Overview Kinerja APBN per 31 Januari 2026 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Januari 2026 masih selaras dengan target APBN TA 2026. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 adalah sebesar Rp617,32 miliar atau tumbuh sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp3,29 triliun, jumlah ini tumbuh sebesar 13,19% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan performa positif pada triwulan IV-2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 mencapai 1,69% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37% (ctc), lebih rendah juga dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (ctc). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga

lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Keuangan (15,58%), Jasa lainnya (11,96%), serta Jasa Kesehatan (11,66%).​

Pada Januari 2026 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,92% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 1,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,15% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Januari 2026 sebesar Rp617,32 miliar atau 6,4% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp9,65 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 77,34% atau sebesar Rp477,46 miliar.

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Januari 2026 tercatat sebesar Rp299,63 miliar atau 4,69% dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp410,48 miliar. Adapun sektor Perdagangan tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp88,74 miliar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp177,84 miliar atau 13,12% dari target tahun 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan perpajakan luar negeri berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar serta Pajak Bea Masuk. Penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp177,18 miliar atau terealisasi 13,2% dari target tahun 2026. Sedangkan, Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp660 juta atau terealisasi  5,2% dari target tahun 2026.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp139,86 miliar atau sudah mencapai 7,36% dari target 2026. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 29,72% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan 31 Januari 2026 dengan realisasi tercatat sebesar Rp94,21 miliar.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Januari 2026 adalah Rp3,29 triliun atau terealisasi 11,29% dari pagu 2026 yang sebesar Rp29,13 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 13,19% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan 16,43% (yoy) tercatat sebesar Rp416,74 miliar atau terealisasi sebesar 3,43% dari pagu 2026 sebesar Rp12,14 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp329,38 miliar atau 79,04% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 5,36% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp6,14 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 15,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp86,97 miliar atau 2,11% dari pagu 2026 yang sebesar Rp4,12 triliun. Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 20,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp390 juta atau 0,02% dari total pagu 2026 yang sebesar Rp1,87 triliun.

Sampai dengan 31 Januari 2026, Belanja Bantuan Sosial belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan belanja tersebut secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Januari 2026, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp2,87 triliun, atau sudah terealisasi 16,9% dari pagu 2026 sebesar Rp16,99 Triliun. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 12,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp1,96 triliun atau 68,27% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 16,13% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp12,16 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp6,91 miliar atau sebesar 2,49% dari pagu 2026 sebesar Rp277,32 miliar dan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 49,79% (yoy). Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp904,18 miliar atau sebesar 21,97% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Sampai dengan posisi 31 Januari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumatera Barat masih belum terealisasi pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran ketiga jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Januari 2026 Sebesar Rp2,35 triliun atau sudah mencapai 9,2% dari target yang sebesar Rp25,5 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp2,06 triliun atau 87,68% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Januari 2026 sebesar Rp792,52 miliar atau 2,99% dari pagu 2026 sebesar Rp26,52 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp709,77 miliar atau 89,59% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Overview Kinerja APBN per 31 Desember 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Desember 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8,69 triliun atau tumbuh sebesar 12,48% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp31,4 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,01% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy). Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada Desember 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 5,15% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 1,48% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi tingkat nasional sebesar 0,64% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp8,69 triliun atau 113,33% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,67 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 12,48% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 76,54% atau sebesar Rp6,65 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar Rp4,42 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp5,83 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp1,54 T

