Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat optimistis kinerja APBN 2022 akan memulihkan ekonomi provinsi itu yang sejak dua tahun terakhir terdampak pandemi COVID-19. Dalam konferensi Pers Kinerja APBN Regional Sumatera Barat dengan tagline "Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal", bersama dengan perwakilan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, KPPBC Teluk Bayur, dan KPKNL Padang, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera barat Bapak Heru Pudyo Nugroho menuturkan perihal pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2021 serta keyakinannya akan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2022 ini.
"Pertumbuhan ekonomi yang kuat di 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di 2022 dan meningkatkan keyakinan terhadap pemulihan ekonomi Sumbar, Kendati pada Awal 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran dari Varian Omicron namun ini merupakan tantangan baru dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional." Demikian papar beliau.
“Kondisi pandemi tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat. Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sangat signifikan dan aktivitas vaksinasi yang sangat gencar dilakukan di triwulan IV 2021. Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya," demikian penjelasan beliau.
Sampai akhir Januari 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp571,10 miliar atau 9,30 persen target APBN. Pendapatan negara tersebut tumbuh 49,71 persen dan membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan perpajakan Rp534,69 miliar dan PNBP sebesar Rp36,41 miliar.
Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sumbar sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,97 triliun atau 6,59 persen dari pagu. Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk Belanja Pemerintah Pusat terrealisasi sebesar Rp297,22 miliar atau 2,88 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp218,89 miliar atau 4,71 persen dari pagu. Belanja Barang sebesar Rp33,39 miliar atau 0,91 persen dan Belanja Modal sebesar Rp44,94 miliar atau 2,25 persen dari pagu).
Sementara itu, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,67 triliun atau 8,55 persen target APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp15,53 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,65 triliun, dan Dana Desa Rp2,51 miliar.
Belanja Negara diupayakan untuk terus berakselerasi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, Kerja keras APBN dapat terus dilanjutkan agar berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai. Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup baik.
