Jl. Khatib Sulaiman No. 3 Padang

Pengumuman

Pengumuman

Overview Kinerja APBN per 31 Mei 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Mei 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar sampai 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp3,35 Triliun atau tumbuh sebesar 23,36% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp11,57 Triliun, jumlah ini terkontraksi 10,88% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan I 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2025 mencapai 4,66% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% (yoy).

Ekonomi sumbar mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain. Pertanian (6,45% yoy), industri pengolahan (6,43%), dan jasa kesehatan (5,62%).

Pada Mei 2025 untuk regional Sumbar mengalami inflasi sebesar 0,85% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,19% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Mei 2025 tercatat deflasi sebesar -0,98% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar -0,37% (mtm).

 

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Mei 2025 sebesar Rp 3,35 Triliun atau 43,67% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 Triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 23,36% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 77,65% atau sebesar Rp2,60 Triliun.

Penerimaan pajak neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Mei 2025 tercatat sebesar Rp1,56 Triliun, atau sebesar 60,06% dari total penerimaan pajak keseluruhan. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp2,19 Triliun, tumbuh sebesar 5,45% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp344,08 Milyar.Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 1,04 Triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 601,72 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan 

penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 724,74% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,03 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp749,51 Miliar atau sudah mencapai 46,41% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 31 Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,16 (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 15,45% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir Mei 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp543,35 Miliar.

 

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Mei 2025 adalah Rp 11,57 Triliun atau terealisasi 37,10% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,19 Triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 10,35%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp3,31 Triliun atau terealisasi sebesar 30,16% dari pagu 2025 sebesar Rp10,98 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,18 Triliun atau 66,02% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 42,12% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,19 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 1,41% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar Rp984,12 Miliar atau 23,93% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,11 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar Rp120,82 Miliar atau 7,40% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,63 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar Rp20,97 atau 44,50% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran Bansos itu mengalami kenaikan sebesar 20,24% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

 

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Mei 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp8,26 Triliun, atau sudah terealisasi 40,87% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,20 Triliun. Belanja TKD 

didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp6,18 Triliun atau 74,89% dari total TKD.

 

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp523,88 Triliun atau sudah terealisasi sebesar 49,69% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penyaluran Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi sebesar Rp90,76 miliar atau 54,34% dari pagu.

 

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp191,26 miliar atau sebesar 29,95% dari pagu 2025 sebesar Rp638,60 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp34,90 miliar atau 22,32% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

 

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,30 triliun atau sebesar 31,26% dari pagu 2025 sebesar Rp4,17 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp530,98 miliar atau 40,75% dari total realisasi keseluruhan. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

 

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp55,83 miliar atau 38,77% dari pagu 2025 sebesar Rp144 miliar. Daerah yang mendapat Dana Insentif Fiskal terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp10,86 Miliar atau 50% dari total pagu 2025.

 

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

 

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Mei 2025 Sebesar Rp8,40 T atau sudah mencapai 29,85% dari target yang sebesar Rp28,13 Triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh Dana Transfer ke daerah sebesar Rp6,28 T atau 74,70% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Mei 2025 sebesar Rp7,06 T atau 24,05% dari pagu 2025 sebesar Rp29,35 Triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,58 T atau 64,80% dari total belanja keseluruhan dan mengalami peningkatan sebesar 0,83% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

 

Narahubung Media :

 

Tim Humas Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

(0751) 7051253

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Pengumuman

 

Overview Kinerja APBN per 30 April 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 30 April 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar sampai 30 April 2025 adalah sebesar Rp2,76 triliun atau tumbuh sebesar 29,51% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp9,38 triliun, jumlah ini terkontraksi 9,50% dibanding periode yang sama tahun 2024. Selisih pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit regional sebesar Rp6,63 triliun.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif sepanjang 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2025 mencapai 4,66% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87% (yoy).

Ekonomi sumbar mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain. Pertanian (6,45% yoy), industri pengolahan (6,43%), dan jasa kesehatan (5,62%).

Pada April 2025 untuk regional Sumbar mengalami inflasi sebesar 2,38% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,95% (yoy). Secara bulanan, pada bulan April 2025 juga tercatat inflasi sebesar 1,77% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 1,17% (mtm).

