Padang, 14 Juni 2022 - Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari tiga kanwil terpilih yang ditetapkan sebagai peserta Penilaian Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2022 ini. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Nomor 1726/PB.1/2022 perihal Pelaksanaan Penilaian Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) TA 2022.
Kegiatan Penilaian Implementasi PUG Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022 yang bertemakan "Indonesia Tangguh dan Bertumbuh melalui Kesetaraan menuju Inklusi Ekonomi" langsung dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Suharno, Kepala Subdirektorat Transformasi Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan Bu Rd. Yen-Yen Nuryeni, Kepala Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Edy santoso serta Tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal.
Kegiatan diawali dengan sajian tari adat minangkabau yakni tari pasambahan oleh mahasiswa/i Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan tujuan sebagai penghormatan terhadap tamu yang datang.
Selanjutnya Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho memaparkan progress dan inovasi terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat kepada tim penilai dengan disaksikan oleh Pegawai Kanwil DJPb dan tamu undangan yang hadir.
Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa ketujuh prasyarat utama implementasi Pengarusutamaan Gender telah dilaksanakan sepenuhnya pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
“Prasyarat implementasi Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari Komitmen Pimpinan, Kerangka Kebijakan, Struktur Kelembagaan, SDM yang memadai, Data Terpilah, Alat Analisis Gender serta Dukungan dan Partisipasi masyarakat telah dipenuhi oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Upaya perbaikan terus kita wujudnya tentunya dengan melibatkan partisipasi pihak internal maupun eksternal melalui masukan kritik dan saran serta pengolahan data terpilah yang ada”. Demikian papar Heru.
Beliau menambahkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagai Pengelola Perbendaharaan dan Representasi Kemenkeu di daerah hingga saat ini dilakukan dengan memperhatikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.
“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Perbendaharaan yang unggul dan Representasi Kemenkeu di daerah dilakukan dengan memperhatikan perspektif kesetaraan gender. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan mendapatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang sama dalam proses pelaksanaan APBN di Sumatera Barat.”
Selanjutnya pada kegiatan testimoni stakeholders, Bapak Luki selaku perwakilan Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menyampaikan pengalaman yang positif terhadap layanan prima yang diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
“Kami sampaikan disini bahwa kami selaku pengguna layanan memiliki pengalaman yang luar biasa menyenangkan atas layanan prima yang diberikan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Layanan yang diberikan responsif, ramah dan juga tidak membeda bedakan apakah dari K/L maupun pemda, juga tidak membeda bedakan dari sisi gender. Kegiatan ini juga menambah wawasan kami untuk dapat kami terapkan pada implementasi PUG di unit tempat kami bekerja”.
“Ini juga kali pertama kami mengunjungi kantor ini, karena selama masa pandemi covid-19 kami memperoleh layana secara daring, kami terkejut karena kantor yang ada saat ini juga sangat luar biasa termasuk dengan fasilitas fasilitas penunjangnya. Semoga Kanwil DJPb Sumbar bisa juara dalam lomba impelementasi PUG tingkat DJPb.”
Pada sesi selanjutnya, tim menilai melakukan konfirmasi dan tanya jawab terkait implementasi Pengarusutamaan Gender terhadap Duta PUG Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Meilisa Kusumawati dan seluruh pegawai Kanwil DJPb yang hadir. Pada kesempatan tersebut para pegawai menceritakan pengalamannya terkait implementasi PUG di Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat serta bagaimana kebijakan yang ada dilaksanakan dengan memperhatikan kerangka implementasi Pengarusutamaan Gender. Acara diakhiri dengan office tour dengan melihat fasilitas Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya yang sensitif dan responsif terhadap gender sehingga seluruh aspek dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sehingga kedepannya berdampak pada pencapaian inklusi ekonomi menuju kesetaraan di Sumatera Barat.