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 2,24 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp384,26 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 268,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 293,96% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp2,22 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp2,04 triliun atau sudah mencapai 124,86% dari target 2025. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,94% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,52 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp31,4 triliun atau terealisasi 96,29% dari pagu 2025 yang sebesar Rp32,61 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 7,14%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp11,07 triliun atau terealisasi sebesar 92,19% dari pagu 2025 sebesar Rp12,01 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp5,78 triliun atau 52,16% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 98,05% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,89 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 8,34% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp3,98 triliun atau 87,41% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,55 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp1,27 Triliun atau 83,59% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,52 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp47,12 milyar atau 100% dari total pagu 2025. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Desember 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp20,33 Triliun, atau sudah terealisasi 98,67% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,6 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp13,96 triliun atau 68,66% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 99,19% dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp14,07 Triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp652,77 miliar atau sebesar 98,65% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 3,58% (yoy).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp442,93 milyar atau 93,07% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp4,15 triliun atau sebesar 98,87% dari pagu 2025 sebesar Rp4,19 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp984,54 milyar atau sudah terealisasi sebesar 93,37% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp143,99 miliar atau 100% dari pagu 2025. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Desember 2025 Sebesar Rp23,78 triliun atau sudah mencapai 85,44% dari target yang sebesar Rp27,84 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp18,25 triliun atau 76,75% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp21,52 triliun atau 75,19% dari pagu 2025 sebesar Rp28,62 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp12,13 triliun atau 56,35% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial

Overview Kinerja APBN per 30 November 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 30 November 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 30 November 2025 adalah sebesar Rp7,6 triliun atau tumbuh sebesar 13,22% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp28,11 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 7,78% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy).

Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada November 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 3,98% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,72% (yoy). Secara bulanan, pada bulan November 2025 tercatat deflasi sebesar -0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,17% (mtm). Pergerakan inflasi Sumatera Barat dari awal tahun hingga bulan November 2025 tercatat sebesar 3,62% (ytd), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya mencapai 2,27% (ytd).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 30 November 2025 sebesar Rp7,6 triliun atau 99,25% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,66 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 13,22% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 75,74% atau sebesar Rp5,76 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan November 2025 tercatat sebesar Rp3,72 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp1,19 T

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 2,04 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp384,26 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 236,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 259,58% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp2,03 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,85 triliun atau sudah mencapai 113,44% dari target 2025. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 20,63% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir November 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,36 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 November 2025 adalah Rp28,1 triliun atau terealisasi 88,1% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,91 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 9,15%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp9,14 triliun atau terealisasi sebesar 78,22% dari pagu 2025 sebesar Rp11,69 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp5,15 triliun atau 56,41% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 93,42% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,52 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 6,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp3,24 triliun atau 70,06% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,62 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp701,01 Miliar atau 46,76% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,49 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp46,38 milyar atau 98,43% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 30 November 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp18,97 Triliun, atau sudah terealisasi 93,81% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,22 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp13,17 triliun atau 69,44% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp566,21 miliar atau sebesar 85,57% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,17% (yoy).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp346,61 milyar atau 72,83% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp3,76 triliun atau sebesar 90,2% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp982,33 milyar atau sudah terealisasi sebesar 93,16% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp143,99 miliar atau 100% dari pagu 2025. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 30 November 2025 Sebesar Rp21,82 triliun atau sudah mencapai 78,5% dari target yang sebesar Rp27,84 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp16,8 triliun atau 77,49% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 30 November sebesar Rp19,98 triliun atau 69,8% dari pagu 2025 sebesar Rp28,62 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp10,98 triliun atau 54,97% dari total belanja keseluruhan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial

Overview Kinerja APBN per 31 Oktober 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Oktober 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp6,8 triliun atau tumbuh sebesar 16,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp25,15 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 9,74% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan III 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2025 mencapai 3,36% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy).

Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Jasa Lainnya (10,10%), Industri Pengolahan (9,06%), serta Jasa Pendidikan (7,69%).

Pada Oktober 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 4,52% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Oktober 2025 tercatat inflasi sebesar 0,4% (mtm), lebih tinggi dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,28% (mtm). Pergerakan inflasi Sumatera Barat dari awal tahun hingga bulan Oktober 2025 tercatat sebesar 3,87% (ytd), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya mencapai 2,10% (ytd).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 31 Oktober 2025 sebesar Rp6,8 triliun atau 89,01% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,69 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 16,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 75,09% atau sebesar Rp5,14 triliun