 

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 30 April 2025 sebesar Rp2,76 Triliun atau 35,90% dari target APBN tahun 2025 sebesar 7,68 Triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 29,51% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 77,22% atau sebesar Rp2,13 Triliun. Dari jumlah tersebut, 57,19% atau sebesar Rp1,22 Triliun merupakan penerimaan pajak neto. Secara keseluruhan, penerimaan pajak bruto tumbuh sebesar 2,87% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Adapun sektor Perdagangan Besar dan Eceran tercatat sebagai penyumbang penerimaan terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp297,95 Milyar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp911,41 miliar dan sudah melebihi target yang sebesar Rp411,55 miliar. Angka ini menunjukkan penerimaan penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 649,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh positif sebesar 776,48% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp906,94 miliar, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp628,17 miliar atau 38,90% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 30 April 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,59% (yoy). Kenaikan pendapatan BLU yang naik sebesar 14,93% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir April 2025.

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 30 April 2025 adalah Rp9,38 triliun atau 30,13% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,14 Triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

 

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 30 April 2025 transfer ke Daerah sudah disalurkan senilai Rp6,79 Triliun, atau sebesar 33,65% dari pagu 2025 sebesar Rp20,20 Triliun. Transfer ke daerah tumbuh positif sebesar Rp49,65 miliar atau 0,74% (yoy), yang didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat Rp167,42 miliar atau 3,46% (yoy). DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi TKD secara keseluruhan dengan nilai sebesar Rp5,01 triliun atau 36,53% dari pagu.

Dana Desa tumbuh positif sebesar 3,66% (yoy). Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp472,88 miliar atau sebesar 44,85% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penyaluran Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi sebesar Rp90,76 miliar atau 54,34% dari pagu.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp145,64 miliar atau sebesar 22,81% dari pagu 2025 sebesar Rp638,60 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp46,25 miliar atau 46,53% (yoy). Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,13 triliun atau 27,11% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp483,85 miliar atau 46,87% dari total realisasi keseluruhan. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp37,10 miliar atau 25,76% dari pagu 2025 sebesar Rp144 miliar serta naik drastis sebesar 144,24% (yoy).


Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 30 April 2025 Sebesar Rp6,62 T atau 23,51% dari target sebesar Rp28,13 Triliun. Secara nominal Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 13,68% dibandingkan Periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh Dana Transfer ke daerah sebesar Rp4,87 T atau 73,75% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 30 April 2025 sebesar Rp5,13 T atau 17,47% dari pagu 2025 sebesar Rp29,35 Triliun. Secara nominal, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 10,57% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

 

 

Pengumuman

Padang, 7 Mei 2025 — Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukan hanya sekadar sektor usaha, tapi fondasi nyata perekonomian Indonesia. Dari warung kelontong, pengrajin lokal, hingga petani dan nelayan — semua bergerak, tumbuh, dan menciptakan dampak besar bagi masyarakat. Namun, di tengah potensi besar tersebut, akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan UMKM.

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja kepada individu/perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sejak diluncurkan, program KUR telah mengalami perluasan baik dari sisi plafon, sektor prioritas, hingga kemudahan akses.

Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Barat s.d Triwulan I Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Barat terus tumbuh menjangkau berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Target penyaluran KUR pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 8,3 Triliun atau tumbuh 4,65% (yoy) dibanding target KUR Tahun 2024 yang sebesar Rp. 7,93 Triliun. Hingga Triwulan I Tahun 2025, KUR di Provinsi Sumatera Barat sudah tersalur sebesar Rp. 1,969 Triliun (23,7%) dari target 2025 atau terkontraksi sebesar 13,37% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran KUR Tahun 2025 di Sumatera Barat diharapkan dapat tersalur kepada 94.561 pelaku UMKM, yang mana target ini tumbuh 26,04% (yoy) dibanding tahun 2024 yang tersalur kepada 75.023 pelaku UMKM. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, fasilitas pembiayaan KUR sudah menyentuh 33.801 pelaku usaha UMKM yang tersebar ke 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

KUR di Sumatera Barat tersalur melalui 4 Skema penyaluran, yakni Skema Mikro, Skema Kecil, Skema Supermi dan Skema TKI. Dengan plafon kredit 10 juta – 50 juta per penerima dan syarat pengajuan yang murah dan mudah, Skema penyaluran Mikro menjadi skema yang paling dinikmati oleh Pelaku Usaha UMKM di Sumatera Barat. Pada Triwulan I Tahun 2025, penyaluran KUR melalui Skema Mikro telah tersalur sebesar Rp. 1,214 Triliun (61,69%) kepada 30.783 Pelaku UMKM.

