Kinerja APBN s.d. 30 April 2026 Provinsi Sumatera Barat

Overview Kinerja APBN per 30 April 2026 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 30 April 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 30 April 2026 adalah sebesar Rp2,76 triliun atau terkontraksi sebesar 1,80% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp12,98 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 37,84% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan I-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2026 mencapai 5,02% (yoy), masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% (yoy). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,77 persen, diikuti Jasa lainnya sebesar 9,10 persen, serta Jasa Keuangan sebesar 7,94 persen. Secara triwulanan, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q).

Pada April 2026 regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 1,97% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy). Secara bulanan, pada bulan April 2026 tercatat inflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 0,13% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 April 2026 tercatat sebesar Rp2,76 triliun atau 28,57% dari target APBN tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 1,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 59,16% atau sebesar Rp1,28 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan April 2026 tercatat sebesar Rp1,28 triliun atau 20,00% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Adapun sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp882,31 miliar atau 65,10% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Bea Keluar serta Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp878,87 miliar atau terealisasi 65,46% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp3,44 miliar atau terealisasi 27,01% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp594,82 miliar atau sudah mencapai 31,32% dari target 2026. Pendapatan PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp169,40 miliar atau terealisasi 68,12% dari target tahun 2026, sedangkan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat sebesar Rp425,42 miliar atau terealisasi 25,77% dari target tahun 2026.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 April 2026 adalah Rp12,98 triliun atau terealisasi 39,96% dari pagu 2026 yang sebesar Rp32,48 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 37,84% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 30 April 2026 mengalami kenaikan sebesar 31,75% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp3,45 triliun atau terealisasi sebesar 26,85% dari pagu 2026 sebesar Rp12,85 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,24 triliun atau 64,99% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 34,98% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,41 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 25,43% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp932,61 miliar atau 21,14% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,41 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 28,26% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Barang pemerintah pusat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sehari-hari kementerian/lembaga, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengadaan barang dan jasa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja Modal sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp275,05 miliar atau 13,57% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp2,03 triliun. Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 215,56% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal pemerintah pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran pengadaan atau penambahan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini ditujukan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.

Sampai dengan 30 April 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 30 April 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp9,53 triliun, atau sudah terealisasi 48,54% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 40,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp7,18 triliun atau 75,38% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 50,06% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp507,97 miliar atau sebesar 70,08% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 248,77% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,66 triliun atau sebesar 40,32% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp178,70 miliar atau sudah terealisasi sebesar 51,31% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sampai dengan posisi 30 April 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian sampai dengan 30 April 2026 sebesar Rp7,43 triliun atau 28,89% dari target tahun 2026. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer sebesar Rp5,76 triliun atau 77,53% dari total keseluruhan. Secara nominal, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,25% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 30 April 2026 sebesar Rp5,74 triliun atau 21,47% dari pagu tahun 2026. Secara nominal, Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,89% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Belanja Operasi yang naik sebesar 15,40% (yoy), Belanja Pegawai naik sebesar 12,52% (yoy), serta Belanja Barang dan Jasa naik sebesar 21,57% (yoy).

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Narahubung Media: Tim Humas Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Telp: (0751) 7051253. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Kinerja APBN s.d. 31 Maret 2026 Provinsi Sumatera Barat

Overview Kinerja APBN per 31 Maret 2026 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Maret 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Maret  2026 adalah sebesar Rp1,58 triliun atau terkontraksi sebesar 17,26% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp9,9 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 33,27% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan I-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2026 mencapai 5,02% (yoy), masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% (yoy). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,77 persen, diikuti Jasa lainnya sebesar 9,10 persen, serta Jasa Keuangan sebesar 7,94 persen. Secara triwulanan, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) yang mencerminkan masih terjaganya aktivitas ekonomi di awal tahun 2026.

