Solok, 1 Juli 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat hadir sebagai narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Arosuka, Kabupaten Solok pada Selasa (1/7), dan diikuti oleh para Wali Nagari dari 74 nagari di wilayah Kabupaten Solok.
Mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Acara dibuka oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., dan menghadirkan empat narasumber, yakni Cerint Iralloza Tasya, S.Ked. selaku Anggota Komite IV DPD RI; Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si., Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dody Fachrudin, S.E., M.Si., Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat; serta Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., M.M., Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Dody Fachrudin, menyampaikan materi bertajuk “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.” Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Dana Desa di Kabupaten Solok telah terealisasi 100% dengan total nilai sebesar Rp81,25 miliar. Sementara untuk tahun 2025, alokasi meningkat menjadi Rp82,73 miliar, dengan realisasi penyaluran mencapai 56,11% hingga akhir Juni.
Namun, Dody mencatat adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 1.963 KPM pada 2024 menjadi 1.913 KPM di tahun 2025. Sebagai langkah percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II, ia mendorong agar setiap nagari segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari inovasi penguatan kelembagaan ekonomi desa.
“Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berbasis nagari. Namun, efektivitas penyaluran dan pemanfaatan harus terus diperkuat melalui perencanaan yang matang dan partisipatif,” ujar Dody.
Melalui workshop ini, para Wali Nagari diharapkan dapat lebih memahami aspek regulasi, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa secara menyeluruh. Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. [Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