Penerimaan pajak dalam negeri neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Oktober 2025 tercatat sebesar Rp3,21 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp4,57 triliun. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp972,18 milyar.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 1,93 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 403,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 458,33% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,92 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,70 triliun atau sudah mencapai 104,82% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 31 Oktober 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,20% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,25 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah Rp25,15 triliun atau terealisasi 78,81% dari pagu 2025 yang sebesar Rp31,92 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 9,12%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp8,07 triliun atau terealisasi sebesar 68,98% dari pagu 2025 sebesar Rp11,69 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,67 triliun atau 57,94% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 85,19% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,48 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 5,44% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 61,06% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,59 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp552,27 Miliar atau 36,61% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,51 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp36,18 milyar atau 76,78% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 31 Oktober 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp17,08 Triliun, atau sudah terealisasi 84,49% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,22 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp12,12 triliun atau 70,96% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp535,28 miliar atau sebesar 80,89% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 25,98% (yoy). Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp320,27 milyar atau 67,30% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp3,01 triliun atau sebesar 72,28% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp969,4 milyar atau sudah terealisasi sebesar 91,94% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp124,27 miliar atau 86,3% dari pagu 2025 sebesar Rp143,99 miliar. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 31 Oktober 2025 Sebesar Rp19,64 triliun atau sudah mencapai 70,19% dari target yang sebesar Rp27,97 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp14,9 triliun atau 75,91% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp18,2 Triliun atau 63,03% dari pagu 2025 sebesar Rp28,87 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp10,41 Triliun atau 57,25% dari total belanja keseluruhan dan mengalami kenaikan sebesar 5,71% (yoy).

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

Kinerja APBN s.d. 30 September 2025 Provinsi Sumatera Barat 

Overview Kinerja APBN per 30 September 2025 dan Indikator Makro Ekonomi Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 30 September 2025 masih selaras dengan target APBN TA 2025. Total Pendapatan Negara yang telah diperoleh di wilayah Sumatera Barat sampai 30 September 2025 adalah sebesar Rp5,99 triliun atau tumbuh sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp22,55 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,50% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif pada triwulan II 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan II-2025 mencapai 3,94% (yoy), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12% (yoy).

Ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan didukung oleh tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di banding lapangan usaha lain yaitu Informasi dan Komunikasi (9,51% yoy), Real Estate (8,31%), dan Jasa Lainnya (7,25%).

Pada September 2025 untuk regional Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 4,22% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,38% (yoy). Secara bulanan, pada bulan September 2025 tercatat inflasi sebesar 0,52% (mtm), lebih tinggi dibandingkan deflasi tingkat nasional sebesar 0,08% (mtm). Pergerakan inflasi Sumatera Barat dari awal tahun hingga bulan September 2025 tercatat sebesar 3,46% (ytd), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya mencapai 1,82% (ytd).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai 30 September 2025 sebesar Rp5,99 triliun atau 77,86% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 triliun. Angka ini menunjukkan pendapatan negara di Sumatera Barat tumbuh positif sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 74,28% atau sebesar Rp4,45 triliun

Penerimaan pajak neto Provinsi Sumatera Barat sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri bruto Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp4,11 triliun, tumbuh sebesar 1,72% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumatera Barat sebesar Rp864,06 milyar, sektor ini tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp 1,66 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis sebesar 403,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan Pajak Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar tercatat tumbuh drastis sebesar 426,4% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,65 Triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau sudah mencapai 94,8% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,02% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,57% (yoy) menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,13 triliun

