Padang, 7 Mei 2025 — Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukan hanya sekadar sektor usaha, tapi fondasi nyata perekonomian Indonesia. Dari warung kelontong, pengrajin lokal, hingga petani dan nelayan — semua bergerak, tumbuh, dan menciptakan dampak besar bagi masyarakat. Namun, di tengah potensi besar tersebut, akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan UMKM.
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja kepada individu/perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sejak diluncurkan, program KUR telah mengalami perluasan baik dari sisi plafon, sektor prioritas, hingga kemudahan akses.
Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Barat s.d Triwulan I Tahun 2025
Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Barat terus tumbuh menjangkau berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Target penyaluran KUR pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 8,3 Triliun atau tumbuh 4,65% (yoy) dibanding target KUR Tahun 2024 yang sebesar Rp. 7,93 Triliun. Hingga Triwulan I Tahun 2025, KUR di Provinsi Sumatera Barat sudah tersalur sebesar Rp. 1,969 Triliun (23,7%) dari target 2025 atau terkontraksi sebesar 13,37% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Penyaluran KUR Tahun 2025 di Sumatera Barat diharapkan dapat tersalur kepada 94.561 pelaku UMKM, yang mana target ini tumbuh 26,04% (yoy) dibanding tahun 2024 yang tersalur kepada 75.023 pelaku UMKM. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, fasilitas pembiayaan KUR sudah menyentuh 33.801 pelaku usaha UMKM yang tersebar ke 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
KUR di Sumatera Barat tersalur melalui 4 Skema penyaluran, yakni Skema Mikro, Skema Kecil, Skema Supermi dan Skema TKI. Dengan plafon kredit 10 juta – 50 juta per penerima dan syarat pengajuan yang murah dan mudah, Skema penyaluran Mikro menjadi skema yang paling dinikmati oleh Pelaku Usaha UMKM di Sumatera Barat. Pada Triwulan I Tahun 2025, penyaluran KUR melalui Skema Mikro telah tersalur sebesar Rp. 1,214 Triliun (61,69%) kepada 30.783 Pelaku UMKM.
Sementara itu, penyaluran KUR melalui Skema Kecil hingga Triwulan I Tahun 2025 telah tersalur sebesar Rp. 753,9 Miliar (38,27%) kepada 2,954 Debitur. Penyaluran KUR terkecil pada Triwulan I Tahun 2025 yakni skema Supermi yang telah tersalur sebesar Rp. 604 Miliar (0,03%) kepada 62 Pelaku UMKM dan Skema TKI yang telah tersalur sebesar Rp. 70 Juta (0,004%) kepada 2 Pelaku UMKM.
Penyaluran KUR terbesar di Sumatera Barat, hingga Triwulan I Tahun 2025 masih berada di Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan penyaluran sebesar Rp. 266,3 Miliar kepada 4.289 Pelaku UMKM. Sementara itu daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memegang porsi daerah penyaluran KUR terbesar kedua di Sumatera Barat sebesar Rp. 250,2 Miliar kepada 4.621 Pelaku UMKM. Hal tersebut relevan apabila mengingat sektor penerima KUR terbesar adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang terkonsentrasi di kota-kota besar dengan cakupan pasar yang luas dan menjadi mata pencaharian penduduk di kota dan kabupaten tersebut.
Pertanian dan Perdagangan Masih Dominasi Penyaluran KUR di Sumatera Barat
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih mendominasi penyaluran KUR di Sumatera Barat dengan total penyaluran sebesar Rp. 877,4 Miliar (44,55%) yang tersalur kepada 17.625 Debitur atau tumbuh sebesar 14,21% dibanding Triwulan IV Tahun 2024. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Sumatera Barat karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam, lahan subur, dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam usaha tani. KUR memberikan akses pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh petani, peternak, dan pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan mengadopsi teknologi modern, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi rakyat di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Sumatera Barat. Dengan total penyaluran sebesar Rp. 789,2 Miliar (41,27%) yang tersalur kepada 15.576 Debitur atau tumbuh sebesar 8,18% dibanding Triwulan IV Tahun 2024, UMKM yang bergerak di bidang ritel, pasar tradisional, serta jaringan distribusi lokal, memanfaatkan KUR untuk menambah modal kerja, memperluas usaha, dan memperkuat daya saing. Mobilitas masyarakat yang tinggi serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut memperkuat dinamika sektor perdagangan sebagai pusat perputaran ekonomi harian.
Kanwil DJPb Sumbar Dorong KUR Lebih Berkualitas dan Tepat Sasaran
Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang bertugas sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memegang peranan penting dalam mengoordinasikan, memantau, dan mendorong optimalisasi penyaluran KUR di daerah. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat konsisten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala yang ditujukan untuk membantu pengembangan UMKM di Sumatera Barat serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemangku kepentingan di daerah.
Dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan lembaga terkait, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui akselerasi penyaluran KUR di Sumatera Barat guna mendorong UMKM menjadi lebih tangguh, mandiri, dan naik kelas, sehingga memberikan multiplier effect bagi peningkatan kemandirian fiskal perekonomian di Sumatera Barat.
KUR Sebagai Katalisator Kemajuan UMKM dan Perekonomian Nasional
Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional secara inklusif dan berkelanjutan. KUR hadir sebagai solusi nyata untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan tersebut. Dengan bunga yang rendah, persyaratan yang relatif ringan, serta dukungan dari berbagai pihak, KUR mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta mendorong UMKM untuk naik kelas. Dalam skala nasional, akselerasi sektor UMKM melalui KUR turut memperkuat daya tahan ekonomi domestik dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif.
Melalui APBN, #UangKita hadir sebagai instrumen dalam melindungi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk berkembang dan mendukung kemandirian ekonomi lokal. Dengan berbagai kebijakan afirmatif dan komitmen anggaran yang kuat, pemerintah optimis bahwa KUR akan terus menjadi fondasi utama dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sekaligus penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global.
