Hari Senin tanggal 11 April 2022, Pemerintah Kota Bitung menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Walikota. Penandatanganan MOU adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Bitung, khususnya dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan bahwa penandatanganan MOU ini juga merupakan langkah awal dari implementasi Regional Chief Economist (RCE), yaitu pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Forum ini diharapkan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan dengan semua stakeholders baik pusat dan daerah. Khususnya antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiscal dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. RCE merupakan penugasan baru dari Menteri Keuangan agar Kanwil DJPb di daerah diharapkan dapat membantu terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Penandatanganan MOU akan membawa dampak kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Bitung. Pemerintah Kota Bitung memerlukan informasi data atas dana transfer yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Informasi pengelolaan keuangan Negara baik yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga di daerah yang dapat di peroleh dari aplikasi yang disusun oleh Kantor Pusat, yaitu OMSPAN dan informasi DFDD yang ditelah ditransfer ke masing-masing pemerintah daerah melalui aplikasi yang dibuat oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bakudapa. Pimpinan di daerah dapat memantau dana transfer yang dikelolanya, sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan di daerah. Kedua aplikasi ini merupakan implementasi FKPKN yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik.
Walikota Bitung pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertukaran data sejalan dengan kolaborasi yang digelorakan oleh Pemerintah Kota Bitung karena data sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Pemkot bitung telah mereformasi pelaksanaan keuangan yang pelaksanaannya kurang lebih sama seperti di Kementerian Keuangan. Reformasi antara lain dalam pelaksanaan BPJS, yang diharapkan peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Bitung berharap dengan adanya FKPKN diharapkan adanya pemahaman yang sama atas pelaksanaan anggaran negara dan penyelesaian permasalahan yang lebih cepat atas pelaksanaan anggaran dan keuangan yang ada di Kota Bitung.