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar sampai dengan 30 September 2025 adalah Rp22,55 triliun atau terealisasi 70,09% dari pagu 2025 yang sebesar Rp32,18 triliun. Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor- kantor vertikal Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 5,96%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar Rp7,07 triliun atau terealisasi sebesar 59,12% dari pagu 2025 sebesar Rp11,55 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,23 triliun atau 59,83% dari total Belanja Pemerintah Pusat keseluruhan. Belanja Pegawai ini telah terealisasi sebesar 73,54% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp5,75 Triliun serta mengalami kenaikan sebesar 4,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Barang sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp2,39 triliun atau 51,54% dari pagu 2025 yang sebesar Rp4,64 Triliun. Belanja Modal sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp416,48 Miliar atau 27,52% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp1,51 Triliun.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp29,4 milyar atau 62,4% dari total pagu 2025 yang sebesar Rp47,12 Miliar. Penyaluran bansos diharapkan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan 30 September 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp15,48 Triliun, atau sudah terealisasi 76,57% dari pagu 2025 sebesar Rp 20,22 Triliun. Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp11,10 triliun atau 71,7% dari total TKD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp425 miliar atau sebesar 64,27% dari pagu 2025 sebesar Rp661,73 miliar dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 23,19% (yoy). Kenaikan nilai salur ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah tersalurkan sebesar Rp198,6 milyar atau 41,74% dari pagu 2025 sebesar Rp475,89 Miliar. DAK Fisik digunakan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, seperti air minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan (layanan dan fasilitas kesehatan).

DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp2,39 triliun atau sebesar 57,50% dari pagu 2025 sebesar Rp4,16 Triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp893,13 milyar atau sudah terealisasi sebesar 84,17% dari pagu 2025 sebesar Rp1,05 Triliun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp113,81 miliar atau 79,04% dari pagu 2025 sebesar Rp143,99 miliar. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian s.d. 30 September 2025 Sebesar Rp18,43 triliun atau sudah mencapai 65,86% dari target yang sebesar Rp27,98 triliun. Pendapatan Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp14,23 triliun atau 77,21% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 30 September 2025 sebesar Rp16,23 Triliun atau 55,64% dari pagu 2025 sebesar Rp29,18 triliun. Belanja Daerah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp9,44 Triliun atau 64,15% dari total belanja keseluruhan dan mengalami kenaikan sebesar 3,11% (yoy).

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

Kinerja APBN s.d. 31 Agustus 2025 Provinsi Sumatera Barat

Overview   Kinerja   APBN  per   31  Agustus 2025   dan   Indikator   Makro   Ekonomi  Regional Sumatera Barat

Kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Agustus  2025 masih selaras dengan   target   APBN  TA  2025.   Total  Pendapatan   Negara  yang  telah  diperoleh  di  wilayah Sumatera  Barat sampai  31 Agustus  2025  adalah sebesar  Rp5,21  triliun  atau tumbuh sebesar 13,67%  dibanding periode  yang  sama  pada tahun  sebelumnya. Adapun  Belanja  Negara  telah direalisasikan sebesar  Rp20,00  triliun, jumlah  ini terkontraksi sebesar  9,04% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Perekonomian Sumatera  Barat terus  menunjukkan performa positif pada triwulan II 2025.  Laju pertumbuhan  ekonomi  Sumbar   pada  triwulan  II-2025   mencapai   3,94%   (yoy),   di   bawah pertumbuhan ekonomi nasional  sebesar  5,12% (yoy). Ekonomi  Sumatera  Barat  mengalami pertumbuhan didukung oleh  tiga  lapangan  usaha  yang mengalami  pertumbuhan  tertinggi   di   banding   lapangan   usaha   lain   yaitu   Informasi   dan Komunikasi (9,51% yoy),  Real Estate (8,31%),  dan Jasa Lainnya (7,25%).

Pada  Agustus   2025  untuk  regional   Sumatera  Barat  mengalami inflasi  sebesar  2,89%  (yoy), tercatat  lebih  tinggi  dibandingkan inflasi  nasional  sebesar  2,31%  (yoy).  Secara bulanan,  pada bulan  Agustus   2025  tercatat   inflasi  sebesar  0,52% (mtm), lebih  tinggi  dibandingkan inflasi nasional  sebesar  -0,08% (mtm).

Realisasi I-Account APBN Regional Sumatera Barat

Pendapatan  Negara

Realisasi  Pendapatan  Negara  di  wilayah  Sumatera   Barat  sampai  31  Agustus   2025  sebesar Rp5,21  triliun   atau  67,84%  dari  target  APBN  tahun  2025  sebesar  Rp7,68  triliun. Angka  ini menunjukkan pendapatan  negara  di Sumatera  Barat  tumbuh positif  sebesar  13,67%  dibanding periode  yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara komposisi, Pendapatan  Negara didominasi oleh Penerimaan  Perpajakan  yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi

74,55% atau sebesar  Rp3,88 triliun.

