Padang, 22 Mei 2024 – Perekonomian Sumatera Barat pada kuartal awal tahun 2024 menunjukan performa positif. Hal ini ditopang oleh aktivitas produksi yang ekspansif, stabilnya mobilitas masyarakat, dan meningkatnya konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Di tengah perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut, ekonomi Sumatera Barat tumbuh positif pada triwulan 1 tahun 2024, yakni sebesar 4,37% (yoy). Namun, angka pertumbuhan tersebut berada di bawah angka pertumbuhan nasional yang mencapai 5,11%. Untuk kawasan Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada peringkat ke-6 dan berkontribusi sebesar 6,98% dari total 10 provinsi. Tingkat inflasi Sumbar pada bulan April adalah 3,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,00% (yoy), namun secara month-to-month Sumbar mengalami deflasi sebesar 0,30%.

Kinerja APBN 2024 terjaga stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global

Kinerja APBN hingga April 2024 masih on-track namun perlu merespon dan mewaspadai kemungkinan adanya adjustment dengan kondisi perekonomian global. Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut berpotensi menciptakan risiko perlambatan ekonomi global, yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Sampai dengan 30 April 2024, total Pendapatan Negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp2,52 triliun dan total Belanja Negara yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp10,37 triliun, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp7,85 triliun.

Pendapatan Negara

Total Pendapatan Negara yang telah dipungut oleh Kementerian Keuangan di wilayah Sumbar per 30 April 2024 adalah sebesar Rp2,52 triliun atau mencapai 28,56% dari target pada APBN 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah Pendapatan Negara menunjukan kontraksi sebesar 1,52%. Dari keseluruhan Pendapatan Negara tersebut, sebanyak 75,43% bersumber dari Penerimaan Perpajakan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan sisanya sebesar 24,57% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nilai realisasi Penerimaan Perpajakan per 30 April 2024 adalah sebesar Rp1,90 triliun atau mencapai 25,74% dari target APBN tahun 2024. Capaian Penerimaan Perpajakan tersebut terbagi dalam komponen Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,78 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp121,56 miliar. Pajak Dalam Negeri telah terealisasi sebesar 27,57% dari target tahun 2024 dan menunjukan pertumbuhan sebesar 2,36% (yoy). Hal ini utamanya dipengaruhi oleh pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024, serta pertumbuhan positif PPh Final diiringi kenaikan setoran pada sektor konstruksi.

Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menunjukan performa yang kurang menggembirakan, yakni baru terealisasi senilai 13,06% dari target tahun 2024 dan mengalami kontraksi sebesar 58,09% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi ini disebabkan oleh anjloknya realisasi Bea Keluar akibat penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Mesikpun berkontribusi kecil terhadap total penerimaan, realisasi Bea Masuk tumbuh sangat signifikan 112,55% (yoy) yang disebabkan oleh impor beras sebanyak empat kali dengan total volume sebesar 31.032,05 ton.

Adapun total PNBP yang telah dipungut per 30 April 2024 adalah sebesar Rp618,32 miliar atau terealisasi 42,98% dari target 2024. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai PNBP tercatat tumbuh 16,77% yang didorong oleh adanya penetapan dua institusi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) baru, yaitu Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Politeknik Kesehatan Padang. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp4,47 miliar (28,78% dari target 2024), dengan rincian sumber pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp3,67 miliar, pengelolaan piutang negara sebesar Rp4,36 juta, dan pelayanan lelang sebesar 798,03 juta.

Belanja Negara

Total Belanja Negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 30 April 2024 adalah senilai Rp10,37 triliun atau mencapai 31,53% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2024. Realisasi tersebut meningkat sebesar 12,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp3,62 triliun atau telah terealisasi 29,83% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 21,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja. Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp1,75 triliun atau tumbuh sebesar 16,87% (yoy) akibat kenaikan gaji dan tunjangan ASN. Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp1,60 triliun atau tumbuh sebesar 48,84% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang BLU.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp258,54 miliar atau turun 34,10% dibandingkan tahun lalu, dimana kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp176,09 miliar. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10,55 miliar atau tumbuh 39,59% (yoy), yang merupakan Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Siswa SDTK), Penerima PIP, dan Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah (Bantuan Beasiswa KIP Kuliah On Going). Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Transfer ke Daerah, Kontribusi APBN pada APBD

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir April 2024 tercatat mencapai Rp6,75 triliun atau telah mencapai 32,53% dari alokasi pagu APBN 2024. Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,55% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp372,47 miliar atau 8,33%. Dari enam komponen TKD, hanya terdapat satu komponen yang belum terealisasi hingga 30 April 2024, yaitu DAK Fisik, dimana kondisi tersebut sama seperti tahun sebelumnya. Kontribusi TKD terbesar disumbang oleh DAU sebesar 71,78%, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar 19,76%.

Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp 99,39 miliar, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah terealisasi pada tiga Pemda yaitu Kab. Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok dengan total realisasi sebesar Rp193,89 miliar. Total realisasi penyaluran Dana Desa untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar adalah sebesar Rp456,17 miliar atau 44,67% dari total alokasi pagu. Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Agam yaitu 55,68% dari alokasi pagu 2024 dan terendah terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,66%.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 80,47% terhadap total Pendapatan APBD, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 19,45%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.