Pada Maret 2026 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,37% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Maret 2026 tercatat inflasi sebesar 0,04% (mtm) yang juga lebih rendah dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 0,41% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Maret 2026 sebesar Rp1,58 triliun atau 16,34% dari target APBN tahun 2026 sebesar Rp9,65 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat terkontraksi sebesar 17,26% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 65,63% atau sebesar Rp1,03 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Maret 2026 tercatat sebesar Rp476,89 miliar atau 7,46% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp1.325,31 miliar. Sampai dengan Maret 2026, PPM berkontribusi sebesar Rp293,94 miliar atau 61,94% dari total penerimaan. PKM berkontribusi sebesar Rp182,94 M atau 38,36% dari total penerimaan.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp557,52 miliar atau 41,13% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar serta Pajak Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp555,23 miliar atau terealisasi 41,35% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp2,3 miliar atau terealisasi 18,04% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp541,84 miliar atau sudah mencapai 28,53% dari target 2026. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 12,81% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 31 Maret 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp418,17 miliar.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Maret 2026 adalah Rp9,9 triliun atau terealisasi 30,68% dari pagu 2026 yang sebesar Rp32,27 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 33,27% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Maret 2026   mengalami kenaikan 26,02% (yoy) tercatat sebesar Rp2,46 triliun atau terealisasi sebesar 19,43% dari pagu 2026 sebesar Rp12,64 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp1,69 miliar atau 68,75% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 27,35% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,14 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 20,76% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp599,83 miliar atau 13,52% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,44 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan 16,01% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp1,94 triliun.

Sampai dengan 31 Maret 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Maret 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp7,45 triliun, atau sudah terealisasi 37,93% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 35,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp5,53 triliun atau 74,24% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 38,52% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp369,26 miliar atau sebesar 50,95% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 382,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,41 triliun atau sebesar 34,25% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp138,98 miliar atau sudah terealisasi sebesar 39,9% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sampai dengan posisi 31 Maret 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Maret 2026 Sebesar Rp4,98 triliun atau sudah mencapai 19,53% dari target yang sebesar Rp25,5 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp3,91 triliun atau 78,59% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp.4,02 triliun atau 15,15% dari pagu 2026 sebesar Rp26,52 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp3,2 triliun atau 79,71% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

 Overview Kinerja APBN per 28 Februari 2026 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 28 Februari 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh sebesar 7,62% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp6,39 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 38,16% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan IV-2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 mencapai 1,69% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37% (ctc), lebih rendah juga dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (ctc). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Keuangan (15,58%), Jasa lainnya (11,96%), serta Jasa Kesehatan (11,66%).​

Pada Februari 2026 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 4,39% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,76% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Februari 2026 tercatat inflasi sebesar 0,30% (mtm) yang juga lebih rendah dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 0,68% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 28 Februari 2026 sebesar Rp1,37 triliun atau 14,19% dari target APBN tahun 2026 sebesar Rp9,65 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 7,62% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 75,96% atau sebesar Rp1,04 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Februari 2026 tercatat sebesar Rp674,28 miliar atau 10,55% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp819,23 miliar. Sampai dengan Februari 2026, PPM berkontribusi sebesar Rp525,16 T atau 77,88% dari total penerimaan. PKM berkontribusi sebesar Rp149,12 M atau 22,12% dari total penerimaan.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp365,01 miliar atau 26,93% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar serta Pajak Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp363,46 miliar atau terealisasi 27,07% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp1,5 miliar atau terealisasi 12,18% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp328,92 miliar atau sudah mencapai 17,3% dari target 2026. Kenaikan pendapatan PNBP Lainnya sebesar 7,16% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 28 Februari 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp84,75 miliar.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 28 Februari 2026 adalah Rp6,39 triliun atau terealisasi 19,98% dari pagu 2026 yang sebesar Rp31,96 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 38,16% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 28 Februari 2026   mengalami kenaikan 27,59% (yoy) tercatat sebesar Rp1,11 triliun atau terealisasi sebesar 9,03% dari pagu 2026 sebesar Rp12,33 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp766,96 miliar atau 68,9% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 12,49% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,14 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 21,73% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 28 Februari 2026 telah terealisasi sebesar Rp296,45 miliar atau 6,97% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,25 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 25,12% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal sampai dengan 28 Februari 2026 telah terealisasi sebesar Rp49,78 miliar atau 2,57% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp1,94 triliun.

Sampai dengan 28 Februari 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada Bulan Maret 2026 telah dibayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkup Provinsi Sumatera Barat terhadap 87.449 target penerima terdiri atas ASN Pusat dan Daerah dan TNI/Polri. Hingga 31 Maret 2026, total realisasi pembayaran THR tercatat mencapai Rp354,13 miliar. Tujuan utama pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)  adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja/ASN dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. THR juga berfungsi sebagai apresiasi atas kinerja dan pengabdian pegawai.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 28 Februari 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp5,27 triliun, atau sudah terealisasi 26,86% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 40,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp3,82 triliun atau 72,4% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 26,6% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp239,6 miliar atau sebesar 33,06% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 318,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 28,17% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp56,6 miliar atau sudah terealisasi sebesar 16,25% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sampai dengan posisi 28 Februari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 28 Februari 2026 Sebesar Rp2,33 triliun atau sudah mencapai 9,12% dari target yang sebesar Rp25,5 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp1,8 triliun atau 77.59% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 28 Februari 2026 sebesar Rp1,68 triliun atau 6,36% dari pagu 2026 sebesar Rp26,52 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp1,42 triliun atau 84,5% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Overview Kinerja APBN per 31 Januari 2026 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Januari 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 adalah sebesar Rp617,32 miliar atau tumbuh sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp3,29 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 13,19% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan IV-2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 mencapai 1,69% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37% (ctc), lebih rendah juga dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (ctc). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga

lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Keuangan (15,58%), Jasa lainnya (11,96%), serta Jasa Kesehatan (11,66%).​

Pada Januari 2026 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,92% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 1,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,15% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 sebesar Rp617,32 miliar atau 6,4% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp9,65 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 77,34% atau sebesar Rp477,46 miliar.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Januari 2026 tercatat sebesar Rp299,63 miliar atau 4,69% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp410,48 miliar. Adapun sektor Perdagangan tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp88,74 miliar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp177,84 miliar atau 13,12% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar serta Pajak Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp177,18 miliar atau terealisasi 13,2% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp660 juta atau terealisasi  5,2% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp139,86 miliar atau sudah mencapai 7,36% dari target 2026. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 29,72% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 31 Januari 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp94,21 miliar.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Januari 2026 adalah Rp3,29 triliun atau terealisasi 11,29% dari pagu 2026 yang sebesar Rp29,13 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 13,19% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan 16,43% (yoy) tercatat sebesar Rp416,74 miliar atau terealisasi sebesar 3,43% dari pagu 2026 sebesar Rp12,14 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp329,38 miliar atau 79,04% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 5,36% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,14 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 15,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp86,97 miliar atau 2,11% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,12 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 20,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp390 juta atau 0,02% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp1,87 triliun.

Sampai dengan 31 Januari 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Januari 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp2,87 triliun, atau sudah terealisasi 16,9% dari pagu 2026 sebesar Rp16,99 Triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 12,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp1,96 triliun atau 68,27% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 16,13% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp12,16 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp6,91 miliar atau sebesar 2,49% dari pagu 2026 sebesar Rp277,32 miliar dan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 49,79% (yoy). Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp904,18 miliar atau sebesar 21,97% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Sampai dengan posisi 31 Januari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran ketiga jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Januari 2026 Sebesar Rp2,35 triliun atau sudah mencapai 9,2% dari target yang sebesar Rp25,5 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp2,06 triliun atau 87,68% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Januari 2026 sebesar Rp792,52 miliar atau 2,99% dari pagu 2026 sebesar Rp26,52 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp709,77 miliar atau 89,59% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Overview Kinerja APBN per 31 Desember 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Desember 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8,69 triliun atau tumbuh sebesar 12,48% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp31,4 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,01% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada Desember 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 5,15% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 1,48% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 0,64% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp8,69 triliun atau 113,33% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,67 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 12,48% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 76,54% atau sebesar Rp6,65 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar Rp4,42 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp5,83 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp1,54 T

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 2,24 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp384,26 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 268,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 293,96% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp2,22 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp2,04 triliun atau sudah mencapai 124,86% dari target 2025. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,94% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,52 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp31,4 triliun atau terealisasi 96,29% dari pagu 2025 yang sebesar Rp32,61 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 7,14%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp11,07 triliun atau terealisasi sebesar 92,19% dari pagu 2025 sebesar Rp12,01 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp5,78 triliun atau 52,16% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 98,05% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,89 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 8,34% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp3,98 triliun atau 87,41% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,55 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp1,27 Triliun atau 83,59% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,52 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp47,12 milyar atau 100% dari total pagu 2025. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Desember 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp20,33 Triliun, atau sudah terealisasi 98,67% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,6 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp13,96 triliun atau 68,66% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 99,19% dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp14,07 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp652,77 miliar atau sebesar 98,65% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 3,58% (yoy).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp442,93 milyar atau 93,07% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp4,15 triliun atau sebesar 98,87% dari pagu 2025 sebesar Rp4,19 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp984,54 milyar atau sudah terealisasi sebesar 93,37% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp143,99 miliar atau 100% dari pagu 2025. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Desember 2025 Sebesar Rp23,78 triliun atau sudah mencapai 85,44% dari target yang sebesar Rp27,84 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp18,25 triliun atau 76,75% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp21,52 triliun atau 75,19% dari pagu 2025 sebesar Rp28,62 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp12,13 triliun atau 56,35% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial

Overview Kinerja APBN per 30 November 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 30 November 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 30 November 2025 adalah sebesar Rp7,6 triliun atau tumbuh sebesar 13,22% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp28,11 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 7,78% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy).

Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada November 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,98% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,72% (yoy). Secara bulanan, pada bulan November 2025 tercatat deflasi sebesar -0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,17% (mtm). Pergerakan inflasi Sumatera Barat dari awal tahun hingga bulan November 2025 tercatat sebesar 3,62% (ytd), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya mencapai 2,27% (ytd).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 30 November 2025 sebesar Rp7,6 triliun atau 99,25% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,66 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 13,22% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 75,74% atau sebesar Rp5,76 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan November 2025 tercatat sebesar Rp3,72 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp1,19 T

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 2,04 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp384,26 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 236,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 259,58% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp2,03 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,85 triliun atau sudah mencapai 113,44% dari target 2025. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 20,63% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir November 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,36 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 November 2025 adalah Rp28,1 triliun atau terealisasi 88,1% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,91 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 9,15%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp9,14 triliun atau terealisasi sebesar 78,22% dari pagu 2025 sebesar Rp11,69 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp5,15 triliun atau 56,41% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 93,42% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,52 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 6,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp3,24 triliun atau 70,06% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,62 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp701,01 Miliar atau 46,76% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,49 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp46,38 milyar atau 98,43% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 30 November 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp18,97 Triliun, atau sudah terealisasi 93,81% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,22 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp13,17 triliun atau 69,44% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp566,21 miliar atau sebesar 85,57% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,17% (yoy).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp346,61 milyar atau 72,83% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp3,76 triliun atau sebesar 90,2% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp982,33 milyar atau sudah terealisasi sebesar 93,16% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp143,99 miliar atau 100% dari pagu 2025. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 30 November 2025 Sebesar Rp21,82 triliun atau sudah mencapai 78,5% dari target yang sebesar Rp27,84 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp16,8 triliun atau 77,49% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 30 November sebesar Rp19,98 triliun atau 69,8% dari pagu 2025 sebesar Rp28,62 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp10,98 triliun atau 54,97% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial

Overview Kinerja APBN per 31 Oktober 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Oktober 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp6,8 triliun atau tumbuh sebesar 16,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp25,15 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 9,74% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy).

Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada Oktober 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 4,52% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Oktober 2025 tercatat inflasi sebesar 0,4% (mtm), lebih tinggi dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,28% (mtm). Pergerakan inflasi Sumatera Barat dari awal tahun hingga bulan Oktober 2025 tercatat sebesar 3,87% (ytd), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya mencapai 2,10% (ytd).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Oktober 2025 sebesar Rp6,8 triliun atau 89,01% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,69 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 16,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 75,09% atau sebesar Rp5,14 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Oktober 2025 tercatat sebesar Rp3,21 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp4,57 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp972,18 milyar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 1,93 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 403,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 458,33% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,92 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,70 triliun atau sudah mencapai 104,82% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 31 Oktober 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,20% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,25 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah Rp25,15 triliun atau terealisasi 78,81% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,92 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 9,12%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp8,07 triliun atau terealisasi sebesar 68,98% dari pagu 2025 sebesar Rp11,69 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,67 triliun atau 57,94% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 85,19% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,48 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 5,44% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 61,06% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,59 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp552,27 Miliar atau 36,61% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,51 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp36,18 milyar atau 76,78% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Oktober 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp17,08 Triliun, atau sudah terealisasi 84,49% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,22 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp12,12 triliun atau 70,96% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp535,28 miliar atau sebesar 80,89% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 25,98% (yoy). Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp320,27 milyar atau 67,30% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp3,01 triliun atau sebesar 72,28% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp969,4 milyar atau sudah terealisasi sebesar 91,94% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp124,27 miliar atau 86,3% dari pagu 2025 sebesar Rp143,99 miliar. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Oktober 2025 Sebesar Rp19,64 triliun atau sudah mencapai 70,19% dari target yang sebesar Rp27,97 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp14,9 triliun atau 75,91% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp18,2 Triliun atau 63,03% dari pagu 2025 sebesar Rp28,87 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp10,41 Triliun atau 57,25% dari total belanja keseluruhan dan mengalami kenaikan sebesar 5,71% (yoy).

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.