Sementara itu, penyaluran KUR melalui Skema Kecil hingga Triwulan I Tahun 2025 telah tersalur sebesar Rp. 753,9 Miliar (38,27%) kepada 2,954 Debitur. Penyaluran KUR terkecil pada Triwulan I Tahun 2025 yakni skema Supermi yang telah tersalur sebesar Rp. 604 Miliar (0,03%) kepada 62 Pelaku UMKM dan Skema TKI yang telah tersalur sebesar Rp. 70 Juta (0,004%) kepada 2 Pelaku UMKM.

Penyaluran KUR terbesar di Sumatera Barat, hingga Triwulan I Tahun 2025 masih berada di Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan penyaluran sebesar Rp. 266,3 Miliar kepada 4.289 Pelaku UMKM. Sementara itu daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memegang porsi daerah penyaluran KUR terbesar kedua di Sumatera Barat sebesar Rp. 250,2 Miliar kepada 4.621 Pelaku UMKM. Hal tersebut relevan apabila mengingat sektor penerima KUR terbesar adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang terkonsentrasi di kota-kota besar dengan cakupan pasar yang luas dan menjadi mata pencaharian penduduk di kota dan kabupaten tersebut.

Pertanian dan Perdagangan Masih Dominasi Penyaluran KUR di Sumatera Barat

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih mendominasi penyaluran KUR di Sumatera Barat dengan total penyaluran sebesar Rp. 877,4 Miliar (44,55%) yang tersalur kepada 17.625 Debitur atau tumbuh sebesar 14,21% dibanding Triwulan IV Tahun 2024.  Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Sumatera Barat karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam, lahan subur, dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam usaha tani. KUR memberikan akses pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh petani, peternak, dan pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan mengadopsi teknologi modern, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi rakyat di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Sumatera Barat. Dengan total penyaluran sebesar Rp. 789,2 Miliar (41,27%) yang tersalur kepada 15.576 Debitur atau tumbuh sebesar 8,18% dibanding Triwulan IV Tahun 2024, UMKM yang bergerak di bidang ritel, pasar tradisional, serta jaringan distribusi lokal, memanfaatkan KUR untuk menambah modal kerja, memperluas usaha, dan memperkuat daya saing. Mobilitas masyarakat yang tinggi serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut memperkuat dinamika sektor perdagangan sebagai pusat perputaran ekonomi harian.

Kanwil DJPb Sumbar Dorong KUR Lebih Berkualitas dan Tepat Sasaran

Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang bertugas sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memegang peranan penting dalam mengoordinasikan, memantau, dan mendorong optimalisasi penyaluran KUR di daerah. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat konsisten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala yang ditujukan untuk membantu pengembangan UMKM di Sumatera Barat serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemangku kepentingan di daerah.

Dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan lembaga terkait, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui akselerasi penyaluran KUR di Sumatera Barat guna mendorong UMKM menjadi lebih tangguh, mandiri, dan naik kelas, sehingga memberikan multiplier effect bagi peningkatan kemandirian fiskal perekonomian di Sumatera Barat.

KUR Sebagai Katalisator Kemajuan UMKM dan Perekonomian Nasional

Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional secara inklusif dan berkelanjutan. KUR hadir sebagai solusi nyata untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan tersebut. Dengan bunga yang rendah, persyaratan yang relatif ringan, serta dukungan dari berbagai pihak, KUR mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta mendorong UMKM untuk naik kelas. Dalam skala nasional, akselerasi sektor UMKM melalui KUR turut memperkuat daya tahan ekonomi domestik dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif.

Melalui APBN, #UangKita hadir sebagai instrumen dalam melindungi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk berkembang dan mendukung kemandirian ekonomi lokal. Dengan berbagai kebijakan afirmatif dan komitmen anggaran yang kuat, pemerintah optimis bahwa KUR akan terus menjadi fondasi utama dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sekaligus penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global.

