Padang, 4 Agustus 2025 – Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga dan mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada Senin (4/8). Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran Kepala Bidang, Kepala KPPN Padang, serta disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sugeng Arianto.
Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan apresiasi dari Kepala Kanwil DJPb atas kolaborasi yang telah terjalin antara kedua institusi, termasuk pada pelaksanaan program SATIA edisi Juli 2025 yang menghadirkan narasumber dari BPS dan membahas pemanfaatan data analytic dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal dan ekonomi daerah. Sinergi ini dinilai menjadi contoh positif kolaborasi lintas instansi dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, BPS menyampaikan harapannya agar kerja sama dalam penyediaan data ekonomi regional dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada instansi di bawah koordinasi Komisi XI DPR RI seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, BPKP, dan BPK, tetapi juga mencakup pemangku kepentingan lain yang memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pemanfaatan data. BPS juga menjelaskan bahwa sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran, sejumlah kegiatan telah ditransformasi secara digital, termasuk pelatihan yang kini diselenggarakan secara hybrid. Meski demikian, beberapa kegiatan tetap membutuhkan pendekatan tatap muka, terutama survei langsung seperti baseline rumah tangga yang semula direncanakan di semester II tahun ini namun digantikan dengan pelatihan kepada mitra pelaksana.
Selain itu, BPS juga tengah fokus pada pengumpulan data terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan survei langsung ke sekolah penerima, penyedia barang, dan pelaksana program. Terkait hal ini, BPS Provinsi Sumatera Barat juga menangani penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru dari Badan Gizi Nasional atas penyediaan data dan informasi MBG di daerah. PNBP ini akan mulai dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dengan mekanisme pengawasan Maksimum Pencairan (MP) yang baru diterbitkan pada bulan ini. Skema kerja sama government to government (G-to-G) yang digunakan dalam program ini menjadi hal baru yang sebelumnya hanya diterapkan di tingkat pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Sumatera Barat turut berbagi strategi yang telah diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Kepala Kanwil menekankan pentingnya inovasi layanan, kolaborasi lintas unit, dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan eksternal seperti BPS dalam mendukung percepatan pencapaian predikat WBBM. Meskipun saat ini BPS Provinsi Sumatera Barat belum dapat diajukan sebagai unit WBBM karena kebijakan internal yang mensyaratkan minimal empat unit vertikal di bawahnya harus lebih dahulu meraih predikat WBK, namun semangat reformasi birokrasi dan upaya replikasi inovasi dinilai sangat potensial untuk mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Menutup pertemuan, BPS mengusulkan agar bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja juga diberikan oleh Kanwil DJPb dan KPPN sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi satker dalam mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif di Provinsi Sumatera Barat. [Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
