Perubahan adalah suatu kepastian, dari yang awalnya manual berubah menjadi komputerisasi dan terus berkembang secara otomatisasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan terus melakukan inovasi yang mendukung untuk semakin efektif, efisien serta ekonomis nya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, khususnya LPJ Bendahara satker diharapkan laporan yang disampaikan menjadi transparan serta akuntable.

Soa, 10 Maret 2018

Salah satu dasar dilaksanakannya kegiatan Capacity Building pada KPPN Ende secara rutin setiap semesteran adalah meninternalisasikan Nilai-nilai kementerian keuangan kepada para pegawai KPPN Ende. Pada kesempatan kali ini, Capacity Building KPPN Ende dilaksanakan pada Tanggal 10 Maret 2018 yang menggambil tempat di Pemandian Mata Air Panas, Soa, Bajawa. Tema yang diusung pada kegiatan Capacity Building KPPN Ende Semester I 2018 kali ini adalah PENINGKATAN SINERGI DALAM RANGKA AKSELERASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KPPN ENDE.

Ende, 21 Februari 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga organisasi pemerintah dapat melayani dengan cepat, tepat, dan professional.  Untuk mencapai reformasi birokrasi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki misi untuk mewujudkan Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada setiap unit instansi vertikal di seluruh Indonesia secara bertahap.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende telah ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas, dan  acara pencanangan Zona Integritas ini dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari 2018 bertempat di Aula KPPN Ende.

Alokasi belanja negara secara nominal terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentu saja hal ini harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja (Value for Money) yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Yang menjadi isu utama dalam rangka pencapaian Value for Money tersebut adalah kemampuan kementerian/lembaga untuk mengeksekusi belanja (pelaksanaan anggaran) dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Peta Strategi Kementerian Keuangan 2018 telah dituangkan secara menurun melalui masing-masing unit Eselon I yang dinamakan dengan Peta Strategi Kemenkeu-I

Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan diturunkan kepada Kantor Wilayah DJPB (Kemenkeu-Two) dan selanjutnya diturunkan pada insatansi KPPN (Kemenkeu-Three).

Berikut ini gambaran Peta Strategi Kemenkeu-Three secara default yang mana merupakan Peta Strategi KPPN Ende :

Ende, 29 Januari 2018. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Lingkungan Satuan Kerja KPPN Ende dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018. Proses penyusunan ini akan melahirkan Laporan Keuangan Unauditted yang terkonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penyusunan LKKL ini berpedoman pada Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.