Penerimaan  pajak  dalam  negeri  neto  Provinsi  Sumatera  Barat  sampai  dengan  Agustus  2025 tercatat  sebesar  Rp2,45  triliun. Penerimaan  pajak dalam  negeri  bruto  Provinsi  Sumatera  Barat tercatat   sebesar   Rp3,57  triliun. Adapun  sektor Administrasi  Pemerintahan, Pertahanan   dan Jaminan   Sosial  Wajib  tercatat   sebagai  penyumbang  penerimaan  pajak  terbesar   di  wilayah Sumatera  Barat sebesar  Rp561,63  milyar. Penerimaan  perpajakan  luar negeri  mencapai  Rp 1,43 triliun  dan sudah melebihi  target Rp411,55  miliar.  Angka penerimaan perpajakan  luar negeri meningkat drastis sebesar 485,83 Miliar dibandingkan  periode   yang  sama  tahun  sebelumnya.  Kenaikan  penerimaan perpajakan  luar negeri  utamanya  berasal  dari  penerimaan Pajak Bea Keluar.  Penerimaan  Bea Keluar  tercatat tumbuh drastis  sebesar  560,36%  (yoy)  dengan realisasi  sebesar  Rp1,43  Triliun,  yang didorong oleh meningkatnya volume  ekspor  CPO dan turunannya.

Pendapatan Negara di Sumatera Barat yang berasal dari Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat  sebesar Rp1,33 triliun  atau sudah mencapai  81,80% dari target 2025. Pendapatan PNBP sampai 31 Agustus  2025 mengalami peningkatan sebesar 7,23 (yoy)  dibandingkan periode  yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan  Badan Layanan Umum  (BLU)  yang naik sebesar 19,22%  (yoy)  menjadi  pendorong utama  kenaikan  PNBP sampai  dengan  akhir  Agustus  2025 dengan realisasii tercatat  sebesar  Rp978,58  Miliar.

Belanja Negara

Total Belanja Negara di wilayah Sumbar  sampai dengan 31 Agustus  2025 adalah Rp20,00  triliun atau terealisasi  60,56% dari pagu 2025 yang sebesar Rp33,02 Triliun.  Belanja Negara terbagi atas dua komponen utama,  yaitu  Belanja Pemerintah Pusat  yang  dilaksanakan  oleh  kantor- kantor vertikal  Kementerian/Lembaga serta Transfer  Ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui 6 Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara  (KPPN)  kepada  pemerintah daerah  provinsi  dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.  Pada tahun  2025,  pagu  untuk  belanja  APBN di  Sumatera Barat mengalami mengalami penurunan 5,96%. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran,  kebijakan  fiskal  tahun  2025  diarahkan  untuk  menjaga  pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja  Pemerintah  Pusat  di  Provinsi   Sumatera   Barat  tercatat   sebesar  Rp6,12  Triliun   atau terealisasi  sebesar  53,03%  dari pagu 2025  sebesar  Rp11,55  Triliun.  Belanja Pemerintah Pusat ini  didominasi oleh  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp3,76 Triliun   atau  61,44%  dari  total  Belanja Pemerintah Pusat  keseluruhan. Belanja Pegawai  ini telah terealisasi  sebesar  69,79%  dari  total pagu  2025   yang  sebesar   Rp5,39   Triliun   serta   mengalami  kenaikan   sebesar   4,22%  (yoy) dibandingkan periode  yang sama tahun sebelumnya. Belanja  Barang  sampai  dengan  31 Agustus  2025  telah  terealisasi  sebesar  Rp2,04  triliun  atau 46,65% dari pagu 2025 yang sebesar  Rp4,38 Triliun.  Belanja Modal  sampai dengan 31 Agustus 2025  telah terealisasi  sebesar  Rp294,07  Miliar  atau 17,02%  dari total pagu 2025  yang sebesar Rp1,72 Triliun. Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Agustus  2025 telah terealisasi  sebesar Rp22,83 milyar atau 48,45%  dari total pagu 2025  yang sebesar Rp47,12  Miliar.  Penyaluran  bansos  diharapkan mendorong  peningkatan  daya  beli   masyarakat.  Dengan   daya  beli   yang   terjaga,   aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta mampu  menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi  Sumatera  Barat.