 

 

 

 

Pengumuman

Overview Kinerja APBN per 31 Maret 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat
 
Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Maret 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar sampai 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1,87 triliun atau tumbuh sebesar 34,83% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
 
Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp7,43 triliun, jumlah ini lebih rendah 0,83% dibanding periode yang sama tahun 2024. Selisih pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit regional sebesar Rp5,55 triliun atau lebih rendah 8,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
 
Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif sepanjang 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2024 mencapai 4,04% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (yoy).
 
Struktur perekonomian Sumbar didominasi oleh sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi 21,94% dan sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 49,70%.
 
Pada Maret 2025 untuk regional Sumbar mengalami inflasi sebesar 0,30% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,30% (yoy). Secara bulanan, selama bulan Maret 2025 juga tercatat inflasi sebesar 1,03% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 1,65% (mtm).
 
Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat
 
Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Maret 2025 sebesar Rp1,88 Triliun atau 24,44% dari target APBN tahun 2025 sebesar 7,68 Triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 34,83% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
 
Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 73,43% di mana 54,92% berasal dari Pajak Luar Negeri.
 
Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar.  Penerimaan Bea  Keluar  tercatat tumbuh  positif  sebesar  974,00%  (yoy)  dengan realisasi sebesar Rp753,69 miliar atau 194,91% dari target 2025, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.
 
Sementara 26,57% Pendapatan Negara di Sumatera Barat berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp498,55 miliar atau 30,87% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 31 Maret 2025 tumbuh positif sebesar 17,49% (yoy). Kenaikan pendapatan BLU yang naik sebesar 48,72% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir Maret 2025.
 
Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Maret 2025 adalah Rp7,43 triliun atau 23,08% dari pagu 2025 yang 31,18 Triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.
 
Belanja Transfer Ke Daerah
 
Sampai dengan 31 Maret 2025 transfer ke Daerah sudah disalurkan senilai Rp5,48 triliun, atau sebesar 25,55% dari pagu 2025 sebesar Rp21,45 Triliun. Transfer ke daerah tumbuh positif Rp651,25 miliar atau 13,49% (yoy), yang didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat Rp184,17 miliar atau 4,57% (yoy). DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi TKD secara keseluruhan dengan nilai sebesar Rp3,95 triliun atau 72,14%.
 
Persentase kenaikan TKD tertinggi terdapat pada Dana Desa yang tumbuh positif sebesar 41,74% (yoy). Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp396,26 miliar atau sebesar 37,58% dari  pagu 2025 sebesar  Rp1,05 Triliun. Penyaluran Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi sebesar Rp64,15 miliar.
 
Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp76,58 miliar  atau  sebesar  11,99%  dari  pagu  2025  sebesar  Rp638,60  miliar  dan  mengalami kenaikan sebesar Rp0,42 miliar atau 0,55% (yoy). Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
 
DAK Non fisik telah disalurkan sebesar Rp1,03 triliun  atau 46,68% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Kesehatan, dan DAK Non Fisik Lainnya.
 
Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp33,45 miliar atau 23,23% dari pagu 2025 sebesar Rp144 miliar.
 
Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat
 
Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian 20 Pemerintah Daerah Regional Sumatera Barat s.d. 31 Maret 2025 Sebesar Rp2,95 T atau 10,41% dari target sebesar Rp28,36 Triliun. Secara nominal Pendapatan Daerah terkoreksi sebesar 24,89% dibandingkan Periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh Dana Transfer ke daerah sebesar Rp2,49 T atau 84,62%.
 
Realisasi Belanja Daerah Konsolidasian 20 Pemerintah Daerah Regional Sumatera Barat s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp1,95 T atau 6,61% dari pagu 2025 sebesar Rp29,49 Triliun. Secara nominal, Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar 34,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
 
Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.
Pengumuman

 

Padang, 13 Desember 2024 – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Syukirah HG menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Kepala /Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga secara simbolik pada hari Jumat 13 Desember 2024. Dan dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, sebagai wakil Pemerintah Pusat, menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Alokasi belanja pada APBN 2025 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp31,91 triliun terdiri dari  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,46 triliun untuk 627 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp21,44 triliun yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 Pemda Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat.

