Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Januari 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 adalah sebesar Rp617,32 miliar atau tumbuh sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp3,29 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 13,19% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan IV-2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 mencapai 1,69% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37% (ctc), lebih rendah juga dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (ctc). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Keuangan (15,58%), Jasa lainnya (11,96%), serta Jasa Kesehatan (11,66%).​

Pada Januari 2026 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,92% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 1,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,15% (mtm).

 

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 sebesar Rp617,32 miliar atau 6,4% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp9,65 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 77,34% atau sebesar Rp477,46 miliar.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Januari 2026 tercatat sebesar Rp299,63 miliar atau 4,69% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp410,48 miliar. Adapun sektor Perdagangan tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp88,74 miliar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp177,84 miliar atau 13,12% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar serta Pajak Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp177,18 miliar atau terealisasi 13,2% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp660 juta atau terealisasi  5,2% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp139,86 miliar atau sudah mencapai 7,36% dari target 2026. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 29,72% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 31 Januari 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp94,21 miliar.

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Januari 2026 adalah Rp3,29 triliun atau terealisasi 11,29% dari pagu 2026 yang sebesar Rp29,13 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 13,19% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan 16,43% (yoy) tercatat sebesar Rp416,74 miliar atau terealisasi sebesar 3,43% dari pagu 2026 sebesar Rp12,14 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp329,38 miliar atau 79,04% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 5,36% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,14 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 15,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp86,97 miliar atau 2,11% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,12 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 20,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp390 juta atau 0,02% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp1,87 triliun.

Sampai dengan 31 Januari 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

 

 

Sampai dengan 31 Januari 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp2,87 triliun, atau sudah terealisasi 16,9% dari pagu 2026 sebesar Rp16,99 Triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 12,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp1,96 triliun atau 68,27% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 16,13% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp12,16 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp6,91 miliar atau sebesar 2,49% dari pagu 2026 sebesar Rp277,32 miliar dan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 49,79% (yoy). Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp904,18 miliar atau sebesar 21,97% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Sampai dengan posisi 31 Januari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran ketiga jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Januari 2026 Sebesar Rp2,35 triliun atau sudah mencapai 9,2% dari target yang sebesar Rp25,5 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp2,06 triliun atau 87,68% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Januari 2026 sebesar Rp792,52 miliar atau 2,99% dari pagu 2026 sebesar Rp26,52 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp709,77 miliar atau 89,59% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.