Belanja Transfer Ke Daerah

Sampai dengan  31 Agustus  2025,  Transfer  Ke Daerah (TKD)  sudah  disalurkan senilai  Rp13,87 Triliun,  atau sudah terealisasi  64,61% dari pagu 2025 sebesar Rp 21,47 Triliun.  Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi  Umum (DAU)  yang sebesar  Rp10,02  triliun  atau 72,28%   dari   total   TKD.   Dana   Alokasi   Umum    (DAU)   dialokasikan    kepada   provinsi   dan kabupaten/kota  untuk   membiayai  berbagai   kebutuhan  daerah  dalam  rangka   desentralisasi, seperti belanja pegawai,  dana pembangunan prasarana,  serta dukungan untuk  layanan publik  di bidang pendidikan dan kesehatan. Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan sampai dengan 31 Agustus  2025 mencapai Rp398,07 miliar atau  sebesar  60,16%  dari pagu  2025  sebesar  Rp661,73   miliar   dan  realisasi  ini  mengalami kenaikan  sebesar  71,74%  (yoy).  Kenaikan  nilai salur  ini seiring  dengan  implementasi Undang- Undang  Nomor   1  Tahun  2022  tentang   Hubungan   Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik telah tersalurkan sebesar  Rp106,17  milyar  atau 10,18%  dari pagu  2025  sebesar  Rp1,04  triliun. DAK Fisik  digunakan  untuk  membantu mendanai  kegiatan fisik  yang  menjadi  urusan  daerah  dan  sesuai  prioritas nasional,  seperti  air  minum, sanitasi, konektivitas (jalan), industri kecil menengah, irigasi, perikanan,  lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata, pendidikan (sekolah), dan kesehatan  (layanan  dan fasilitas  kesehatan). DAK  Nonfisik telah  disalurkan sebesar  Rp2,39  triliun    atau  sebesar  57,50%  dari  pagu  2025 sebesar  Rp4,16  Triliun  yang didominasi oleh  pembayaran Tunjangan  Profesi  Guru.  Tunjangan Profesi  Guru (TPG) bertujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga  kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan  dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp835,76  milyar  atau sudah terealisasi  sebesar 79,26%  dari pagu  2025  sebesar  Rp1,05  Triliun.   Penggunaan   Dana  Desa  diprioritaskan untuk  membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan  untuk   meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana Insentif Fiskal di Sumbar juga telah disalurkan sebesar Rp110,33  miliar  atau 76,62%  dari pagu 2025 sebesar Rp143,99 miliar. Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja  baik  dalam  tata  kelola  keuangan  daerah,  pelayanan  umum   pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Realisasi I-Account APBD Konsolidasian Regional Sumatera Barat

Realisasi  Pendapatan  APBD Konsolidasian s.d.  31 Agustus  2025  Sebesar  Rp16,62  triliun  atau sudah mencapai  59,07% dari target yang sebesar Rp28,13  triliun. Pendapatan  Daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh dana Transfer  Ke Daerah sebesar  Rp12,82  triliun  atau 77,16% dari total keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Agustus  2025  sebesar  Rp14,52  Triliun  atau 49,49%  dari pagu 2025  sebesar  Rp29,35  triliun. Belanja Daerah Sumatera  Barat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar  Rp8,59  Triliun  atau  59,15%  dari  total  belanja keseluruhan dan  mengalami kenaikan sebesar  4,46% (yoy). Kebijakan  fiskal  tahun  2025  diarahkan  untuk  menjaga  pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan  ekonomi, antara lain melalui  upaya pengendalian inflasi  dengan tetap menjaga daya beli masyarakat  melalui  berbagai  program perlindungan sosial.