih mengalami tren kenaikan harga. Selain itu, meningkatnya volume ekspor CPO sebesar 65% dari periode Januari 2021 juga turut menambah kenaikan Pendapatan Bea Keluar ini. Pada bulan Februari Pendapatan Bea Keluar di Sulawesi Utara mencapai 29,2 Miliar Rupiah.
Beralih ke Belanja APBN di Sulawesi Utara, belanja kementerian dan lembaga pada bulan Februari 2022 melebihi proyeksi sebesar 11,10%. Belanja kementerian dan lembaga di Sulawesi Utara berhasil direalisasikan senilai 485,73 Miliar Rupiah dengan total belanja kementerian dan lembaga secara kumulatif dari Januari 2022 adalah sebesar 683,95 Miliar Rupiah. Peningkatan ini didukung oleh beberapa belanja instansi pemerintah pada bulan Januari lalu yang baru dipertanggungjawabkan pada bulan Februari termasuk belanja Modal yang mengalami peningkatan dari bulan lalu.
Selain belanja kementerian dan lembaga, realisasi bulan Februari untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan melalui 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Wilayah Sulawesi Utara mencapai 170,4 Miliar Rupiah. Belanja ini terdiri dari Belanja Dana Desa sebesar 54,96 Miliar Rupiah dan Bantuan Operasional Sekolah sebesar 115,45 Miliar Rupiah. Penyaluran ini dilakukan oleh KPPN langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa maupun ke Rekening Sekolah untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan Desa maupun Sekolah. Perlu disampaikan juga bahwa komposisi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 15,65 Miliar Rupiah.
Berlanjut ke realisasi APBD konsolidasi semua Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dimana pendapatan daerah terealisasi 1 Triliun Rupiah dan Belanja Daerah mencapai 780 Miliar Rupiah. Dari pendapatan daerah tersebut, sebesar 91,81% nya merupakan pendapatan TKDD dari Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk belanja daerah, sebesar 65,90% nya merupakan belanja pegawai.
Melanjutkan mengenai ekspor yang memberikan kenaikan bea keluar pada pendapatan APBN, BPS me-release nilai ekspor Sulawesi Utara angka sementara pada bulan Februari sebesar 91,35 Juta USD dan nilai impor sebesar 17,19 Juta USD. Nilai ekspor mengalami kenaikan dari bulan Januari lalu sebesar 50.65%. Disisi lain, terjadi kenaikan pula pada nilai impor Sulawesi Utara, sebesar 114,78%. Sehingga neraca perdagangan Sulawesi Utara masih mencatatkan nilai positif sebesar 74,16 Juta USD.
Masih mengenai release BPS, tingkat Inflasi dua kota di Sulawesi Utara mengalami perubahan. Pada bulan Februari di Kota Manado mengalami deflasi sebesar -0.81% sedangkan di Kota Kotamobagu mengalami Inflasi sebesar 0,16%. Hal ini berkebalikan dengan periode sebelumnya, Januari 2022, dimana di Kota Manado mengalami inflasi dan di Kota Kotamobagu mengalami deflasi. Deflasi di Kota Manado disumbang antara lain oleh Angkutan Udara, Minyak Goreng, dan Ikan Cakalang Sisik. Sedangkan Inflasi di Kota Kotamobagu disumbang antara lain oleh Daun Bawang, Bawang Merah, dan Gula Pasir.
Issue lain selain harga CPO yang masih tinggi, pada bulan Februari di bidang perpajakan masih mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini memberikan kontribusi pendapatan PPh di Februari sebesar 7,91 Miliar Rupiah dengan total akumulasi dari bulan Januari sebesar 16,81 Miliar Rupiah.
Selain PPS, Kementerian Keuangan juga mengadakan program 114 tahun Lelang, Pulih dan Bangkit Bersama Lelang Indonesia. Program ini memberikan kontribusi terhadap PNBP Sulawesi Utara serta memberikan pengaruh bagi perbankan dan lembaga pembiayaan serta pegadaian. Selain itu, program ini juga turut serta mendorong kemajuan UMKM di Sulawesi Utara.
Program lain dari Kementerian Keuangan di Sulawesi Utara dibawakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado. Balai Diklat memberikan pengetahuan tentang Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Corporate University (CORPU) yang bisa di akses rekamannya di Channel Youtube BDK Manado, Knowledge Capture yang dapat diikuti oleh masyarakat umum di website Kemenkeu Learning Centre (KLC), serta menjalankan agenda setting dari Kemenkeu untuk menyebarkan Current Issue kemenkeu kepada masyarakat luas. Pada program CORPU, bulan Februari mengangkat tema UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sedangkan untuk Knowledge Capture diisi dengan kerjasama antara BDK Manado dengan Kemenkeu di Maluku Utara.
