Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani bersama dengan tim dari Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I pada Kamis 16 Juni 2022 menyambangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara. Bukan tanpa aral, kedatanganan Ibu Kakanwil DJPb Provinsi Sulut ternyata sebagai bentuk kunjungan kerja kepada unit satuan kerja yang menjadi mitra dalam hal pengelolaan dana APBN atau pelaksanaan anggaran.
Dalam pertemuan pada kunjungan tersebut, berkumpul 6 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di lingkup Wilayah Sulawesi Utara; yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Sulawesi Utara, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, PJN Wilayah I Sulut, PJN Wilayah II Sulut, PJN Wilayah III Sulut serta satker SKPD dari Dinas PU Provinsi Sulut yang mengelola dana APBN. Tidak kurang dari 60 orang terdiri dari Kepala Satuan Kerja dan tim pengelola keuangannya yang hadir.
Kunjungan Ibu Ratih dan tim yaitu dalam rangka koordinasi pelaksanaan anggaran. Satker lingkup Bina Marga yang bergelut dalam pengelolaan jalan memegang peran vital dan strategis dalam pembangunan. Output kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan serta besarnya pagu dana sebesar 623 miliar yang dikelola, perlu untuk didorong dalam percepatan pelaksanaan anggarannya agar dapat memberikan “value of money” yang optimal.
Dalam keynote speech, Kepala Kanwil DJPb antara lain menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya terkait dengan besarnya pagu dana, namun bagaimana dana tersebut dapat digunakan atau diserap sesegera mungkin agar dapat dirasakan multiplier efeknya secara luas. Karena tentu dengan berjalannya proyek atau kegiatan pembangunan oleh satker akan menjadi penggerak ekonomi nasional dan output atau wujud nyata hasil kerja pemerintah selanjutnya akan dirasakan langsung masyarakat.
Melalui pertemuan berkenaan, Kemudian diisi dengan sesi penyampaian overview pelaksanaan anggaran atas kinerja tim pengelola keuangan satker lingkup Ditjen Bina Marga wilayah Sulawesi Utara, lalu penyampaian materi penajaman pemahaman Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan materi singkat regulasi Revisi Anggaran oleh tim Kanwil DJPb. Agenda akhir kegiatan ditutup dengan diskusi dan dialog interaktif untuk menggali berbagai permasalahan dan atau kendala di keenam satuan kerja.
Dari pertemuan dalam kunjungan singkat tersebut, yang cukup menarik adalah informasi langsung pada sesi sambutan dari Kepala Balai PJN Sulawesi Utara, Bapak Hendro Satrio; yaitu bahwa status lambat atau masih rendahnya penyerapan dana satuan kerja PJN terutama disebabkan oleh kendala di lapangan. Permasalahan yang klasik yaitu belum siapnya lahan yang akan dibangun karena dalam sengketa atau pembebasan yang belum tuntas, selain juga dari pengaruh faktor kondisi alam, ungkapnya.