Gubernur menyatakan pelaksanaan APBN tahun 2025 yang diawali oleh penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2025. Kegiatan ini merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan melalui APBN dapat dimulai lebih awal sehingga memberikan manfaat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Sebagaimana arahan Presiden, Gubernur menyampaikan Kepala para kepala daerah Kabupaten dan kota bahwa APBN 2025 agar dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan serta terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent. Dalam melaksanakan APBN 2025 seluruh jajaran juga dituntut untuk meningkatkan efisiensi, penghematan pada semua bidang serta mengurangi pemborosan. Gubernur berharap bahwa setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa seluruh unit vertikal pemerintah pusat bersama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah di Sumatera Barat harus senantiasa bersinergi untuk melaksanakan tujuan pemerintah yaitu antara lain Menjamin ketahanan pangan, Mengendalikan inflasi, Swasembada pangan, Swasembada energi dan Penegakan hukum

Gubernur menyampaikan pesan kepada seluruh Kantor Vertikal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Beberapa poin utama yaitu:

  1. Percepatan Realisasi Anggaran: DIPA dan alokasi TKD dapat segera direalisasikan di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
  2. Kolaborasi dan Keselarasan: Belanja pusat dan daerah harus sinkron untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk program ketahanan pangan, energi, dan pendidikan.
  3. Pengawasan dan Akuntabilitas: Gubernur mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

 

 

Pada kesempatan penyampaian Laporan Kegiatan penyerahan DIPA dan TKD 2025, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar , Syukriah HG, mengatakan bahwa APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Pengumuman

 

Padang, 13 Desember 2024 – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Syukirah HG menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Kepala /Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga secara simbolik pada hari Jumat 13 Desember 2024. Dan dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, sebagai wakil Pemerintah Pusat, menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Alokasi belanja pada APBN 2025 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp31,91 triliun terdiri dari  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,46 triliun untuk 627 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp21,44 triliun yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 Pemda Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat.

Gubernur menyatakan pelaksanaan APBN tahun 2025 yang diawali oleh penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2025. Kegiatan ini merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan melalui APBN dapat dimulai lebih awal sehingga memberikan manfaat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Sebagaimana arahan Presiden, Gubernur menyampaikan Kepala para kepala daerah Kabupaten dan kota bahwa APBN 2025 agar dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan serta terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent. Dalam melaksanakan APBN 2025 seluruh jajaran juga dituntut untuk meningkatkan efisiensi, penghematan pada semua bidang serta mengurangi pemborosan. Gubernur berharap bahwa setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa seluruh unit vertikal pemerintah pusat bersama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah di Sumatera Barat harus senantiasa bersinergi untuk melaksanakan tujuan pemerintah yaitu antara lain Menjamin ketahanan pangan, Mengendalikan inflasi, Swasembada pangan, Swasembada energi dan Penegakan hukum

Gubernur menyampaikan pesan kepada seluruh Kantor Vertikal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Beberapa poin utama yaitu:

  1. Percepatan Realisasi Anggaran: DIPA dan alokasi TKD dapat segera direalisasikan di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
  2. Kolaborasi dan Keselarasan: Belanja pusat dan daerah harus sinkron untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk program ketahanan pangan, energi, dan pendidikan.
  3. Pengawasan dan Akuntabilitas: Gubernur mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

 

 

Pada kesempatan penyampaian Laporan Kegiatan penyerahan DIPA dan TKD 2025, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar , Syukriah HG, mengatakan bahwa APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Pengumuman

Padang, 21 November 2024 – Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III-2024 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,33% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% (yoy). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar triwulan III-2024 mencapai Rp83,52 triliun (atas dasar harga berlaku) atau Rp49,97 triliun (atas dasar harga konstan). Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada urutan ke-7 dari 10 provinsi di regional Sumatera. Tingkat inflasi Sumbar mencapai 1,65% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,71% (yoy). Namun, secara bulanan inflasi Sumbar sebesar 0,11% (mtm) lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,08% (mtm). Neraca Perdagangan Sumbar selama bulan September 2024 mencatatkan surplus sebesar US$94,23 juta, menurunkan dibandingkan bulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas unggulan yang masih berfluktuasi di pasar global.

