Padang, 12 Agustus 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula KPPN Padang. Kegiatan ini menjadi wadah dialog bersama pengguna layanan dan pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyempurnakan Standar Pelayanan Kementerian Keuangan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, FKP merupakan sarana dialog yang esensial dalam mewujudkan layanan publik yang semakin baik.
“Kami terbuka terhadap saran, kritik, maupun ide baru yang dapat menjadi solusi kreatif dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Kepala Kanwil DJPb Sumbar.
Dalam sesi konsultasi, para peserta menyampaikan tanggapan, masukan, dan usulan kolaborasi terkait peningkatan kualitas pelayanan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHam) mengapresiasi pelayanan KPPN Padang yang dinilai cepat dan responsif. Selain itu, disampaikan peluang kolaborasi dalam pengembangan dan digitalisasi UMKM agar semakin naik kelas melalui pelatihan literasi dan tata kelola keuangan bagi pelaku usaha. Kolaborasi tersebut dinilai sejalan dengan pemanfaatan aplikasi PRISMA yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan prinsip hak asasi manusia dalam kegiatan usahanya. Ke depan, kolaborasi dengan Kanwil DJPb Sumbar diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui Nota Kesepahaman dalam rangka mendorong UMKM naik kelas dengan tetap mengedepankan prinsip HAM.
Pembahasan pemberdayaan UMKM juga mencakup akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kepala Kanwil DJPb Sumbar Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026. Sementara itu, perwakilan TVRI mengusulkan kolaborasi dalam mendukung sosialisasi KUR dengan tetap mengedepankan transparansi mengenai syarat dan ketentuan agar penyalurannya tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 tengah dilaksanakan dan diharapkan dapat mendata pelaku UMKM secara menyeluruh. Ketersediaan data UMKM yang akurat dinilai penting untuk mendukung perumusan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Selain sesi konsultasi publik, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan KPPN Padang Awards Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang telah mendukung kinerja layanan perbendaharaan.
Melalui FKP Tahun 2026, Kanwil DJPb Sumbar dan KPPN Padang menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. Masukan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam menghadirkan layanan publik yang semakin baik serta mendukung pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
