Selasa (30/6) kembali diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan di Aula GKN Palembang yang diikuti oleh 18 perwakilan dari pengelola keuangan daerah dari provinsi dan kabupaten/kota lingkup Sumatera Selatan. Acara ini dilaksanakan baik secara daring dengan media zoom meeting, maupun tatap muka terbatas dengan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemik Covid-19
Kali ini tema yang diangkat dalam diskusi adalah tentang Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Taukhid, kegiatan ini perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan aset tetap sebagai salah satu aspek penting dalam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. "Opini WTP menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas memenuhi kaidah pencatatan atau kecukupan pengungkapan. Opini WTP berarti laporan keuangan yang kita susun telah menggambarkan bagaimana kita menggunakan sumber daya keuangan secara transparanan dan akuntabel. Opini WTP menunjukkan bahwa kita bisa menjaga kepercayaan stake holder bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah telah memenuhi aspek tata kelola yang baik," ungkapnya.
Sebagaimana diinformasikan, seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yaitu sebanyak 18 LKPD lingkup Provinsi Sumatera Selatan, berhasil memperoleh opini WTP dari BPK. Hal ini tentu menjadi kabar menggembirakan karena perkembangan capaian opini WTP Pemerintah Sumatera Selatan tersebut lebih cepat dibandingkan pencapaian opini WTP secara nasional. Oleh karena itulah kegiatan FGD ini digelar dengan harapan Pemerintah Sumatera Selatan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi capaian opini WTP atas LKPD yang semakin berkualitas.
Dalam acara tersebut, Muhammad Syukur, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel, menyampaikan materi pembuka terkait Permasalahan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap. Dilanjutkan dengan success story penyelesaian permasalahan penatausahaan aset dan tantangannya untuk menjaga kualitas penatausahaannya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) oleh Guntur Lelambang, Kabid Aset dan Akuntansi BPKAD. Kemudian ditutup dengan bunga rampai studi kasus akuntansi aset tetap dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang juga sebagai Ketua Sekretariat KSAP, Joni Afandi.