Overview Kinerja APBN per 31 Oktober 2024

Kinerja APBN di wilayah Sumbar hingga akhir Oktober 2024 masih terjaga stabil, meskipun terdapat sedikit kontraksi di sisi penerimaan. Total Pendapatan Negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp6,55 triliun atau turun sebesar 0,06% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Adapun total Belanja Negara yang telah direalisasikan mencapai Rp27,87 triliun atau tumbuh sebesar 9,77%. Selisih pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit regional sebesar Rp21,32 triliun, yang mana meningkat 13,18% dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan Negara Masih Terkontraksi Akibat Bea Keluar, PPh, dan PBB

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumbar per 31 Oktober 2024 mencapai 73,63% dari target APBN tahun 2024. Secara komposisi, Pendapatan Negara masih didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 76,63%, sedangkan sisanya sebesar 23,37% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Realisasi Penerimaan Perpajakan per 31 Oktober 2024 mencapai Rp5,02 triliun atau 68,07% dari target. Penerimaan Pajak terkontraksi 2,75% dibandingkan tahun lalu, yang ditenggarai oleh anjloknya pungutan Bea Keluar akibat penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Pajak Penghasilan (PPh) turut mengalami kontraksi 4,01% dari tahun lalu akibat penurunan setoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Adapun realisasi PPh hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2,95 triliun, yang menjadikannya penyumbang terbesar sektor Perpajakan di Sumbar. Kontraksi juga dialami komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang turun 10,67%. Saat ini DJP masih melaksanakan proses pemadanan NIK dan NPWP seluruh Wajib Pajak dengan progres hingga akhir Oktober 2024 mencapai 85,06% atau sebanyak 1.229.098 Wajib Pajak telah dipadankan dari target sebanyak 1.449.059 Wajib Pajak yang harus dipadankan.

Total PNBP yang telah dipungut Pemerintah Pusat di Sumbar per 31 Oktober 2024 mencapai Rp1,53 triliun atau terealisasi 100,50% dari target. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai PNBP tercatat tumbuh 9,93% yang didorong oleh kenaikan setoran penerimaan jasa layanan pendidikan, seiring dengan penetapan beberapa perguruan tinggi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp12,46 miliar (80,2% dari target), dengan rincian sumber pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp9,33 miliar, pengelolaan piutang negara sebesar Rp28,75 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp3,1 miliar.

Belanja Negara Tumbuh Positif 9,77% (yoy)

Total Belanja Negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah Rp27,87 triliun atau mencapai 81,13% dari alokasi pagu APBN 2024. Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp9,80 triliun atau terealisasi 72,37% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 15,04% dibandingkan tahun lalu, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja. Penurunan hanya terdapat pada Belanja Modal (-4,12%) yang utamanya akibat berkurangnya alokasi untuk belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu.

Penyaluran TKD sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat mencapai Rp18,07 triliun atau 86,83% dari alokasi pagu 2024. Penyaluran TKD mengalami peningkatan sebesar 7,10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertambah Rp984,11 miliar. DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi nilai TKD dengan porsi sebesar 68,57%.

DAK Fisik Menjadi Satu-Satunya Dana Transfer yang Terkontraksi

Secara persentase, pertumbuhan komponen TKD tertinggi terdapat pada Dana Desa yang naik 29,16% dibandingkan tahun lalu, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi satu-satunya dana transfer yang mengalami penurunan sebesar 14,19%. Realisasi DAK Fisik mencapai 69,73% dari total alokasi pagu, atau senilai Rp785,49 miliar. Realisasi terendah DAK Fisik terdapat pada Pemda Kota Pariaman sebesar 54,66%, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Pemda Kabupaten Dharmasraya sebesar 83,47%.

Sebanyak 1.035 nagari/desa di Sumbar telah menerima Dana Desa dengan total penyaluran sebesar Rp1,03 triliun atau 97,58% dari pagu. Sebanyak lima pemda telah 100% menyalurkan Dana Desa, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Pariaman. Sementara itu, realisasi Dana Desa terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 84,16%.

Dana Insentif Fiskal merupakan komponen TKD dengan nominal terkecil di Sumbar, yaitu senilai Rp176,57 miliar. Insentif Fiskal diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Padang Pariaman merupakan penerima alokasi insentif terbesar yakni Rp27,83 miliar, namun terdapat tiga pemda yang tidak berhasil mendapatkan alokasi insentif yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Pariaman.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 79,50% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 20,42%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumatera Barat. Di samping itu, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 51,19% dari total Belanja Daerah per 31 Oktober 2024. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru) maksimal 30% dari APBD.

 

Narahubung Media :

Tim Humas Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

 (0751) 7051253

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No.3, Padang Sumatera Barat 25173
Call Center: 14090
Tel: (0751) 7059966 Fax: (0751) 7051020

IKUTI KAMI

Search