Sebagai organisasi modern, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Bitung dengan instansi lainnya. Salah satu contoh konkrit keterkaitan tersebut misalnya pada Implementasi Kartu Kredit Pemerintah, pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam implementasi KKP adalah Satuan Kerja, KPPN, dan Bank Penerbit KKP. Demikian pula halnya dalam hal yang lain, terdapat keterkaitan yang erat dengan instansi lainnya, seperti KPP Pratama, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.

Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara merupakan keinginan setiap insan yang diberi kesempatan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut.

Pemerintah pusat telah bergerak cepat dalam rangka mempercepat pananganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melalui PMK 40/PMK.07/2020 tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penangaan pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, berupa perlambatan ekonomi akibat Covid-19 perlu didukung oleh intervensi belanja pemerintah yang penyalurannya berada dalam tanggung jawab Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.